Himpunan Mahasiswa Jurusan Keluarga Mahasiswa Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa (HMJ Kamastawa) menyelenggarakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) kepengurusan periode 2026/2027 pada Senin (23/06/2026) di Gedung Poerbatjaraka 203, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus HMJ Kamastawa periode 2025/2026 dan periode 2026/2027, serta perwakilan dosen dari program studi.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa, Dr. Sulistyowati, M.Hum., serta dosen pembina HMJ Kamastawa, Dr. Rudy Wiratama, S.I.P., M.A. Kehadiran para pimpinan program studi tersebut menegaskan dukungan prodi terhadap keberlanjutan organisasi kemahasiswaan.

Acara dimulai pukul 16.15 WIB dan dipandu oleh Muhammad Bagus Ulinnuha selaku pembawa acara. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Gadjah Mada.

Dalam sambutannya, Dr. Rudy Wiratama, S.I.P., M.A. menekankan pentingnya menjaga prestasi dalam ranah positif serta membangun jejaring seluas-luasnya. Ia juga berpesan agar para pengurus senantiasa menerapkan nilai asah, asih, dan asuh, baik dengan sesama pengurus, kakak tingkat, maupun dengan alumni.

Sementara itu, Dr. Sulistyowati, M.Hum. mengingatkan agar para pengurus tetap tangguh dalam menghadapi dinamika dan tantangan organisasi. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dengan dosen esehat serta menjaga keseimbangan antara prestasi, esehatan fisik dan mental, serta komunikasi yang harmonis di internal kepengurusan.

Prosesi inti kegiatan berupa pembacaan dan penandatanganan berita acara yang dibacakan oleh Ketua HMJ periode 2025/2026, Dwiyan Teguh Darmawan, dilanjutkan dengan penyerahan jabatan secara simbolis oleh Ketua Program Studi. Selanjutnya, pembacaan naskah pelantikan dipandu oleh Dr. Rudy Wiratama, S.I.P., M.A., serta pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua HMJ periode 2026/2027, Wreksi Awinanggya Pinandhita.

Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan secara simbolis kepada pengurus HMJ Kamastawa, penyampaian pesan dan kesan dari HMJ periode 2025/2026, serta sambutan dari Ketua HMJ periode 2026/2027. Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama guna mengabadikan momen kebersamaan tersebut.

Sertijab HMJ Kamastawa periode 2026/2027 menjadi momentum penting bagi pengurus baru untuk melanjutkan serta meningkatkan kualitas organisasi. Diharapkan kepengurusan yang baru mampu melaksanakan program-program unggulan secara optimal. Dengan demikian, HMJ Kamastawa dapat terus berperan aktif, memberikan kontribusi positif dalam nguri-uri ‘melestarikan’ dan ngurip-urip ‘menyemarakkan’ kebudayaan Jawa, serta menjaga reputasi baik Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa. Selamat dan sukses kepada kepengurusan HMJ Kamastawa periode 2026/2027.

Penulis: Haryo Untoro
Editor: Haryo Untoro

Dr. Arsanti Wulandari, M.Hum., dosen Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa bidang Filologi, menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Islam dalam Babad Jawa: Ikhtiar Revitalisasi Islam Mataraman”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PPM Aswaja Nusantara di Aula PPM Aswaja Nusantara Mlangi pada Jumat (6/2/2026) pukul 13.30–16.30 WIB.

Dalam pemaparannya, Dr. Arsanti Wulandari, M.Hum. menjelaskan keterkaitan antara karya sastra babad, khususnya Babad Ngayogyakarta, dengan perkembangan dan eksistensi agama Islam di Keraton Yogyakarta. Beliau memaparkan bahwa Babad Ngayogyakarta merupakan karya yang ditulis pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) V dan disalin kembali pada masa HB VII. Naskah tersebut ditulis menggunakan aksara Jawa dan memuat ekspresi ajaran Islam yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Babad tersebut memuat kronik masa HB IV-V, dimulai dari IV dari masa kecil HB IV hingga masa penobatan HB V. Dalam masa tersebut, Pangeran Diponegoro dikisahkan juga sebagai perwalian dari HB IV hingga meletusnya perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro juga dilukiskan sebagai tokoh yang memegang teguh ajaran Islam serta menghidupkan ajaran tersebut di dalam kehidupan Kesultanan Yogyakarta.

Salah satu contoh yang diangkat adalah peran Pangeran Diponegoro dalam memberikan pendidikan Islam kepada Hamengkubuwana IV. Pendidikan tersebut mencakup kewajiban mempelajari Al-Qur’an, memahami ilmu fikih, serta penanaman nilai-nilai perjuangan. Dr. Arsanti Wulandari, M.Hum. juga menjelaskan bahwa konsep perjuangan Diponegoro tercermin dalam perang melawan kolonialisme yang dilandasi semangat menegakkan ajaran Islam, termasuk seruan sabilullah sebagai penyemangat pasukan.

Melalui kajian terhadap karya sastra Babad Ngayogyakarta, dapat ditemukan berbagai informasi penting, mulai dari fakta sejarah, bentuk kesusastraan, hingga informasi tentang eksistensi agama Islam di Tanah Jawa. Beliau menggambarkan keberadaan Islam pada masa tersebut ke dalam tiga (3) kata, yaitu manjing ‘masuk’, ajur ‘lebur’, dan ajer ‘berjalan beriringan’.

Informasi-informasi terkait dengan kesusastraan dan sejarah masa lampau dapat tersimpan dalam berbagai manuskrip. Dalam hal ini, ilmu filologi berperan penting dalam membuka kembali informasi yang terkandung dalam naskah-naskah kuno agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat masa kini. Selain itu, kajian filologi juga menjadi bagian dari upaya preservasi dan pelestarian bahasa, sastra, dan budaya daerah di Indonesia.

Kegiatan FGD ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin 4 tentang pendidikan berkualitas, poin 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, serta poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penulis : Haryo Untoro
Editor : Haryo Untoro

Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]