Jurnal Deskripsi Bahasa (DB) yang dikelola oleh Program Studi Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi meraih peringkat akreditasi SINTA 3 pada tahun 2026. Pencapaian ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah melalui proses penilaian reakreditasi secara komprehensif sejak Maret 2025.

Jurnal yang terbit perdana pada tahun 2018 ini sebelumnya berada di peringkat SINTA 4 sejak tahun 2023. Saat ini, Jurnal DB dipimpin oleh Prof. Dr. Sajarwa, M.Hum. selaku Chief Editor. Kenaikan peringkat akreditasi ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas tata kelola jurnal, konsistensi publikasi, serta kontribusi ilmiah yang semakin diakui di tingkat nasional.

Bersamaan dengan pencapaian tersebut, Jurnal DB juga telah merilis terbitan terbarunya. “Dengan bangga kami mengumumkan bahwa Deskripsi Bahasa Volume 9, Nomor 1 Tahun 2026 telah terbit secara daring dan menyajikan artikel penelitian kredibel mengenai studi linguistik,” ungkap tim redaksi Jurnal DB dalam keterangan resminya. Edisi ini memuat lima artikel penelitian yang dapat diakses secara terbuka dan gratis oleh publik.

Publikasi ilmiah ini terbit secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret dan Oktober. Fokus kajian jurnal mencakup linguistik struktural, linguistik sosial, serta linguistik terapan yang meliputi linguistik forensik, penerjemahan, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik. Pembaca maupun calon penulis dapat melihat cakupan lengkap keilmuan jurnal ini melalui laman resmi di tautan journal.ugm.ac.id/v3/db.

Untuk publikasi mendatang, Jurnal DB yang diterbitkan bekerja sama dengan Forum Linguistik ini tengah membuka penerimaan naskah untuk Volume 9, Nomor 2 yang akan rilis pada Oktober 2026. Jurnal ini mengenakan biaya pemrosesan artikel sebesar Rp679.592 yang berlaku setelah artikel dinyatakan diterima. Pengelola jurnal secara khusus menyediakan opsi pembebasan biaya bagi penulis yang memiliki keterbatasan pendanaan dengan melampirkan alasan dan bukti terkait.

Peningkatan akreditasi dan kebijakan akses terbuka ini menegaskan komitmen institusi dalam menyediakan literatur berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini secara berkelanjutan mendukung perluasan akses ilmu pengetahuan secara adil, sekaligus mendorong lahirnya penelitian inovatif yang bermanfaat bagi penyelesaian berbagai permasalahan bahasa di tengah masyarakat.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Keterbatasan ekonomi keluarga sama sekali tidak menyurutkan langkah Deni untuk menorehkan pencapaian membanggakan. Berangkat dari latar belakang keluarga buruh tani, ia berhasil dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mapres) 1 Program Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2026. Keberhasilan ini ia raih berkat ketekunannya mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi serta dedikasinya dalam merancang gagasan sastra inklusif bagi penyandang disabilitas.

Deni menuturkan bahwa motivasi utamanya lahir dari kondisi keluarga. Kedua orang tuanya merupakan lulusan sekolah dasar. Ia ingin membuktikan bahwa hambatan finansial bukanlah halangan untuk bermimpi besar. Keikutsertaannya dalam ajang bergengsi ini merupakan upaya mewujudkan impian orang tuanya sekaligus memperluas dampak inisiatif sosial yang sedang ia kembangkan.

“Prestasi ini saya dedikasikan untuk Ibu dan Almarhum Bapak saya, yang meski dengan pendidikan lulusan SD, beliau bisa menyekolahkan putranya dengan beasiswa di UGM,” ungkap Deni.

Proses menuju gelar Mapres 1 UGM membutuhkan waktu dan persiapan matang. Deni memulai persiapannya sejak semester pertama perkuliahan di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan penuh rasa syukur. Selama lima semester berturut-turut, penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) ini aktif mengikuti berbagai kompetisi. Ia sukses mengumpulkan sepuluh capaian unggulan yang terdiri dari enam prestasi internasional tersertifikasi serta empat prestasi nasional tersertifikasi.

Tantangan terbesar yang ia hadapi selama mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) adalah menjaga konsistensi. Para peserta ajang ini dituntut unggul secara akademik sekaligus mampu membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kualitas diri secara menyeluruh. Deni menikmati seluruh proses tersebut karena rintangan yang ada justru membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Ia pun mendaftar pada waktu yang tepat ketika merasa benar-benar siap.

Deni memandang mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Selama masa perkuliahan, ia aktif terjun dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam bidang sastra yang ia tekuni, Deni menyoroti masih adanya kesenjangan akses bagi penyandang disabilitas pendengaran dalam menikmati karya sastra.

Berangkat dari keresahan tersebut, ia menyusun gagasan kreatif mengenai pengembangan sastra inklusif melalui pembelajaran puisi. Ia ingin sastra menjadi ruang ekspresi sekaligus lingkungan yang ramah bagi semua kalangan tanpa pengecualian.

Dalam mengatur jadwal kegiatannya, Deni menerapkan metode SMART sejak awal masa studi agar setiap target menjadi spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Metode ini membantunya memetakan prioritas antara studi, perlombaan, dan kegiatan lain secara mingguan. Ia menerapkan prinsip belajar otodidak agar bisa fokus pada tujuan akhir.

“Kenali prioritas dan tujuan, buat perencanaan yang realistis, dan nikmati prosesnya. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali,” pesan Deni bagi mahasiswa lain. Menurutnya, kesiapan dapat dibangun setiap hari guna menyambut berbagai peluang di masa depan.

Gelar Mapres 1 UGM tahun 2026 bagi Deni merupakan sebuah amanah untuk terus bertumbuh dan memberi makna luas bagi masyarakat. Ia berencana merealisasikan konsep sastra inklusifnya melalui kolaborasi bersama berbagai pihak terkait agar literasi untuk teman tuli dapat terwujud secara nyata. Ia memegang teguh prinsip bahwa keberhasilan membutuhkan proses yang berjalan konsisten.

“Tak harus cepat untuk menjadi hebat, yang penting tetap melangkah dengan tekad,” tegasnya.

Kisah Deni membawa pesan kuat mengenai pentingnya menciptakan ruang pendidikan dan literasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya menghadirkan akses yang adil bagi kelompok disabilitas merupakan pijakan penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Apa yang terjadi jika teknologi terus berkembang tanpa memandang usia penggunanya?

Tak dapat terbantahkan, teknologi kini telah merasuk dalam beragam aktivitas manusia. Ekspansi teknologi secara cepat didukung dengan masifnya pembangunan infrastruktur pendukung jaringan dan internet menjadikan adaptasi terhadap teknologi semakin mudah diterima. Berkaca pada negeri sendiri, bukanlah suatu keanehan jika anak-anak hingga lansia tidak lagi asing dengan smartphone atau gawai dalam menjalani aktivitas keseharian. Inovasi teknologi yang kian hari tidak mengenal kata berhenti, memaksa kita untuk terus ikut update tanpa pandang usia. Hal ini semakin nyata ditunjukkan dengan adopsi teknologi dan aplikasi dalam mengakses layanan publik seperti rumah sakit. Melalui sistem booking antrian dan pencatatan rekam medis secara real-time menawarkan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan dalam mengakses terkadang melewatkan satu aspek penting yaitu penggunanya. Pengunjung atau pasien rumah sakit yang didominasi lansia secara terpaksa untuk ikut beradaptasi tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. 

Ketimpangan akses dan adaptasi teknologi atau digital divide sering kali dipahami sebagai keterbatasan pada ranah gender, usia, maupun geopolitis kini perlu diperbincangkan kembali. Secara sosial, penerimaan teknologi dan digitalisasi tidak selalu berjalan secara selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya terutama pada kalangan lansia. Inilah yang menjadi pemantik dalam Visiting Lecture “Ageing and Digital Welfare on the German-Polish Border” yang terlaksana pada 1 April 2026 lalu. Kuliah diisi oleh Dr. Katharina Schneider dari Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Jerman mengisahkan tentang temuan awal dari riset lapangan di salah satu kota pensiunan mengenai respon dari pensiunan atau lansia terhadap upaya digitalisasi dalam kehidupan mereka. Proses digitalisasi data kesehatan para lansia ditujukan untuk mempermudah akses dan pengawasan bagi pemerintah, swasta, ataupun sanak saudara dalam kerja perawatan bukan tanpa ada kendala. Keengganan lansia untuk ikut dalam upaya digitalisasi tidak lepas dari dukungan dan kondisi sosial, di mana ini menjadi permasalahan Jerman mengingat banyak lansia tanpa keturunan harus menghadapi tuntutan adaptasi teknologi sendiri. 

Katharina Schneider melalui amatannya membandingkan kondisi kerja perawatan lansia Jerman dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara sangat kontras. Kemauan untuk menggunakan gawai atau telepon pintar untuk menunjang keseharian dilakukan secara suka rela, sedangkan penolakan lebih sering dijumpai oleh lansia Jerman. Beberapa pertanyaan mengenai ide dan metode dalam mencapai digital welfare yang diharapkan oleh negara dengan realita yang terjadi di lapangan memantik diskusi dan refleksi terhadap kerja-kerja perawatan kedepan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh mana kerja perawatan yang telah dilakukan pada bapak/ibu/kakek/nenek kita dapat menjamin kesejahteraan semasa tuanya?

Penulis: Okky Chandra Baskoro (Dept. Antropologi)

Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]