Migrasi dan perpindahan manusia merupakan sebuah isu yang semakin relevan dengan berkembangnya hubungan lintas-wilayah di era global. Pada hari Jumat, 13 Februari 2026 yang lalu, Departemen Antropologi UGM melaksanakan penayangan film serta diskusi bersama terkait dengan topik ini. When The Water Horse Seeks a New Home adalah sebuah film pendek hasil karya sutradara Andrianus “Oetjoe” Merdhi, yang telah memproduksi banyak film mengenai berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Produksi film ini juga dibantu oleh Gerhard Hoffstaedter dari University of Brisbane, serta Prof. Dr. Antje Missbach (Mbak Antje) dari University of Bielefeld. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang pengalaman para refugee dari Rohingya yang melalui lautan untuk mencari suaka di Aceh, Indonesia. Ajang penayangan ini dihadiri langsung oleh Mbak Antje, serta difasilitasi oleh Dr. Realisa Darathea Masardi (Mbak Lisa) sebagai penyelenggara acara dari Departemen Antropologi UGM.

Film ini dimulai dengan eksposisi dari sisi pandang seorang migran Rohingya yang mengungsi ke Aceh. Di perjalanan, banyak tantangan yang dilewati oleh kelompok ini, seperti kerusakan mesin kapal yang memaksa mereka untuk mengambang di lautan selama beberapa hari, tanpa kemampuan untuk mengendalikan arah gerak mereka. Bantuan diberikan oleh beberapa petugas patroli negara yang daerah lautnya mereka lewati, namun tidak ada yang memberikan mereka izin untuk berlabuh. Setelah perjalanan yang lama, akhirnya mereka tiba di pesisir Aceh.

Sesampainya di sana, banyak warga setempat yang mengekspresikan penolakan terhadap kehadiran mereka. Selama negosiasi tempat tinggal dengan warga, para pengungsi menunggu di pesisir, di dekat kapal mereka, tidak diperbolehkan pergi jauh. Setelah itu pun, mereka bermukim di kamp pengungsian yang padat dan kumuh. Penolakan yang dilakukan warga pun sebenarnya juga beralasan, karena kekhawatiran atas perilaku para pengungsi Rohingya. Namun ada pula warga yang berempati dengan para pengungsi ini. Setelah para pengungsi berpindah ke kamp, ia menemukan mainan kuda nil milik salah satu anak pengungsi. Beberapa waktu kemudian, ia berusaha mengembalikan mainan tersebut, namun ternyata si anak dan keluarganya telah meninggalkan kamp, tanpa bisa dihubungi.

Empati yang ditunjukkan berakar dari rasa senasib sepenanggungan, karena dahulu ia sendiri juga pernah menjadi pengungsi. Perang Aceh memaksanya untuk pergi meninggalkan rumah dan keluarganya. Jadi, dia pernah merasakan apa yang kini dirasakan oleh para pengungsi Rohingya saat ini. Perspektif ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari konflik ini, dan memperlihatkan bahwa sebenarnya banyak pengalaman serupa yang pernah dijalani oleh kelompok masyarakat di Indonesia sendiri.

Setelah penayangan film, Mbak Antje membuka sesi diskusi dan tanya jawab bersama para penonton. Diskusi yang aktif mulai terwujud, membahas tentang bagaimana warga sipil bisa bersikap dan membantu para pengungsi ini. Selain itu, diskusi juga mengarah ke bagaimana negara bisa menangani krisis ini, menjaga sikap antara mempertahankan kepentingan warga negara namun juga membantu para pengungsi secara kemanusiaan. Setelah diskusi selesai, acara diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dari Departemen Antropologi ke Mbak Antje.

Penulis: Amadeus Abhirama Paramanindita

Yogyakarta, 3 Maret 2026 – Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-80, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada meluncurkan buku sejarah berjudul Mengeja Waktu Merajut Warna, 80 Tahun Perjalanan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Buku tersebut diserahkan kepada Ketua Senat FIB, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A., dan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan panjang fakultas dalam pengembangan kajian sastra dan kebudayaan di Indonesia.

Buku ini ditulis oleh tim yang terdiri dari Abdul Wahid, Tatag Andriawan, Soraya Anugra Lia, dan Lenna Aurelia Amalia. Penyusunannya dilakukan dalam waktu relatif singkat, namun diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk merekonstruksi perjalanan kelembagaan FIB UGM selama delapan dekade.

Dalam pengantar buku, tim penulis menjelaskan bahwa karya ini merupakan upaya awal untuk merekam secara lebih utuh sejarah Fakultas Ilmu Budaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi tertua di Indonesia di bidang sastra dan kebudayaan. Melalui penelusuran perjalanan tersebut, buku ini juga berupaya menemukan makna dari transformasi yang dialami fakultas sepanjang waktu.

“Buku ini merupakan upaya pertama yang mencoba merekonstruksi secara lengkap 80 tahun perjalanan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga perguruan tinggi di bidang sastra dan kebudayaan tertua di Indonesia, sekaligus untuk mencari makna dari perjalanan panjang tersebut,” tulis tim penulis.

Sebagai kajian sejarah kelembagaan, buku ini menjelaskan perkembangan Fakultas Ilmu Budaya UGM sebagai organisasi yang dipengaruhi oleh dinamika internal sekaligus perubahan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan pendidikan tinggi, dan dinamika masyarakat. Pendekatan sejarah kelembagaan tidak hanya mencatat kronik peristiwa, tetapi juga menjelaskan bagaimana sebuah lembaga berkembang dan merespons berbagai perubahan dari waktu ke waktu.

Penulisan sejarah lembaga juga berperan dalam menjaga memori institusi. Memori ini mencakup aspek fisik seperti bangunan, ruang kelas, struktur organisasi, dan berbagai artefak institusional, serta aspek nonfisik seperti norma, aturan, dan budaya kerja yang berkembang di dalam lembaga.

Bagi sebuah institusi akademik, memori kelembagaan memiliki nilai strategis karena dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami proses pembentukan identitas kolektif sekaligus merancang arah pengembangan di masa depan.

Dalam penyusunannya, buku ini ditulis secara kronologis untuk memudahkan pembaca memahami perkembangan fakultas. Periodisasi yang digunakan didasarkan pada perubahan nama fakultas sepanjang sejarahnya.

Pembahasan dibagi ke dalam empat bab utama. Bab pertama membahas periode awal perkembangan pada 1946 hingga 1955. Bab kedua mengulas masa Fakultas Sastra dan Kebudayaan dari 1955 hingga 1982. Bab ketiga membahas periode Fakultas Sastra pada 1982 hingga 2001. Sementara bab keempat mengulas periode Fakultas Ilmu Budaya dari 2001 hingga 2025.

Tim penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya mencakup kompleksitas sejarah fakultas yang panjang. Oleh karena itu, mereka berharap buku ini dapat menjadi awal bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan kelembagaan dan keilmuan di lingkungan FIB UGM.

“Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari lengkap apalagi sempurna. Dengan segala kerendahan hati, kami berharap buku ini mendapatkan masukan konstruktif untuk dapat diperbaiki di masa depan,” tulis tim penulis.

Para penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung proses penyusunan buku, khususnya Dekanat FIB UGM periode 2021–2026 yang memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi bagi sivitas akademika untuk memahami perjalanan institusi sekaligus memperkuat komitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kontribusi akademik bagi masyarakat.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 3 Maret 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Setiadi, M.Si., menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan internasionalisasi dalam pengembangan ilmu humaniora. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-80 FIB UGM yang digelar pada 3 Maret 2026 di Auditorium Poerbatjaraka FIB UGM.

Dalam pidato laporan dekan, Prof. Setiadi menyampaikan bahwa usia 80 tahun menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang FIB UGM sekaligus pijakan untuk menatap masa depan. Dengan tema “Delapan Dekade Membangun Peradaban”, fakultas diharapkan terus memperkuat kontribusi keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.

“Selama 80 tahun, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada telah mengalami banyak perubahan dan meraih capaian yang membanggakan sebagai pilar utama pengembangan ilmu-ilmu humaniora,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai capaian yang diraih FIB UGM merupakan hasil kerja kolektif sivitas akademika yang dibangun di atas fondasi keilmuan para pendahulu. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen bersama dalam menjaga mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam laporan tersebut, Prof. Setiadi memaparkan sejumlah indikator kinerja yang melampaui target universitas. Salah satunya adalah jumlah mahasiswa asing yang mencapai 150 orang, melebihi target 100 mahasiswa atau setara dengan 150 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan meningkatnya daya tarik FIB UGM di tingkat internasional.

Penguatan kolaborasi riset juga terlihat dari jumlah luaran penelitian multidisiplin yang mencapai 169 judul dari target 84 judul, atau sekitar 201 persen dari target. Capaian ini mencerminkan semakin berkembangnya budaya penelitian kolaboratif yang melibatkan berbagai bidang ilmu.

Selain itu, kegiatan tridharma juga tercermin dalam tingginya publikasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Sepanjang 2025, FIB UGM mencatat 2.378 pemberitaan kegiatan, melampaui target 1.155 pemberitaan.

Dalam bidang pendidikan, FIB UGM terus meningkatkan kualitas program studi. Dari 21 program studi, sebanyak 20 program studi telah memperoleh akreditasi Unggul dari BAN-PT, sementara Magister Pengkajian Amerika meraih akreditasi Unggul dari LAMSPAK.

Sejumlah program studi juga telah mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi internasional, seperti ACQUIN, AUN-QA, dan FIBAA. Pengakuan ini memperkuat posisi FIB UGM dalam peta pendidikan humaniora global.

Capaian akademik tersebut juga tercermin dalam pemeringkatan internasional. Program studi Antropologi, Arkeologi, dan Sastra Inggris menempati peringkat pertama nasional dalam QS World University Rankings by Subject dengan posisi global pada rentang 101–170 dan 151–200. Selain itu, lembaga pemeringkat EduRank menempatkan bidang sastra FIB UGM sebagai peringkat pertama di Indonesia dari 68 institusi penyelenggara pendidikan sastra.

Prof. Setiadi juga menyoroti perkembangan jumlah mahasiswa dan peningkatan capaian akademik. Saat ini FIB UGM memiliki 4.346 mahasiswa aktif, terdiri dari 3.448 mahasiswa sarjana, 672 mahasiswa magister, dan 226 mahasiswa doktor. Data akademik menunjukkan peningkatan kualitas studi dengan IPK rata-rata sarjana meningkat dari 3,62 menjadi 3,67, serta masa studi menurun dari 4,42 tahun menjadi 4,28 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas kontribusi mereka dalam berbagai prestasi akademik. Dalam empat tahun terakhir, mahasiswa FIB UGM tercatat meraih 23 prestasi internasional, 224 prestasi nasional, dan 48 prestasi regional.

Menutup laporan tersebut, Prof. Setiadi menegaskan pentingnya menjaga nilai integritas, kebersamaan, dan budaya akademik dalam membangun masa depan fakultas.

“Di dunia akademik yang menjunjung kejujuran, kesetaraan, dan integritas, kita perlu terus mengembangkan pola asah, asih, dan asuh serta memperkuat sinergi sebagai keluarga besar FIB UGM,” ungkapnya.

Memasuki usia delapan dekade, FIB UGM diharapkan terus menjadi ruang yang kondusif bagi pengembangan ilmu humaniora serta berkontribusi dalam membangun peradaban melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan pengetahuan, memperluas kolaborasi global, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]

FIB UGM menjadi tuan rumah Workshop Oral History in Southeast Asia yang diselenggarakan oleh SEASREP Foundation bekerja sama dengan Sejarah Lisan pada 9–11 Februari 2026 di Ruang Multimedia FIB UGM. Kegiatan ini ditujukan bagi mahasiswa pascasarjana dan peneliti awal karier di Asia Tenggara untuk memperkuat kapasitas metodologis, etis, dan konseptual dalam penelitian sejarah lisan, di tengah tantangan produksi sejarah yang kerap dipengaruhi kepentingan politik dan keterbatasan arsip.

Workshop ini digelar sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan penggalian kisah hidup, kesaksian, dan narasi lapangan yang sering tidak tercatat dalam dokumen resmi. Di berbagai negara Asia Tenggara, kekerasan negara, pembungkaman arsip dan media, serta revisi narasi sejarah telah membentuk cara sejarah diproduksi dan disebarluaskan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menyaksikan upaya peninjauan ulang peristiwa kekerasan di Indonesia, menguatnya tafsir etno-nasionalis di Malaysia, dominasi narasi kepahlawanan tunggal di Singapura, hingga konflik situs warisan di perbatasan Thailand dan Kamboja. Situasi tersebut menempatkan suara kelompok yang terpinggirkan dalam posisi rentan untuk hilang dari ingatan kolektif.

Sejarah lisan dan sejarah sosial hadir sebagai pendekatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, praktiknya tidak lepas dari tantangan metodologis dan etis, terutama ketika penelitian menyentuh isu yang sensitif secara politik dan hukum, trauma, serta akses informasi yang tidak merata.

Workshop ini dirancang untuk menjawab kesenjangan pelatihan formal sejarah lisan di kawasan. Banyak peneliti muda mempelajari metode ini melalui praktik langsung tanpa pembekalan sistematis mengenai desain wawancara, interpretasi, etika, preservasi, dan pelibatan publik. Melalui pelatihan berbasis konteks Asia Tenggara, peserta diajak memahami sejarah lisan bukan sekadar perangkat teknis, tetapi juga sebagai konsep dan praktik kritis dalam membaca ulang produksi sejarah.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan pendekatan bertahap. Hari pertama membahas nilai dan metodologi sejarah lisan, termasuk penyusunan panduan wawancara dan persiapan menghadapi tantangan kerja lapangan. Hari kedua berfokus pada interpretasi, transkripsi, preservasi, dan publikasi, disertai panel diskusi serta sesi pertunjukan sejarah lisan untuk mengeksplorasi bentuk narasi alternatif. Hari ketiga menyoroti presentasi riset peserta dan pembahasan isu etika, relasi kuasa, serta tanggung jawab peneliti dalam lingkungan sosial politik yang kompleks.

Peserta yang mengikuti workshop diharapkan telah memiliki atau sedang merancang proyek penelitian berbasis wawancara sejarah lisan. Tidak ada batasan disiplin ilmu, namun peserta diminta aktif berbagi pengalaman dan terlibat dalam diskusi kolektif.

Melalui kombinasi kuliah, panel, lokakarya, pertunjukan, dan presentasi mahasiswa, penyelenggara menekankan pentingnya partisipasi aktif serta pembangunan komunitas. Workshop ini bertujuan membentuk jejaring peneliti sejarah lisan di Asia Tenggara dan Jepang yang berkomitmen pada kolaborasi dan praktik riset yang tidak eksploitatif.

Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan penelitian sejarah lisan beserta potensi tantangannya, mampu merancang wawancara yang peka konteks dan berlandaskan kesadaran etis, serta memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang relasi kuasa dan posisi diri dalam penelitian lapangan. Mereka juga didorong melihat sejarah lisan sebagai sarana kritik terhadap narasi negara yang dominan dan sebagai medium perluasan representasi sejarah.

Kehadiran workshop ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas akademik yang berpihak pada keberagaman suara dan tanggung jawab sosial. Upaya membangun komunitas peneliti yang kolaboratif dan reflektif menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang selama ini berada di pinggiran narasi.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]