Yogyakarta, 14 April 2026  – Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Nur Aini Setiawati, M.Hum., Ph.D., sebagai Guru Besar dalam bidang Sejarah Agraria pada Fakultas Ilmu Budaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pusat UGM pada Selasa, 14 April 2026. Dalam pidato pengukuhannya, beliau membedah dinamika reforma agraria serta dampaknya terhadap pembangunan pertanian melalui studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan.

Prof. Nur Aini menyampaikan pidato berjudul “Dari Fenomena Agraria Menuju Pembangunan Pertanian: Indonesia dan Korea”. Beliau menekankan bahwa isu pemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara. Melalui pendekatan sejarah yang kronologis dan tematik, beliau mengevaluasi bagaimana perubahan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertanahan sejak masa lampau.

“Reforma agraria memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian. Dengan memahami agraria, studi ini mengevaluasi perubahan dalam produksi pertanian. Pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam pidato ini adalah bagaimana dampak reforma agraria pada pembangunan pertanian dapat dikaji ulang, mengingat persoalan reforma agraria dan pembangunan pertanian sejak zaman kerajaan selalu menjadi pertanyaan yang menarik,” ujar Prof. Nur Aini dalam pidatonya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan keberhasilan Korea Selatan dalam melaksanakan reformasi agraria pada periode 1945 hingga 1950. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian insentif bagi para petani. Dampaknya, sektor pertanian Korea mampu menyediakan pasokan pangan yang stabil di tengah arus industrialisasi dan urbanisasi. Selain itu, reformasi ini berkontribusi pada pembentukan kelas pekerja yang terdidik serta mendorong munculnya kelas kapital baru.

Kondisi yang berbeda terjadi pada periode 1960 hingga 1984. Prof. Nur Aini mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung terjebak dalam konflik ideologis dan birokrasi yang lemah. Industrialisasi nasional di Indonesia tidak berjalan selaras dengan pembenahan lahan atau land reform. Sebaliknya, pengadaan tanah untuk industri justru memperkuat konsentrasi penguasaan lahan oleh negara dan korporasi. Di sisi lain, Korea Selatan menempatkan reforma agraria sebagai fondasi utama industrialisasi nasional mereka.

Kegagalan pemerataan kepemilikan lahan di Indonesia juga dipicu oleh minimnya pengawasan dan adanya resistensi dari elite lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang berhasil membagikan tanah secara merata berkat dukungan kelembagaan yang kuat, seperti koperasi dan program pembangunan desa. Dampaknya terlihat pada kesejahteraan petani, di mana Korea Selatan mencapai swasembada beras sementara Indonesia mengalami stagnasi akibat ketimpangan struktural.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola agraria yang konsisten menjadi pembeda utama dalam mentransformasi tantangan lahan menjadi kekuatan pembangunan. Reforma agraria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah proses historis yang mencerminkan relasi kekuasaan dan arah masa depan bangsa.

Catatan sejarah ini menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan di masa kini. Pengelolaan sumber daya agraria yang inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Melalui kesinambungan antara kebijakan yang tepat dan legitimasi sosial, keadilan atas tanah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan rakyat secara adil dan merata.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 19 April 2026 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) menggelar sesi pertama Mimbar Guru Besar bertajuk “Humaniora untuk Tata Kelola dan Transformasi Sosial: Bahasa, Sastra, dan Politik Kebijakan”. Forum akademik ini membedah sejumlah proposal dan rencana riset para akademisi yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari dinamika legitimasi politik, konflik tanah adat, hingga urgensi linguistik forensik dalam penegakan hukum.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni FIB UGM, Mimi Savitri, S.S., M.A., Ph.D., menegaskan bahwa tema mimbar kali ini sejalan dengan peta jalan penelitian fakultas. Pihaknya mendorong agar usulan penelitian yang ada dapat dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di masa mendatang.

“Bagaimana penelitian-penelitian yang ada bisa direkomendasikan sebagai policy brief. Harapannya FIB memiliki sumbangsih yang besar,” ujar Mimi Savitri saat membuka acara.

Ia menambahkan bahwa mimbar ini sengaja mengundang mahasiswa program doktoral untuk memotivasi mereka dan memberikan gambaran konkret dalam menyusun proposal penelitian disertasi.

Memasuki sesi pemaparan, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A., mempresentasikan proposal penelitian bertajuk “Ramalan Tentang Legitimasi dan Delegitimasi Presiden Indonesia”. Ia merencanakan kajian untuk melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berhadapan dengan narasi ramalan atau wangsit politik di media sosial. Melalui proposal ini, Prof. Bambang bermaksud memadukan konsep kosmologi kekuasaan Jawa dan teori agama jejaring. Rencana riset ini akan menelusuri bagaimana ramalan politik mengekspresikan harapan spiritual masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk melegitimasi maupun mendelegitimasi kekuasaan para pemimpin.

Pada pemaparan kedua, Nur Aini Setiawati, Ph.D., membedah draf atau rancangan buku berjudul “Tanah Adat di Indonesia: Politik Kebijakan dan Dinamika Konflik Agraria Abad 20”. Rancangan buku ini berupaya menjembatani kajian normatif hukum dan kajian gerakan sosial terkait konflik agraria. Ia memaparkan bahwa sengketa agraria pada dasarnya merupakan benturan dua cara pandang. Terdapat pemahaman komunal masyarakat yang melihat tanah sebagai ruang hidup warisan lintas generasi, berbenturan dengan pandangan negara yang menganggap tanah sebagai objek legal administratif. Oleh karena itu, draf buku ini akan membongkar sejarah pembentukan kebijakan negara dan akibat sosialnya di tingkat lokal yang sering memicu hilangnya akses masyarakat atas wilayah adat.

Pemaparan ketiga menghadirkan perspektif kebahasaan dari Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A., melalui rencana penelitian berjudul “Linguistik dan Linguistik Forensik”. Ia merancang kajian ini untuk merespons interaksi sosial di era digital yang acap kali memunculkan ketidakharmonisan dan kekerasan verbal. Rencana riset tersebut menekankan bahwa seiring peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ilmu linguistik forensik akan mengambil peran sentral. Pendekatan ilmu bahasa terapan ini diproyeksikan mampu mengurai berbagai kasus kejahatan berbahasa dengan memanfaatkan cabang-cabang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik.

Berbagai rancangan karya ilmiah yang lahir dari mimbar ini menunjukkan komitmen kuat ilmu humaniora dalam merumuskan landasan pemecahan masalah di tengah masyarakat. Perencanaan kajian yang matang terkait bahasa, budaya, dan sejarah sangat esensial untuk menyusun tata kelola publik yang berkeadilan. Upaya mempersiapkan riset berbasis kemanusiaan ini pada akhirnya diharapkan mampu membantu meredam ketimpangan ruang hidup, menciptakan iklim komunikasi yang beretika, serta mendorong terbangunnya institusi sosial yang lebih damai dan tangguh bagi masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Jurnal Deskripsi Bahasa (DB) yang dikelola oleh Program Studi Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi meraih peringkat akreditasi SINTA 3 pada tahun 2026. Pencapaian ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah melalui proses penilaian reakreditasi secara komprehensif sejak Maret 2025.

Jurnal yang terbit perdana pada tahun 2018 ini sebelumnya berada di peringkat SINTA 4 sejak tahun 2023. Saat ini, Jurnal DB dipimpin oleh Prof. Dr. Sajarwa, M.Hum. selaku Chief Editor. Kenaikan peringkat akreditasi ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas tata kelola jurnal, konsistensi publikasi, serta kontribusi ilmiah yang semakin diakui di tingkat nasional.

Bersamaan dengan pencapaian tersebut, Jurnal DB juga telah merilis terbitan terbarunya. “Dengan bangga kami mengumumkan bahwa Deskripsi Bahasa Volume 9, Nomor 1 Tahun 2026 telah terbit secara daring dan menyajikan artikel penelitian kredibel mengenai studi linguistik,” ungkap tim redaksi Jurnal DB dalam keterangan resminya. Edisi ini memuat lima artikel penelitian yang dapat diakses secara terbuka dan gratis oleh publik.

Publikasi ilmiah ini terbit secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret dan Oktober. Fokus kajian jurnal mencakup linguistik struktural, linguistik sosial, serta linguistik terapan yang meliputi linguistik forensik, penerjemahan, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik. Pembaca maupun calon penulis dapat melihat cakupan lengkap keilmuan jurnal ini melalui laman resmi di tautan journal.ugm.ac.id/v3/db.

Untuk publikasi mendatang, Jurnal DB yang diterbitkan bekerja sama dengan Forum Linguistik ini tengah membuka penerimaan naskah untuk Volume 9, Nomor 2 yang akan rilis pada Oktober 2026. Jurnal ini mengenakan biaya pemrosesan artikel sebesar Rp679.592 yang berlaku setelah artikel dinyatakan diterima. Pengelola jurnal secara khusus menyediakan opsi pembebasan biaya bagi penulis yang memiliki keterbatasan pendanaan dengan melampirkan alasan dan bukti terkait.

Peningkatan akreditasi dan kebijakan akses terbuka ini menegaskan komitmen institusi dalam menyediakan literatur berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini secara berkelanjutan mendukung perluasan akses ilmu pengetahuan secara adil, sekaligus mendorong lahirnya penelitian inovatif yang bermanfaat bagi penyelesaian berbagai permasalahan bahasa di tengah masyarakat.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Keterbatasan ekonomi keluarga sama sekali tidak menyurutkan langkah Deni untuk menorehkan pencapaian membanggakan. Berangkat dari latar belakang keluarga buruh tani, ia berhasil dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mapres) 1 Program Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2026. Keberhasilan ini ia raih berkat ketekunannya mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi serta dedikasinya dalam merancang gagasan sastra inklusif bagi penyandang disabilitas.

Deni menuturkan bahwa motivasi utamanya lahir dari kondisi keluarga. Kedua orang tuanya merupakan lulusan sekolah dasar. Ia ingin membuktikan bahwa hambatan finansial bukanlah halangan untuk bermimpi besar. Keikutsertaannya dalam ajang bergengsi ini merupakan upaya mewujudkan impian orang tuanya sekaligus memperluas dampak inisiatif sosial yang sedang ia kembangkan.

“Prestasi ini saya dedikasikan untuk Ibu dan Almarhum Bapak saya, yang meski dengan pendidikan lulusan SD, beliau bisa menyekolahkan putranya dengan beasiswa di UGM,” ungkap Deni.

Proses menuju gelar Mapres 1 UGM membutuhkan waktu dan persiapan matang. Deni memulai persiapannya sejak semester pertama perkuliahan di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan penuh rasa syukur. Selama lima semester berturut-turut, penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) ini aktif mengikuti berbagai kompetisi. Ia sukses mengumpulkan sepuluh capaian unggulan yang terdiri dari enam prestasi internasional tersertifikasi serta empat prestasi nasional tersertifikasi.

Tantangan terbesar yang ia hadapi selama mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) adalah menjaga konsistensi. Para peserta ajang ini dituntut unggul secara akademik sekaligus mampu membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kualitas diri secara menyeluruh. Deni menikmati seluruh proses tersebut karena rintangan yang ada justru membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Ia pun mendaftar pada waktu yang tepat ketika merasa benar-benar siap.

Deni memandang mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Selama masa perkuliahan, ia aktif terjun dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam bidang sastra yang ia tekuni, Deni menyoroti masih adanya kesenjangan akses bagi penyandang disabilitas pendengaran dalam menikmati karya sastra.

Berangkat dari keresahan tersebut, ia menyusun gagasan kreatif mengenai pengembangan sastra inklusif melalui pembelajaran puisi. Ia ingin sastra menjadi ruang ekspresi sekaligus lingkungan yang ramah bagi semua kalangan tanpa pengecualian.

Dalam mengatur jadwal kegiatannya, Deni menerapkan metode SMART sejak awal masa studi agar setiap target menjadi spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Metode ini membantunya memetakan prioritas antara studi, perlombaan, dan kegiatan lain secara mingguan. Ia menerapkan prinsip belajar otodidak agar bisa fokus pada tujuan akhir.

“Kenali prioritas dan tujuan, buat perencanaan yang realistis, dan nikmati prosesnya. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali,” pesan Deni bagi mahasiswa lain. Menurutnya, kesiapan dapat dibangun setiap hari guna menyambut berbagai peluang di masa depan.

Gelar Mapres 1 UGM tahun 2026 bagi Deni merupakan sebuah amanah untuk terus bertumbuh dan memberi makna luas bagi masyarakat. Ia berencana merealisasikan konsep sastra inklusifnya melalui kolaborasi bersama berbagai pihak terkait agar literasi untuk teman tuli dapat terwujud secara nyata. Ia memegang teguh prinsip bahwa keberhasilan membutuhkan proses yang berjalan konsisten.

“Tak harus cepat untuk menjadi hebat, yang penting tetap melangkah dengan tekad,” tegasnya.

Kisah Deni membawa pesan kuat mengenai pentingnya menciptakan ruang pendidikan dan literasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya menghadirkan akses yang adil bagi kelompok disabilitas merupakan pijakan penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Apa yang terjadi jika teknologi terus berkembang tanpa memandang usia penggunanya?

Tak dapat terbantahkan, teknologi kini telah merasuk dalam beragam aktivitas manusia. Ekspansi teknologi secara cepat didukung dengan masifnya pembangunan infrastruktur pendukung jaringan dan internet menjadikan adaptasi terhadap teknologi semakin mudah diterima. Berkaca pada negeri sendiri, bukanlah suatu keanehan jika anak-anak hingga lansia tidak lagi asing dengan smartphone atau gawai dalam menjalani aktivitas keseharian. Inovasi teknologi yang kian hari tidak mengenal kata berhenti, memaksa kita untuk terus ikut update tanpa pandang usia. Hal ini semakin nyata ditunjukkan dengan adopsi teknologi dan aplikasi dalam mengakses layanan publik seperti rumah sakit. Melalui sistem booking antrian dan pencatatan rekam medis secara real-time menawarkan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan dalam mengakses terkadang melewatkan satu aspek penting yaitu penggunanya. Pengunjung atau pasien rumah sakit yang didominasi lansia secara terpaksa untuk ikut beradaptasi tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. 

Ketimpangan akses dan adaptasi teknologi atau digital divide sering kali dipahami sebagai keterbatasan pada ranah gender, usia, maupun geopolitis kini perlu diperbincangkan kembali. Secara sosial, penerimaan teknologi dan digitalisasi tidak selalu berjalan secara selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya terutama pada kalangan lansia. Inilah yang menjadi pemantik dalam Visiting Lecture “Ageing and Digital Welfare on the German-Polish Border” yang terlaksana pada 1 April 2026 lalu. Kuliah diisi oleh Dr. Katharina Schneider dari Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Jerman mengisahkan tentang temuan awal dari riset lapangan di salah satu kota pensiunan mengenai respon dari pensiunan atau lansia terhadap upaya digitalisasi dalam kehidupan mereka. Proses digitalisasi data kesehatan para lansia ditujukan untuk mempermudah akses dan pengawasan bagi pemerintah, swasta, ataupun sanak saudara dalam kerja perawatan bukan tanpa ada kendala. Keengganan lansia untuk ikut dalam upaya digitalisasi tidak lepas dari dukungan dan kondisi sosial, di mana ini menjadi permasalahan Jerman mengingat banyak lansia tanpa keturunan harus menghadapi tuntutan adaptasi teknologi sendiri. 

Katharina Schneider melalui amatannya membandingkan kondisi kerja perawatan lansia Jerman dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara sangat kontras. Kemauan untuk menggunakan gawai atau telepon pintar untuk menunjang keseharian dilakukan secara suka rela, sedangkan penolakan lebih sering dijumpai oleh lansia Jerman. Beberapa pertanyaan mengenai ide dan metode dalam mencapai digital welfare yang diharapkan oleh negara dengan realita yang terjadi di lapangan memantik diskusi dan refleksi terhadap kerja-kerja perawatan kedepan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh mana kerja perawatan yang telah dilakukan pada bapak/ibu/kakek/nenek kita dapat menjamin kesejahteraan semasa tuanya?

Penulis: Okky Chandra Baskoro (Dept. Antropologi)