Pada Kamis, 18 Juni 2026, Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan Hearing Department Antropologi Budaya yang bertempat di Ruang 201 Gedung Poerbatjaraka, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Yogyakarta. Forum dialog tahunan yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB ini dipandu oleh  selaku pembawa acara dan Dionysius Nugroho Danumurti sebagai moderator, serta dihadiri oleh perwakilan mahasiswa lintas angkatan dan jajaran dosen seperti Agung Wicaksono, Sita Hidayah, Agus Indiyanto, Mubarika Dyah Fitri Nugraheni, Suzie Handajani, Atik Triratnawati, dan Elan Lazuardi. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai wadah komunikatif untuk menyerap, mengkaji, dan merespons berbagai aspirasi kritis mahasiswa, mulai dari aspek akademis, pengelolaan kurikulum, tata kelola organisasi kemahasiswaan, hingga ketersediaan sarana prasarana penunjang di lingkungan kampus.

Melalui penayangan salindia aspirasi yang telah dihimpun sebelumnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah isu krusial yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Beberapa poin utama yang diangkat mencakup beban tugas perkuliahan tingkat awal yang dirasa kurang proporsional, persoalan kuota mata kuliah pada sistem War KRS yang mengesampingkan mahasiswa internal antropologi, kejelasan fungsi serta responsivitas asisten dosen, hingga kebutuhan transparansi penilaian hasil belajar. Menanggapi hal tersebut, pihak departemen menyambut positif dan berkomitmen menjadikan poin-poin masukan tertulis ini sebagai landasan resmi untuk mendesak perbaikan kebijakan di tingkat fakultas maupun pusat. Di samping isu pembelajaran di kelas, departemen juga memaparkan pertimbangan strategis di balik penyesuaian jadwal pelaksanaan Tugas Lapangan Terpadu (TPL) ke pertengahan tahun, yang difokuskan sebagai langkah mitigasi risiko bencana alam dan cuaca ekstrem yang kerap mengintai lokasi penelitian pada akhir tahun.

Selain ranah akademis, ruang diskusi turut menyoroti aspek sarana prasarana fisik serta tata kelola internal organisasi. Mahasiswa menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas gedung bagi penyandang disabilitas, penataan ruang kelas agar lebih leluasa untuk kegiatan diskusi, ketersediaan ruang publik yang aman dan nyaman, hingga optimalisasi fasilitas tempat ibadah di lingkungan fakultas. Sementara itu, pengurus KEMANT memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan bentuk transparansi pengelolaan keuangan kas organisasi serta pembaruan mekanisme pemilihan kepemimpinan agar berlangsung lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh anggotanya.

Pelaksanaan forum partisipatif ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam konteks pembangunan pendidikan tinggi. Pertama, dialog ini mendukung secara langsung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penyesuaian kurikulum yang adil, serta perbaikan sarana pendidikan yang kondusif. Kedua, penekanan terhadap penyediaan fasilitas kampus yang ramah disabilitas dan aksesibel bagi semua pihak mencerminkan upaya nyata dalam mendukung SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Terakhir, forum hearing ini menjadi wujud konkret penegakan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan membangun sistem tata kelola institusi pendidikan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi seluruh civitas akademika.

Penulis: Zayyan Faadia Ayutty

Program Studi Magister Linguistik UGM melalui kelas Linguistik Forensik yang diampu oleh Dr. Sailal Arimi, M.Hum. bersama Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Malinau, Polda Kalimantan Utara, menggelar kuliah teknis khusus bertajuk Penulisan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 30 April 2026, bertempat di Ruang Sidang 1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Selain dihadiri oleh dosen pengampu yang juga sebagai ahli Bahasa, juga dihadiri oleh mahasiswa yang berminat dalam Linguistik Forensik. Keterlibatan mahasiswa bertujuan untuk menghadirkan perspektif kebahasaan dalam pengenalan proses dan praktik penyusunan keterangan ahli, mulai dari pemahaman kronologi kasus hukum, subjek hukum, analisis delik aduan kejahatan berbahasa, hingga menganalisis ketepatan diksi, struktur narasi, dan penghindaran ambiguitas dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Kegiatan ini menghadirkan praktisi penyidik kepolisian AIPDA Budi Hermansyah, S.H. dan Bripda Abimanyu Akbar, S.H. dari Sat Reskrim Polres Malinau serta sejumlah mahasiswa Magister Linguistik. Dalam kuliah singkatnya, penyidik menjelaskan bagaimana penyelidikan sebagai proses lidik dibedakan dengan penyidikan sebagai proses sidik. Keterangan saksi ahli merupakan salah satu bukti hukum (novum) agar kasus hukum bisa dihadirkan di pengadilan. Beliau juga menjelaskan perkembangan penerapan KUHP baru terkait bukti-bukti hukum yang bertambah. Menjelaskan kasus-kasus yang ditangani di samping kasus pelanggaran UU ITE juga terkait fraud berupa penipuan, phising, scamming, dan sebagainya.

Dr. Sailal Arimi, M.Hum. menjelaskan bahwa “keterlibatan mahasiswa konsentrasi Linguistik Forensik dalam kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pengajaran di samping penelitian, dan penguatan peran linguistik dalam dunia hukum.” Kelas praktisi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2019 dengan segmen mahasiswa S-2 dan S-3 yang mengambil mata kuliah linguistik forensic.

Di sesi tanya jawab, mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proses penanganan kasus hukum, eligibilitas saksi ahli, dan kasus-kasus yang sering muncul. Salah satu peserta mahasiswa yang bernama Moh. Nawalul Fawaid El Haqi, mengatakan bahwa “Pengalaman ini sangat berharga. Kami belajar bahwa satu makna kata dalam BAP saksi ahli berperan menentukan arah putusan hakim. Di sisi lain, penyidik juga belajar melihat keterangan ahli sebagai teks yang harus dibangun berdasarkan pengetahuan linguistik teoretis yang digeluti selama ini.”

Kolaborasi antara Program Studi Magister Linguistik FIB UGM dan Sat Reskrim Polres Malinau merupakan langkah pionir dalam mempertemukan ilmu kepolisian dengan analisis bahasa forensik. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang kerja sama sebagai model penanganan kasus hukum yang melintasi pulau (Kalimantan dan Jawa) secara nasional bagi peningkatan kualitas penyidikan berbasis pendekatan interdisipliner.

Mahasiswa Program Magister dan Doktoral Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor mengunjungi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM dalam rangka kuliah umum bersama Program Magister Kajian Budaya Timur Tengah (KBTT). Pertemuan ini berlangsung di Ruang 709 Gedung Soegondo pada Kamis, 23 Juli 2026. Acara dibuka oleh Dr. Mahmudah, S.S., M.Hum. selaku pengampu program Magister Kebudayaan Timur Tengah Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan ini diadakan dalam rangka silaturahmi dan studi banding dari UNIDA Gontor. Mahmudah memaparkan bahwa kerja sama ini akan berlangsung hingga tahun 2030, yang dibuktikan dengan adanya beberapa mahasiswa UNIDA yang saat ini sedang menempuh studi di Program KBTT UGM.

Sesi wawancara ini juga dihadiri oleh dua narasumber lain, yaitu Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A. (Guru Besar Purna Tugas di Departemen Antarbudaya/Sastra Arab FIB UGM) dan Prof. Dr. Sangidu, M.Hum. (Guru Besar bidang Sastra Arab Modern FIB UGM). Dalam kesempatannya, Prof. Syamsul Hadi menceritakan sedikit mengenai awal mula dibentuknya program studi ini.

“Awalnya, Program Magister Kajian Budaya Timur Tengah berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM, lalu berpindah dan berubah menjadi KBTT yang kini berada di bawah naungan FIB UGM,” ungkapnya.

Acara ini tentunya sangat mendukung SDG 17 yakni Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, karena meningkatkan kerjasama antar-lembaga pendidikan tinggi (UNIDA Gontor dan FIB UGM) yang berlangsung hingga 2030. 

[Penulis: Humas FIB, Zaidan Abdurrahman]

Sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), mahasiswa Magister Antropologi, FIB UGM melaksanakan kegiatan kuliah lapangan (fieldtrip) pada Rabu, 17 Juni 2026 ke Masyarakat Adat Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kelas lapangan mata kuliah Sistem Pemerintahan Adat yang diampu oleh Dr. Sita Hidayah, M.A. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik pemerintahan adat, tata kelola komunitas, serta dinamika hubungan antara sistem adat dan pemerintahan formal melalui pendekatan etnografi.

Kehadiran mahasiswa disambut oleh Ki Soemitro selaku Ketua Lembaga Adat Desa dan Pak Narso selaku Kepala Desa Pekuncen. Pertemuan ini menjadi ruang dialog mengenai sejarah komunitas Bonokeling, struktur kepemimpinan adat, serta hubungan erat masyarakat dengan leluhur melalui konsep anak-putu, yaitu ikatan spiritual dan genealogis yang menjadi dasar identitas sekaligus sistem sosial masyarakat Bonokeling. Ki Soemitro menjelaskan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi pada kepatuhan moral seluruh anak-putu terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh Kyai Bonokeling. Sistem ini terbukti mampu menjaga tata kelola adat tetap bertahan lintas generasi di tengah arus perubahan modernisasi.

Selain berdiskusi, mahasiswa melakukan observasi terhadap arsitektur rumah adat, tata ruang komunal, serta proses penyelenggaraan ritual adat. Pengamatan dan diskusi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas tata kelola kolektif yang efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur birokrasi formal. Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintahan formal dan lembaga adat tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Kebijakan pembangunan desa senantiasa dikonsultasikan dengan lembaga adat untuk menjaga dan menghormati ruang-ruang sakral dan nilai budaya masyarakat. Sebaliknya, berbagai persoalan internal komunitas, seperti sengketa keluarga, konflik sosial, maupun pelanggaran norma adat, diselesaikan melalui musyawarah adat sebelum menempuh mekanisme hukum negara.

Masyarakat Bonokeling terbuka dengan teknologi, seperti telepon genggam, namun tetap menjaga agar nilai-nilai individualisme dan konsumerisme tidak menggeser prinsip hidup kolektif warisan leluhur. Di tengah arus globalisasi, mereka menghadapi tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi administrasi negara hingga tekanan komersialisasi budaya melalui industri pariwisata. Menanggapi hal tersebut, Ki Soemitro menjelaskan bahwa masyarakat Bonokeling menerapkan strategi resistensi kultural melalui proses negosiasi yang bijaksana. Mereka memenuhi persyaratan administratif negara demi menjamin hak-hak sipil warga, namun tetap mempertahankan praktik spiritual dan sistem nilai Kejawen dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lembaga adat secara tegas membatasi komersialisasi ritual agar kesakralan tradisi tidak berubah menjadi sekadar tontonan wisata.

Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang melampaui pembelajaran di kelas. Melalui observasi, dialog, dan refleksi langsung bersama masyarakat adat, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pemerintahan adat sebagai sistem sosial yang hidup, dinamis, dan terus beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Penulis: Dewi Widyastuti

Pada 17 Juni 2026, Mahasiswa Program Magister Antropologi melakukan kunjungan akademik ke kediaman sastrawan Indonesia, Ahmad Tohari di Banyumas. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran yang menjadi ruang refleksi tentang pentingnya literasi, keberpihakan terhadap masyarakat kecil, dan tanggung jawab intelektual dalam menghasilkan karya tulis yang berdampak bagi masyarakat. Pertemuan tersebut hangat dan menginspirasi para mahasiswa. 

Ahmad Tohari membagikan kisah perjuangannya hingga dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia. Ia menceritakan bahwa menjadi seorang penulis bukanlah perjalanan yang mudah. Ketekunan, kepekaan terhadap kehidupan masyarakat, dan keberanian untuk menyuarakan realitas sosial menjadi bekal utama yang mengantarkannya menghasilkan karya-karya yang tetap relevan. Menurut Ahmad Tohari, seorang penulis tidak cukup hanya memiliki kemampuan merangkai kata. Penulis juga harus mampu menghadirkan suara mereka yang sering kali tidak terdengar, terutama masyarakat kecil yang menghadapi berbagai persoalan sosial. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap sebagian karya tulis masa kini yang dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan realitas kehidupan masyarakat akar rumput dan lebih berorientasi pada kepentingan pasar daripada nilai-nilai kemanusiaan.

Beliau menekankan kepada para mahasiswa untuk memulai menulis tentang masyarakat terdekat terlebih dahulu sebelum mencari objek yang jauh atau eksotis. Ia mencontohkan salah satu karyanya yaitu “Ronggeng Dukuh Paruk” yang diambil dari masyarakat Banyumas tempat dimana beliau lahir dan dibesarkan. Pendekatan ini pada akhirnya membawa pemahaman kepada  kami yang hadir di sana untuk menjalani semangat dekolonisasi pengetahuan, sebagai upaya membangun pemahaman tentang masyarakat Indonesia tanpa harus selalu bersandar pada kerangka berpikir dari Barat. Ia sendiri tidak menyebut istilah dekolonisasi secara eksplisit dalam perbincangan, namun sepanjang karirnya ia menulis dengan sudut pandang dan idiom lokal atau melalui setiap pengalaman yang beliau bagikan dapat terlihat bagaimana semangat itu mewujud.

“Menulislah, dengan menulis maka engkau ada.”

Pesan tersebut menjadi kalimat yang paling membekas bagi para mahasiswa. Bagi Ahmad Tohari, menulis bukan sekadar aktivitas akademik ataupun profesi, melainkan bentuk eksistensi sekaligus tanggung jawab moral untuk mendokumentasikan pengalaman manusia, menjaga ingatan kolektif, serta menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, pertemuan ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya etnografi dan penulisan ilmiah yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai calon peneliti dan akademisi, mereka diajak untuk menghasilkan tulisan yang lahir dari empati, berpihak pada kelompok rentan, serta mampu menjadi jembatan antara pengetahuan dan perubahan sosial.

Penulis: Elsha Pipit Nathalia & Dewi Widyastuti

Foto: Dr. Sita Hidayah, M.A.