Dua dekade setelah konflik kemanusiaan melanda Ambon, Maluku, bayang-bayang trauma masa lalu ternyata masih diwariskan kepada generasi muda yang bahkan tidak pernah menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Fakta antropologis ini mengemuka dalam pemaparan akademis bertajuk “In Indonesia? The Messiness of Actual Peace Processes” oleh peneliti Geger Riyanto. Presentasi kritis tersebut disampaikan dalam rangkaian UGM-CHSS Academic Writing Workshop Batch pertama tahun 2026 yang berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM), Yogyakarta.

Workshop internasional ini merupakan inisiatif di bawah payung CHSS (Cultivating the Humanities and Social Sciences and Supporting Under-Represented Scholars of Asia) Project. Program penguatan kapasitas (capacity building) ini didanai oleh SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) dan dimandatkan oleh AAS (Association for Asian Studies) kepada UGM selama tiga tahun (2026–2028). Di bawah pimpinan Profesor Wening Udasmoro selaku Hub Lead, proyek ini berfokus memberdayakan akademisi serta dosen muda yang mengkaji isu konflik dan perdamaian, atau mereka yang berasal dari wilayah pascakonflik (post-conflict) di Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Thailand, Myanmar, Filipina, dan Papua New Guinea.

Dengan mengangkat tema sentral “Self Narration: Centralizing the Periphery”, forum ilmiah UGM-CHSS ini mendorong para peneliti untuk memusatkan perhatian pada suara-suara dari pinggiran yang selama ini kurang terwakili dalam wacana lokal maupun global. Salah satu kajian pinggiran yang dibedah secara mendalam adalah dinamika sosiologis di Ambon pascakonflik.

Dalam paparannya, Geger Riyanto menyoroti bahwa perdamaian di lapangan kerap kali berjalan rumit dan tidak linier. Proses resolusi di berbagai wilayah pascakonflik Indonesia—seperti Maluku Utara, Maluku, Aceh, Poso, dan Kalimantan Barat—melibatkan strategi penunjukan provokator luar sebagai kambing hitam, berbagi kekuasaan politik lokal (power-sharing), integrasi ekonomi mantan kombatan, hingga kerja sukarela kolektif untuk membangun kembali ruang sosial masyarakat.

Secara khusus di Ambon, riset memotret lanskap kota secara spasial yang masih terbelah berdasarkan identitas agama, di mana masjid dan gereja menjadi penanda visual dari memori kekerasan massal. Dampak pembelahan ini secara nyata terwariskan pada generasi baru yang tumbuh pascakonflik. Merujuk pada survei tahun 2019 terhadap 450 siswa SMA di Ambon yang tidak mengalami konflik secara langsung, ditemukan data bahwa 89 persen siswa telah mendengar cerita konflik dengan narasi yang dirancang untuk memproteksi diri mereka. Akibat dari transmisi ingatan kolektif ini, 50 persen siswa setuju untuk tinggal di area dengan agama mayoritas yang sama. Ketakutan psikologis yang mendalam bahkan membuat sebagian anak merasa cemas saat mendengar suara adzan dari masjid. Warisan trauma keluarga ini turut melanggengkan stereotip tajam, seperti anggapan di sebagian keluarga Kristen bahwa “Muslim tidak bisa dipercaya”, yang juga disuarakan sebaliknya oleh komunitas Muslim terhadap umat Kristen.

Realitas di akar rumput Ambon ini menjadi landasan kuat dalam forum UGM-CHSS untuk mengkritik konsep perdamaian arus utama, yakni “Liberal Peace” yang kerap didorong lembaga internasional melalui skema top-down (demokratisasi, penegakan hukum, dan kapitalisme pasar bebas). Pendekatan barat tersebut dinilai sering bermutasi dan gagal di tingkat tapak karena mengabaikan keadilan restoratif lokal. Sebaliknya, melalui sudut pandang “Peace from Below” yang merujuk pada pemikiran Johan Galtung, perdamaian diposisikan bukan sebagai formasi sosial yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang digerakkan oleh agensi dan aksi kreatif masyarakat lokal sendiri.

Melalui UGM-CHSS Writing Workshop ini, artikel-artikel riset kritis seperti dinamika perdamaian di Ambon akan dimatangkan hingga menembus publikasi jurnal nasional maupun internasional. Langkah ini sekaligus menyokong tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam memberikan akses akademik yang setara (equal access) serta wadah jejaring regional bagi para peneliti muda Asia guna menyuarakan perspektif lokal di panggung global.

Penulis: Humas FIB, Zaidan Abdurrahman

Depok, 5–6 Oktober 2026 — Perkumpulan Program Pascasarjana Linguistik Indonesia (PROPLI) menyelenggarakan pertemuan pada Senin–Selasa, 5–6 Oktober 2026, di Auditorium Toety Herati Noerhadi, Gedung R.M. Ng. Poerbatjaraka, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait penguatan kelembagaan perkumpulan serta pengembangan dan sinkronisasi kurikulum program pascasarjana linguistik di Indonesia.

Pertemuan diawali dengan laporan Ketua PROPLI, Dr. Triaswarin Sutanarihesti, yang menyampaikan perkembangan organisasi sejak pertama kali dibentuk pada 2018. Organisasi tersebut pada awalnya didirikan di Universitas Gadjah Mada dengan nama APMALI (Asosiasi Program Studi Magister Linguistik Seluruh Indonesia) dan diketuai oleh Prof. Suhandano. Pada 2024, terjadi pergantian kepengurusan sekaligus perubahan nama menjadi PROPLI. Keanggotaan PROPLI kemudian diperluas tidak hanya mencakup program magister, tetapi juga program doktor linguistik.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengurusan akta notaris perkumpulan. Pembahasan menghadirkan Notaris Fatma, S.H., M.Kn., M.H. dengan moderator Dr. Triaswarin Sutanarihesti. Kehadiran notaris dimaksudkan untuk membantu memastikan berbagai persyaratan administratif dan kelembagaan yang diperlukan dalam proses pengesahan perkumpulan dapat dipenuhi.

Dalam pembahasan tersebut, PROPLI juga membicarakan penataan kembali struktur kepengurusan, yang mencakup ketua, wakil ketua, dewan pengawas, bendahara, sekretaris, serta divisi-divisi pendukung. Selain struktur organisasi, dibahas pula aspek kekayaan perkumpulan yang saat ini tercatat sebesar tiga puluh tiga juta rupiah sebagai bagian dari kelengkapan administrasi organisasi.

Forum juga membahas profil lulusan program studi magister linguistik di Indonesia. PROPLI memberikan rekomendasi agar lulusan program magister linguistik memiliki profil sebagai ahli bahasa dengan kompetensi yang sesuai dengan KKNI/SN-Dikti level 8.

Sinkronisasi Kurikulum Pascasarjana Linguistik

Agenda berikutnya membahas sinkronisasi kurikulum dengan regulasi pendidikan tinggi terbaru. Sesi ini menghadirkan Prof. Dr. Made Sri Setyawati, M.Hum. dan Prof. Oktavianus, dengan moderator Dr. Putu Pramania Adnyana.

Pembahasan menyoroti sejumlah indikator dasar dalam penyusunan kurikulum, meliputi fokus dan beban studi, struktur kurikulum dan matriks kompetensi, fleksibilitas serta keterbaruan materi, dan ekosistem pendukung penelitian.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa jumlah beban studi minimal program magister mengacu pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta regulasi pendidikan di lingkungan UGM, yaitu Peraturan Rektor UGM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Peraturan Rektor UGM Nomor 19 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang dibahas, program magister memiliki beban studi minimal 36 SKS.

Selain ketentuan jumlah SKS, pembahasan diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kompetensi wajib dan kekhasan masing-masing perguruan tinggi. Kurikulum inti diharapkan dapat memiliki kesamaan kompetensi, sementara kurikulum khas tetap dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing universitas.

Dalam penyusunan kurikulum linguistik, forum juga membahas pentingnya kesinambungan kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Mahasiswa program magister, misalnya, diharapkan menguasai bidang mikrolinguistik yang mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta salah satu bidang makrolinguistik yang menjadi fokus kajian.

Perbedaan capaian kompetensi antartingkat juga menjadi perhatian. Pada jenjang sarjana, pembelajaran diarahkan pada kemampuan deskriptif; pada jenjang magister, kemampuan eksplanatori; sedangkan pada jenjang doktor, kompetensi diarahkan pada kemampuan eksplanatori sekaligus discovery. Forum juga mendorong agar penamaan mata kuliah pada jenjang S-1, S-2, dan S-3 dapat dibedakan sesuai tingkat kompetensinya, misalnya Pengantar Semantik pada S-1 dan Semantik Lanjut pada S-2.

Pembahasan kurikulum turut mencakup beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk jalur by research, by course, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dengan demikian, pengembangan kurikulum diharapkan tetap responsif terhadap kebutuhan pendidikan linguistik pada jenjang pascasarjana, sekaligus memberikan ruang bagi kekhasan akademik masing-masing perguruan tinggi.

Pertemuan PROPLI menjadi ruang untuk mempertemukan pengelola program pascasarjana linguistik dari berbagai perguruan tinggi dalam membahas penguatan kelembagaan dan arah pengembangan pendidikan linguistik. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam penataan organisasi serta pengembangan kurikulum pascasarjana linguistik di Indonesia.

Penulis: Magister Linguistik

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan Anugerah Sutasoma pada Rabu, 7 Oktober 2026, di Gedung M. Tabrani, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Memasuki penyelenggaraan ke-18, Anugerah Sutasoma menjadi salah satu bentuk apresiasi Balai Bahasa Jawa Timur terhadap para penggiat bahasa dan sastra, komunitas, guru, serta pihak-pihak yang berdedikasi dalam pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Anugerah Sutasoma menghadirkan gelar wicara bertajuk “Membangun Ekosistem Sastra di Jawa Timur”, yang kemudian dilanjutkan dengan penganugerahan dalam tujuh kategori, yakni Kritik Sastra, Sastrawan, Guru Bahasa dan Sastra Daerah, Bahasa dan Sastra Indonesia, Komunitas Sastra, Karya Sastra Daerah, dan Karya Sastra Indonesia.

Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Romzul Falah, mahasiswa Magister Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), melalui kumpulan puisinya, Balai Desa dan Hantu-Hantu Nippon (dan Balada Orang-orang Batuputih). Romzul berhasil menyabet penghargaan Anugerah Sutasoma 2026–sebuah penghargaan prestisius dalam dunia kesusastraan dan literasi, khususnya di wilayah Jawa Timur–pada kategori Karya Sastra Indonesia. 

Setelah melalui rangkaian penjurian yang ketat oleh lima dewan juri yang dikepalai oleh Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd., seorang Guru Besar bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM), buku kumpulan puisi Romzul Falah yang dinobatkan sebagai Naskah Yang Menarik Perhatian Dewan Juri pada Sayembara Manuskrip Puisi yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023, pada akhirnya menjadi karya yang disoroti menjadi pembaharu dalam jagat perpuisian Jawa Timur. 

Dalam laporan pertanggungjawaban juri Anugerah Sutasoma 2026, kumpulan puisi tersebut dinilai memiliki posisi yang khas dalam lanskap perpuisian kontemporer, khususnya di Jawa Timur. Di tengah kecenderungan perpuisian Jawa Timur yang belakangan banyak didominasi corak lirik, karya Romzul mengambil pijakan berbeda dengan menghadirkan puisi naratif untuk membangun kembali ingatan kolektif, mitos, dan tradisi lisan sebuah masyarakat.

Juri menilai kekuatan utama kumpulan puisi tersebut terletak pada keutuhan strukturnya dari awal hingga akhir. Semesta yang dibangun dinilai padu tanpa lonjakan yang terasa janggal dari satu puisi ke puisi lainnya. Karya tersebut juga memperlihatkan pergerakan tematis yang berayun dari hal-hal yang jauh, tinggi, dan ajaib menuju hal-hal yang biasa dan mendasar, hingga akhirnya kembali kepada tanah.

Atas penghargaan tersebut, Romzul mengungkapkan rasa senang sekaligus kesadaran akan tanggung jawab baru untuk terus berkarya.

“Pertama, tentu perasaan senang karena buku puisi saya, Balai Desa dan Hantu-Hantu Nippon, diberikan penghargaan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Tetapi di satu sisi, menjadi semacam beban moral karena penghargaan, bagi saya, ialah salah satu bahasa lain dari tanggung jawab, bagaimana pada akhirnya saya menulis puisi kembali,” ujar penyair kelahiran 2000 itu.

Romzul juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses lahirnya buku tersebut. Ia menyebutnya sebagai “buku kami”, sebab proses penulisan hingga penerbitannya melibatkan banyak pihak, terutama rekan-rekannya di Penerbit Anagram, termasuk Doni Ahmadi dan editor Willy Fahmy Agiska. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada teman-temannya di komunitas Malatè Artspace, Kabupaten Sumenep, yang turut memberikan masukan selama proses penggarapan puisi.

Secara khusus, Romzul menyampaikan terima kasih kepada neneknya yang sejak kecil mengenalkannya pada berbagai mitos di kampung halaman. Cerita-cerita tersebut mendekatkannya dengan kehidupan masyarakat masa lalu dan kemudian menjadi salah satu sumber yang diolah ke dalam puisi. Kisah-kisah kehidupan masyarakat Batuputih juga turut menjadi bagian dari materi yang diolahnya dalam karya tersebut.

Penghargaan Anugerah Sutasoma 2026 menjadi apresiasi terhadap karya Balai Desa dan Hantu-Hantu Nippon (dan Balada Orang-orang Batuputih) sekaligus menunjukkan bagaimana puisi dapat menjadi ruang untuk mengolah ingatan kolektif, mitos, tradisi lisan, dan pengalaman masyarakat ke dalam bentuk sastra kontemporer. 

Bagi mahasiswa FIB UGM yang juga menulis Sebuah Kota Yang Menculik Kita sebagai buku puisi perdananya itu, penghargaan tersebut bukan menjadi sebuah titik akhir dari perjalanan kepengarangannya, melainkan bertransformasi menjadi sebuah tanggung jawab baru untuk terus menulis dan mengembangkan dunia perpuisian dalam ekosistem sastra Indonesia.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, dalam gelar wicara, mengatakan bahwa pemberian apresiasi Anugerah Sutasoma merupakan bagian dari peran Balai Bahasa dalam upaya pengembangan bahasa dan sastra.

“Balai Bahasa memiliki peran dalam perlindungan dan pemasyarakatan, khususnya dalam hal ini upaya pengembangan bahasa dan sastra. Salah satunya adalah memberikan apresiasi kepada komunitas, pegiat bahasa dan sastra, dan ini kami wujudkan sudah ke-18 kali melalui Anugerah Sutasoma,” ujar Retno.

Menurut pengamatan dan realitas di lapangan, dari 30 UPT Balai Bahasa yang ada, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menjadi balai bahasa yang masih konsisten memberikan apresiasi kepada para pegiat bahasa dan sastra, komunitas, guru, serta berbagai pihak yang memiliki dedikasi terhadap perkembangan bahasa dan sastra.

Ia juga menilai bahwa karya-karya para sastrawan Jawa Timur memiliki peran yang krusial dalam memperkaya khazanah bahasa dan sastra Indonesia. Karya yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Jawa dialek Osing, maupun bahasa Indonesia, menurutnya, turut memperkaya kosakata sekaligus mengenalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang berangkat dari keelokan kearifan lokal.

“Saya yakin, melalui karya-karya Bapak dan Ibu, baik itu berbahasa Jawa, berbahasa Madura, maupun berbahasa Jawa dialek Osing, juga berbahasa Indonesia; setidaknya menjadi tonggak penting untuk memperkaya kosakata, juga mengenalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dengan kearifan lokal yang Ibu/Bapak atau sastrawan tulis,” kata perempuan yang pernah menjadi peneliti di Balai Bahasa Provinsi Bali itu.

Puji Retno juga menambahkan dalam wicaranya bahwa para sastrawan, pengarang, komunitas, guru, serta pegiat bahasa dan sastra di Jawa Timur memiliki kontribusi yang tidak kalah strategis dibandingkan para sastrawan dan karya sastra di tingkat nasional. Buah karya yang dilahirkan para penerima penghargaan Anugerah Sutasoma, dinilai menjadi sumbangsih dan memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan sastra Indonesia.

“Ini juga menunjukkan bahwa sastrawan atau pengarang, komunitas, ibu/bapak guru, kemudian penggiat sastra, bahasa dan sastra ini di Jawa Timur, tidak kalah dengan sastrawan atau karya-karya di tingkat nasional. Karena karya-karya ibu/bapak yang telah dihasilkan—termasuk tujuh pemenang kategori yang akan diberikan melalui Anugerah Sutasoma hari ini—itu berdampak luas dan setidaknya memiliki peran penting terhadap perkembangan sastra Indonesia,” tutur Retno.

Penulis: Selvia Parwati Putri

Yogyakarta, 4 Oktober 2026—Ospek jurusan Antropologi Budaya untuk mahasiswa baru S1 (BERKAWANT) yang telah berlangsung selama 5 (lima) minggu akhirnya sampai di hari terakhir sebagai puncak sekaligus penutup rangkaian yang diadakan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada pukul 13.00-21.00, dihadiri oleh sivitas akademik Antropologi Budaya.

BERKAWANT bermula pada 23 Agustus 2026 sebagai orientasi pengenalan terhadap dinamika Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang bertajuk “Jumpa Maba” didampingi oleh dosen Antropologi Budaya salah satunya yaitu Dr. Agung Wicaksono, S.Ant., M.A. selaku kepala Departemen Antropologi UGM, lalu kemudian pada 29 Agustus dilanjutkan dengan kegiatan seminar bertajuk “Rembukant” yang membahas tentang lingkup Antropologi sebagai ilmu dan laku, diisi oleh Dr. Sita Hidayah, S.Ant., M.A. selaku ketua S1 Antropologi Budaya. Tidak jauh juga dari dunia literatur, pada 12 September terlaksana Workshop Kepenulisan “WKP” dengan Dr. Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant., M.A. sebagai fasilitator yang memandu kegiatan. Hasil pembelajaran beberapa minggu kemudian diaplikasikan dengan penelitian lapangan lingkup kampus dan dipamerkan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu rangkaian BERKAWANT yaitu “Pamerant” yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut dengan sistem pembagian shift per kelompok tema penelitian. Kegiatan akhirnya ditutup dengan puncak BERKAWANT.

Puncak BERKAWANT memiliki rangkaian yang sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh para panitia, berisikan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan ilmu kebudayaan bersifat reflektif, salah satunya berkelana menuju pos-pos-ant bertemakan 10 unsur kebudayaan Prof. Drs. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil., Ph.D. juga terdapat pengesahan mahasiswa baru secara simbolis melalui ritual yang menggambarkan jalannya kehidupan dan kemudian diakhiri dengan awarding sebagai apresiasi kepada partisipan tertentu selama BERKAWANT berlangsung. Partisipan yang hadir dan terlibat tidak hanya mahasiswa baru dan para panitia, namun beberapa alumni dan dosen juga terlibat.

Penulis: Syafina Kamilya

YOGYAKARTA – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) sukses menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Revisiting Cultural Diplomacy: The Politics of Cross-Cultural Dialogue in Postcolonial Societies” pada Selasa dan Rabu, 13–14 Oktober 2026. Forum akademik ini menjadi wadah strategis bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi global untuk mengkaji ulang praktik diplomasi budaya, khususnya dari kacamata negara-negara pascakolonial.

Seminar ini turut menghadirkan Direktur Jenderal Diplomasi Budaya, Promosi, dan Kerja Sama, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil., yang memberikan wawasan krusial sebagai pembicara kunci (keynote speaker). Ia membawakan materi bertajuk “Beyond Cultural Promotion: Indonesia’s Cultural Diplomacy through Dialogue, Agency, and Partnership”. Melalui pemaparannya, ia menekankan urgensi pergeseran paradigma diplomasi budaya Indonesia yang tidak seharusnya terpaku pada promosi semata, melainkan perlu diwujudkan secara nyata melalui dialog interaktif, keagenan aktif, serta kemitraan yang setara.

Tidak hanya didominasi oleh pemakalah dari Indonesia, forum ini juga diikuti oleh presenter mancanegara yang berasal dari berbagai negara, antara lain Taiwan, Myanmar, Turki, India, Australia, hingga Austria. Selama dua hari penyelenggaraan, para akademisi mempresentasikan rangkuman topik yang sangat beragam dan multidisipliner. Kajian mengenai gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner menjadi salah satunya. Dalam panel ini, makanan dikaji secara mendalam sebagai alat diplomasi budaya dan negosiasi identitas, yang mencakup analisis kuliner lokal, resep berbasis tempe di media digital, hingga diskursus politik akar rumput melalui narasi martabak di platform TikTok.

Selain itu, pergeseran diplomasi ke ranah maya juga dibahas secara komprehensif melalui topik diplomasi digital dan budaya populer. Diskusi pada sesi ini menyoroti peran Kecerdasan Buatan (AI) di era digital humanities, fenomena musik dangdut atau hipdut, representasi budaya melalui Instagram Reels, hingga pengaruh manhwa (Boys’ Love). Topik lainnya mengeksplorasi diplomasi sastra, mode, dan literasi yang mencakup peran penerjemahan, literatur poskolonial, buku cerita anak dwibahasa, tren fesyen (Wastra Nusantara), serta diplomasi memori melalui karya seni dan teater. Diskusi juga menyentuh aspek krusial lainnya seperti warisan budaya, pariwisata, dan pendidikan dengan membahas perlindungan ruang agama dan budaya seperti Candi Prambanan dan Kota Tua Jakarta, dinamika pariwisata berkelanjutan, serta mobilitas mahasiswa internasional sebagai bentuk pertukaran budaya.

Diskusi komprehensif dari seminar internasional ini diharapkan tidak sekadar berakhir sebagai produksi pengetahuan akademik, tetapi juga mampu membuahkan perspektif yang lebih inklusif, etis, dan akuntabel mengenai kebijakan kebudayaan di masa depan. FIB UGM menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran aktif sebagai jembatan diplomasi kultural dalam merespons tantangan global.

[Humas FIB, Maylafaizza Nafisha Zifa]