Yogyakarta, 18 Juli 2025 – Dengan semakin seringnya terjadi pemanasan global dan bencana iklim ekstrem, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan semata, melainkan tantangan besar yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Berbagai negara di dunia mulai merancang rencana aksi iklim jangka menengah dan panjang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap bencana iklim di masa depan. Sebagai dua negara penting di kawasan Asia, Indonesia dan Taiwan meskipun memiliki perbedaan dalam status internasional, kondisi geografis, dan struktur ekonomi, keduanya sama-sama menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Dengan membandingkan kebijakan dan praktik iklim kedua negara, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mengungkap potensi dan arah kerja sama bilateral di masa mendatang.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki hutan hujan tropis serta keanekaragaman hayati yang sangat luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan iklim Indonesia mulai bergerak menuju sistematisasi. Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia telah mengajukan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dengan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 secara mandiri, dan hingga 41% jika mendapatkan dukungan internasional. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target jangka panjang untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060. Mulai tahun 2025, aksi iklim akan diperluas ke tingkat pemerintah daerah, mendorong setiap provinsi untuk menyusun strategi pengurangan emisi dan adaptasi secara mandiri. Meskipun saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perubahan Iklim yang komprehensif, pemerintah telah mulai membangun kerangka tata kelola iklim nasional melalui kerja sama lintas sektor dalam mendorong energi terbarukan, penerapan pajak karbon, dan pengembangan pasar karbon nasional (IDXCarbon).

Dibandingkan dengan Indonesia, Taiwan memiliki kebijakan iklim yang lebih terstruktur. Pada tahun 2023, Taiwan mengesahkan Undang-Undang Penanganan Perubahan Iklim yang menetapkan target netral karbon pada 2050 secara hukum, dan membentuk Komite Nasional Perubahan Iklim untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. Taiwan juga aktif dalam transisi energi, dengan peningkatan kapasitas tenaga surya dan angin, serta merencanakan penerapan sistem pajak karbon dan pasar karbon pada 2025. Di sisi adaptasi, Taiwan telah meluncurkan program pengelolaan banjir, perlindungan pesisir, dan daur ulang air, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Meskipun Indonesia dan Taiwan memiliki sistem yang berbeda, keduanya memiliki potensi kerja sama yang saling melengkapi. Indonesia memiliki pengalaman luas dalam konservasi hutan, perlindungan laut, dan partisipasi masyarakat adat, sementara Taiwan unggul dalam desain kebijakan, teknologi karbon, dan edukasi lingkungan. Melalui kebijakan New Southbound Policy, kedua pihak telah bekerja sama dalam bidang pertanian berkelanjutan, pengelolaan air, dan pendidikan iklim, termasuk program pelatihan,dan forum pemuda.

Ke depan, Indonesia dan Taiwan dapat memperdalam kolaborasi dalam desain regulasi iklim, pasar karbon, proyek percontohan di sektor pertanian dan kelautan, serta pengembangan pemimpin muda di bidang iklim. Kerja sama iklim ini bukan hanya respons terhadap perubahan iklim, tetapi juga peluang bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

[National Chengchi University, Pan Ke En]

Yogyakarta, 11 Juli 2025 – Hidup di Yogyakarta tidak selalu berjalan mulus bagi kami, para mahasiswa magang dari Taiwan. Selain tantangan bahasa yang harus dihadapi setiap hari, kadang juga ada momen mendadak yang memacu adrenalin.

Suatu malam, setelah menyelesaikan semua jadwal hari itu, kami kembali ke kos-kosan. Tanpa sengaja, saya melihat seekor reptil besar di dinding. “Ada tokek!” Kemudian saya langsung memberi tahu dua teman magang lainnya. Awalnya mereka tidak terlalu peduli, sampai saya menambahkan, “Tokek ini lebih panjang daripada wajahku!” Seketika suasana jadi tegang, dan kami bertiga bergegas memanggil pemilik kos untuk membantu mengusir tamu tak diundang itu.

Awalnya, pemilik kos hanya menanggapi kepanikan kami dengan santai. Setelah kami beberapa kali menekankan betapa besarnya tokek itu, beliau membalas dengan satu kata, “Serius?” barulah beliau mulai memperhatikan kekhawatiran kami. Setelah kami mengirimkan foto “penyusup” itu, pemilik kos bukannya takut, malah menenangkan kami dan sambil bercerita bagaimana orang Indonesia memaknai Tokek.

“Di Indonesia dan banyak daerah di Asia Tenggara, orang percaya tokek bisa membawa keberuntungan, bahkan sering dianggap sebagai simbol rezeki dan kemakmuran,” ujar pemilik kos. Selain itu, menurut dia, suara tokek juga sering dipercaya bisa menjadi petunjuk. Jika suaranya berjumlah ganjil, itu dianggap pertanda baik, kalau tokek berbunyi tujuh kali berturut-turut, konon keesokan harinya cuaca akan cerah. Dalam budaya Tionghoa pun, meski tidak semua orang mempercayainya, ada juga yang menganggap tokek sebagai penarik rezeki.

Bagi kami bertiga yang berasal dari Taiwan, kepercayaan seperti ini tentang tokek memang jarang terdengar. Yang kami tahu, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tokek kering kadang digunakan sebagai bahan obat. Katanya, tokek yang sudah dikeringkan bisa membantu menurunkan kadar gula darah, dan terutama bagian ekornya dipercaya dapat membantu mencegah penuaan. Karena itu, tokek sering dianggap sebagai bahan perawatan tubuh yang bernilai.

Sebagai mahasiswa asal Taiwan, melihat seekor tokek yang sebesar wajah memang membuat kami kaget setengah mati, tapi pengalaman ini juga membuka jalan untuk mengenal sisi lain dari budaya Indonesia. Apakah kalian juga pernah bertemu tokek di Indonesia? Di budaya kalian sendiri, tokek punya makna seperti apa?

[National Chengchi University, Wang Hui Chen]

Yogyakarta, 26/6/2025 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) sukses menggelar “Konferensi tentang Lokalitas, Ontologi, dan Sejarah Lingkungan” pada 25-26 Juni 2025 bertempat di Ruang Multimedia, Gedung Margono FIB UGM. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi akademik lintas disiplin untuk memahami ulang bagaimana lokalitas dan pengetahuan tradisional dapat berkontribusi terhadap isu-isu lingkungan global, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti pendidikan untuk keberlanjutan, kualitas udara, perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem.

Konferensi ini dibuka oleh Dr. Mimi Savitri, M.A., Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama FIB UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan komunitas dalam meninjau kembali relasi manusia dengan alam dari perspektif lokal dan ontologis. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak dan mendorong praktik berkelanjutan.

Acara ini juga menghadirkan sambutan dari Dr. Farabi Fakih, M.Phil. (Departemen Sejarah UGM) dan Prof. Diana Suhardiman dari KITLV, yang menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam diskursus lingkungan kontemporer. Wawasan mereka menekankan perlunya pendekatan holistik untuk memahami hubungan rumit antara budaya, sejarah, dan lingkungan.

Konferensi ini mengusung enam panel diskusi tematik, yang mencakup berbagai isu mulai dari perubahan iklim, pengelolaan air dan lahan, kekuasaan dan lingkungan, pengetahuan lokal, gerakan sosial perkotaan, hingga refleksi historis atas zaman Kapur dan Antroposen. Diskusi-diskusi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan praktik lokal, serta memperdalam pemahaman tentang keberlanjutan lingkungan.

Sebagai contoh, panel pertama menampilkan studi tentang adaptasi iklim berbasis praktik spiritual-ekologis petani di Playen, Gunungkidul, serta pengelolaan Hutan Adat Wonosadi. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana praktik tradisional dapat menginformasikan strategi lingkungan modern, berkontribusi pada SDGs terkait aksi iklim dan pelestarian ekosistem.

Sementara itu, panel kelima membahas isu segregasi kota Yogyakarta, yang kini bergeser dari perpecahan rasial menuju perebutan akses terhadap sumber daya air. Diskusi ini menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya yang adil di lingkungan perkotaan, serta pentingnya peran komunitas lokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan keadilan lingkungan.

Secara keseluruhan, konferensi ini menjadi ajang penting yang mempertemukan sains, aktivisme, dan kearifan lokal, sekaligus mengusung semangat dekolonisasi pengetahuan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global. Dengan mendorong dialog di antara berbagai pemangku kepentingan, acara ini bertujuan untuk menginspirasi solusi inovatif yang memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan baik bagi manusia maupun planet.

Keberhasilan konferensi ini mencerminkan komitmen UGM untuk memajukan pendidikan untuk keberlanjutan dan mempromosikan kolaborasi lintas disiplin dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara. Di saat dunia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat, inisiatif seperti ini sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

PT AEON Indonesia bekerja sama dengan PT Sahabat Kota Wisata melakukan penanaman pohon di AEON Mall Living World Kota Wisata, Cibubur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian acara pembukaan AEON Mall pada pertengahan maret mendatang. Penanaman pohon oleh AEON Group sudah dimulai sejak tahun 1991 dan dijadikan sebagai kegiatan perwujudan filosofi dasar AEON, yakni tanggung jawab sosial perusahaan kepada alam dan masyarakat di sekitar lokasi bisnis. 

Penanaman pohon dilakukan di halaman mall seluas 1 hektar. Pada penanaman kali ini, PT AEON Indonesia menggunakan tanaman yang berjenis Syzygium Oleana (pucuk merah) sebanyak kurang lebih 60 bibit berukuran 60 cm. Kegiatan turut dihadiri oleh beberapa petinggi PT AEON Indonesia, salah satunya Bapak Takahiro Osugi selaku President Director. Dalam wawancaranya, ia berkata, “Tujuan penanaman pohon ini adalah untuk memperkaya hidup warga Kota Wisata Cibubur dan sekitarnya. Pohon yang akan ditanami diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas udara dan lingkungan yang lebih sehat.” 

Maka dari itu, penanaman pohon yang dilakukan termasuk salah satu upaya menjaga iklim dan daratan yang saat ini mulai tercemar. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), kegiatan ini dapat digolongkan sebagai kolaborasi pada poin 13 (penanganan perubahan iklim) dan 15 (keberlanjutan ekosistem darat).

[HUMAS FIB UGM, Penulis: Latifa Nasywa Tiara Istiqomah, Editor: Rifal Fadlurrahman, Sandya]