FIB Weekly Forum

Yahudi di Sempadan: Sejarah dan Dinamika Identitas Yahudi Nusantara

Pemateri:
Dr. Leonard Chrysostomos Epafras

Kamis, 22 Oktober 2015
Ruang Sidang 1 FIB UGM – Pukul 13.00

Yahudi seringkali dipandang sebagai penanda daripada kenyatan sosial, sesuatu yang abstrak, yang disukai sekaligus dibenci, tetapi jarang pembicaraan menyentuh aspek realitas sosial dan sejarahnya. Presentasi ini memberi ruang kecil untuk mulai mendiskusikannya sebagai kenyataan tersebut. Akan dipaparkan identitas dan sejarahnya di Nusantara sejak periode awal hingga masa kini. Identitas Yahudi akan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan bergerak dan karenanya perlu jeli melihatnya, tinimbang selalu dipandang menetap dan pasti.

Lecture Series on Theory FIB UGM

Migrasi dan Konstruksi Etnisitas: Rekonseptualisasi Konsep Melanesia-Indonesia

Selasa, 20 Oktober 2015
Pukul 08.00WIB
Ruang A.201
Pembicara: Dr. Setiadi (Antropologi, FIB UGM)

Konsep Melanesia-Indonesia menjadi wacana penting dalam konteks ilmiah maupun sosio-politik. Diskusi ini akan menunjukkan adanya kesatuan sosio-kultural yang panjang akibat migrasi sehingga konsep Melanesia-Indonesia secara sosio-kultural meliputi wilayah yang jauh lebih luas dan kompleks.

Pemateri:
Amalinda Savirani (Fisipol UGM)

Judul :
Relawan dan Politik Indonesia

Kamis, 15 Oktober 2015
Margono 305 FIB UGM – Pukul 13.00 WIB

Penelitian ini memaparkan gerakan relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2014. Penelitian dilakukan di tiga wilayah di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Kota Solo di Jawa Tengah, dan Kota Surabaya di Jawa Timur. Presentasi ini akan fokus pada kasus relawan di DKI Jakarta. Dalam khasanah ilmu politik, voluntarism atau kegiatan kesukarelaan adalah kunci dari bekerjanya demokrasi. Ilmuwan politik liberal mengkaitkan tingkat keaktifan warganegara dengan kualitas demokrasi. Makin aktif warganegara, makin baik demokrasi (Tocqueville 1968, Verba, Schozman dan Brady (1995)), melalui kegiatan “civil participation” atau “public association in civil life”. Kalangan pemikir liberal ini secara implisit mengargumentasikan bahwa peran warganegara dalam kegiatan politik tidak berdasarkan pada kepentingan politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan formal. Sukarelawan selalu dianggap berarti nir politik, dan ia seperti floating tanpa orientasi yang jelas. Warganegara beraksi secara pasif terhadap apa yang berlangsung di sekitarnya. Dalam konteks Indonesia, kegiatan relawan memiliki variasi, dan tidak senetral apa yang dibayangkan oleh kalangan liberal. Ada kelompok yang mengaitkan diri dengan politik praktis, dan secara sadar memasukkan agenda politik; dan ada pula yang bermain politik secara berbeda, seperti politik simbolik dan politik senang-senang (fun politics). Ada dua temuan utama penelitian ini. Pertama, ada variasi gerakan relawan dalam pilpres 2014. Variasi gerakan dilatari oleh faktor sosiologis yakni isu generasi (senior atau yunior), dan latar belakang disiplin keilmuwan (Ilmu sosial dan ilmu pasti) para penggagasnya. Temuan kedua menunjukkan bahwa kombinasi dari latar belakang generasi kelahiran dan disiplin para penggagas mempengaruhi pola atau metode gerakan relawan. Ada setidaknya dua pola gerakan relawan di Jakarta, yang bersifat konvensional atau ‘klasik’ dan lebih ‘modern’. Yang termasuk dalam gerakan klasik misalnya gerakan relawan yang berbasis pada sifat pengorganisasian massa dengan cara mengumpulkan orang, seperti pendirian posko relawan sebagai tempat berkumpul, atau yang berbentuk kelompok. Gerakan ini bisa dilabeli sebagai gerakan relawan off line. Gerakan yang kedua bersifat on line, yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi berbasis telepon pintar, PC dan gadget lainnya, dan penciptaan materi kampanye yang dikomandani oleh sektor kreatif, seperti kesenian dan kalangan periklanan***.

Lecture Series on Theory

Hari/tanggal: Selasa, 13 Oktober 2015
Waktu: Pukul 13:00 – 15:00
Tempat: Ruang SIdang Pimpinan
Pembicara: Dr. Agus Suwignyo (Dosen Jurusan Sejarah, FIB UGM)
Tema: Citizenship, Welfare and the non-State Institution: Theorizing the Case of the 20th Century Indonesia

Citizenship, welfare and the non-state institution: Theorizing the case of the 20th century Indonesia

The emergence of post-Second World War independent states in Southeast Asia not only marked the switch of the category of the region from formerly “Western colonies” into that of “developing” and “the South-group” countries. It also assumed the legacy of State-driven citizenship and public welfare. The aim of this presentation is to theorize and to invite further debate on the complexity that such a State-driven paradigm of citizenship and public welfare had presented in the context of 20th century Indonesia. By far, standard Indonesian historiography suggests that the role of the State was looming large in the affairs. Yet, in this presentation it is argued that both state and non-state institutions exchanged roles and influenced each other in the creation of public welfare and citizenship across the late colonial and post-colonial periods, thus making co-existence of a dual institutional system.

Kamis, 1 September 2015
Ruang Sidang 1 FIB UGM – Pukul 13.00

Pemateri:
Dr. Nicolaas Warouw

Judul:
Identity and Social Movement in Indonesia

Gerakan sosial baru di Indonesia tidak lagi menggunakan kelas sebagai satu-satunya dinamika gerakan sebagaimana di masa awal kemerdekaan dan Orde baru (petani dan buruh), tapi masyarakat Indonesia kontemporer mengembangkan beragam pengorganisasian melalui identitas sosial dan budaya, juga menggunakan berbagai media untuk menyatakan resistensi. Presentasi ini akan memetakan dan menganalisis bentuk-bentuk gerakan sosial baru di Indonesia dan proses transformasinya dalam dekade terakhir.