Yogyakarta, 4 Juni 2026 — Kuliah umum bersama Min Seong Kim diselenggarakan pada pukul 11.00–13.00 WIB di Ruang 205 Gedung Poerbatjaraka. Dalam kesempatan tersebut, Kim menyampaikan presentasi bertajuk “Trembling Grounds of the Archipelago: Pluriversal Ontopolitics and More-than-Human Antagonism”, sebuah kajian yang menginterogasi kembali asumsi-asumsi dasar politik pluriversal melalui pengalaman ekologis dan politik yang berkembang di kepulauan Indonesia.
Dalam paparannya, Kim mengangkat perdebatan mengenai politik pluriversal yang belakangan berkembang dalam kajian lingkungan, dekolonialitas, dan posthumanisme. Politik pluriversal, sebagaimana dirumuskan oleh sejumlah pemikir kontemporer, berupaya menantang cara pandang modern yang memisahkan manusia dari alam serta menempatkan dunia sebagai objek yang dapat dikuasai. Sebaliknya, perspektif ini menekankan bahwa kehidupan tersusun oleh jejaring relasi yang saling terkait antara manusia dan berbagai entitas nonmanusia, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bentang alam dan materialitas bumi.
Menurut Kim, politik pluriversal umumnya dibangun di atas asumsi bahwa relasionalitas merupakan dasar ontologis kehidupan. Melalui asumsi tersebut, politik dipahami sebagai upaya membangun dan merawat hubungan yang memungkinkan berbagai bentuk keberadaan hidup berdampingan. Namun, ia mempertanyakan apakah relasionalitas benar-benar dapat menjadi fondasi yang memadai untuk memahami dinamika politik, terutama ketika berhadapan dengan konflik, ketegangan, dan perpecahan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi hubungan.
Untuk mengembangkan kritik tersebut, Kim merujuk pada karya-karya Adam Bobbette dan Sophie Chao yang meneliti berbagai bentuk relasi manusia dan nonmanusia di Indonesia. Berbagai kasus yang mereka angkat menunjukkan bahwa keterhubungan antarmakhluk tidak selalu menghadirkan harmoni. Relasi-relasi tersebut justru kerap ditandai oleh gesekan, pertentangan kepentingan, dan bentuk-bentuk ketidakstabilan yang memperlihatkan dimensi politik dari dunia *more-than-human*. Dengan demikian, keberadaan nonmanusia dalam politik tidak hanya membuka kemungkinan kolaborasi dan keterhubungan, tetapi juga menghadirkan antagonisme yang membentuk medan sosial dan ekologis.
Bertolak dari pembacaan tersebut, Kim menghubungkan persoalan politik *more-than-human* dengan tradisi pemikiran pasca-fondasional, khususnya konsep antagonisme yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau. Dalam kerangka ini, antagonisme dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa tidak ada tatanan sosial yang dapat sepenuhnya utuh, final, atau bebas dari konflik. Setiap upaya membangun keteraturan selalu berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Karena itu, politik tidak pernah sekadar persoalan menciptakan relasi, ia juga berhadapan dengan batas-batas, ketegangan, dan negativitas yang menyertai setiap bentuk kehidupan bersama.
Melalui pembacaan tersebut, Kim mengusulkan bahwa dimensi konflik dan negativitas perlu memperoleh tempat yang lebih sentral dalam diskusi mengenai pluriversalisme. Alih-alih memandang relasionalitas sebagai dasar yang telah tersedia sebelumnya, ia menunjukkan bahwa kehidupan bersama, baik antarmanusia maupun antara manusia dan nonmanusia, selalu dibentuk melalui proses negosiasi, pertarungan, dan antagonisme yang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan.
Kuliah umum ini menghadirkan perspektif kritis terhadap perkembangan teori politik dan ekologi kontemporer, sekaligus membuka ruang refleksi mengenai bagaimana masyarakat memahami hubungan dengan dunia yang lebih luas daripada sekadar dunia manusia. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap krisis ekologis dan relasi lintas-spesies, presentasi Kim menawarkan cara pandang yang menempatkan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik itu sendiri.
Penulis: Khotibul Umam
