Apa yang terjadi jika teknologi terus berkembang tanpa memandang usia penggunanya?

Tak dapat terbantahkan, teknologi kini telah merasuk dalam beragam aktivitas manusia. Ekspansi teknologi secara cepat didukung dengan masifnya pembangunan infrastruktur pendukung jaringan dan internet menjadikan adaptasi terhadap teknologi semakin mudah diterima. Berkaca pada negeri sendiri, bukanlah suatu keanehan jika anak-anak hingga lansia tidak lagi asing dengan smartphone atau gawai dalam menjalani aktivitas keseharian. Inovasi teknologi yang kian hari tidak mengenal kata berhenti, memaksa kita untuk terus ikut update tanpa pandang usia. Hal ini semakin nyata ditunjukkan dengan adopsi teknologi dan aplikasi dalam mengakses layanan publik seperti rumah sakit. Melalui sistem booking antrian dan pencatatan rekam medis secara real-time menawarkan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan dalam mengakses terkadang melewatkan satu aspek penting yaitu penggunanya. Pengunjung atau pasien rumah sakit yang didominasi lansia secara terpaksa untuk ikut beradaptasi tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. 

Ketimpangan akses dan adaptasi teknologi atau digital divide sering kali dipahami sebagai keterbatasan pada ranah gender, usia, maupun geopolitis kini perlu diperbincangkan kembali. Secara sosial, penerimaan teknologi dan digitalisasi tidak selalu berjalan secara selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya terutama pada kalangan lansia. Inilah yang menjadi pemantik dalam Visiting Lecture “Ageing and Digital Welfare on the German-Polish Border” yang terlaksana pada 1 April 2026 lalu. Kuliah diisi oleh Dr. Katharina Schneider dari Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Jerman mengisahkan tentang temuan awal dari riset lapangan di salah satu kota pensiunan mengenai respon dari pensiunan atau lansia terhadap upaya digitalisasi dalam kehidupan mereka. Proses digitalisasi data kesehatan para lansia ditujukan untuk mempermudah akses dan pengawasan bagi pemerintah, swasta, ataupun sanak saudara dalam kerja perawatan bukan tanpa ada kendala. Keengganan lansia untuk ikut dalam upaya digitalisasi tidak lepas dari dukungan dan kondisi sosial, di mana ini menjadi permasalahan Jerman mengingat banyak lansia tanpa keturunan harus menghadapi tuntutan adaptasi teknologi sendiri. 

Katharina Schneider melalui amatannya membandingkan kondisi kerja perawatan lansia Jerman dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara sangat kontras. Kemauan untuk menggunakan gawai atau telepon pintar untuk menunjang keseharian dilakukan secara suka rela, sedangkan penolakan lebih sering dijumpai oleh lansia Jerman. Beberapa pertanyaan mengenai ide dan metode dalam mencapai digital welfare yang diharapkan oleh negara dengan realita yang terjadi di lapangan memantik diskusi dan refleksi terhadap kerja-kerja perawatan kedepan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh mana kerja perawatan yang telah dilakukan pada bapak/ibu/kakek/nenek kita dapat menjamin kesejahteraan semasa tuanya?

Penulis: Okky Chandra Baskoro (Dept. Antropologi)

Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menggelar pertemuan awal dan pengisian Kartu Rencana Studi bagi mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional semester genap 2026, di Ruang Sidang 1, Gedung Poerbatjaraka FIB UGM. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari Korea Selatan, Taiwan, Brunei Darussalam, Italia, dan Jepang, serta dari Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, dan Universitas Udayana. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FIB UGM, Dr. Nur Saktiningrung, M.Hum. turut hadir dan membuka kegiatan tersebut.

Pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai lingkungan fakultas dan sistem pembelajaran akademik, termasuk jadwal perkuliahan, kalender pendidikan, serta kultur belajar di dalam kelas. Dalam sambutannya, Wakil Dekan menyampaikan, “Kami berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya pengalaman akademik dan lintas budaya.”

Melalui kegiatan ini, FIB UGM mendorong terciptanya suasana belajar yang terbuka dan kolaboratif di tengah keberagaman latar belakang mahasiswa. Interaksi lintas kampus dan lintas negara diharapkan memperkuat jejaring akademik sekaligus mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa secara berkelanjutan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 13 Januari 2026 – Galuh Febri Putra menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Dalam sidang tersebut, Galuh mempertahankan disertasi berjudul Narasi Seks dalam Novel-Novel Motinggo Busye Tahun 1967—1969: Kajian Estetisasi Politik yang mengkaji sastra sebagai medium kritik terhadap kekuasaan pada masa Orde Baru.

Disertasi ini menelaah karya-karya Motinggo Busye yang terbit pada periode awal Orde Baru, yakni Tante Maryati (1967), Perempuan Paris (1968), dan Cross Mama (1969). Penelitian berangkat dari konteks politik Indonesia dekade 1960-an, ketika negara memberlakukan kontrol ketat terhadap kebebasan berekspresi, termasuk dalam sastra dan media, demi menopang stabilitas politik dan ekonomi.

Galuh memaparkan bahwa narasi seks dalam karya-karya Motinggo Busye tidak berhenti pada fungsi hiburan. Seks justru digunakan sebagai strategi estetik untuk mengganggu pola sastra arus utama yang cenderung repetitif dan selaras dengan ideologi dominan. “Narasi seks dalam novel-novel Motinggo Busye digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik Orde Baru dan sebagai sarana membangkitkan kesadaran sosial pembaca,” ujar Galuh dalam sidang tersebut.

Penelitian ini merumuskan tiga fokus utama, yakni posisi narasi seks sebagai intervensi terhadap politik bercerita Orde Baru, efek auratik yang ditimbulkannya dalam membangun kesadaran kelas, serta peran narasi tersebut dalam menciptakan deotomatisasi terhadap repetisi sastra erotis pada masa itu. Galuh menempatkan teori estetisasi politik untuk menjelaskan bagaimana sastra dapat kehilangan daya kritis ketika terjebak dalam produksi massal tanpa muatan sosial.

Dalam analisisnya, Galuh menunjukkan bahwa Motinggo Busye menyisipkan kritik terhadap patriarki, kapitalisme, dan otoritarianisme melalui penggambaran seksualitas tokoh. Seks diposisikan sebagai simbol ketegangan sosial dan konflik kelas, sekaligus medium untuk menantang kontrol negara atas tubuh dan moralitas. Pendekatan ini membuat karya-karya Busye berbeda dari sastra erotis sezamannya yang umumnya mengedepankan sensasi tanpa refleksi sosial.

Hasil penelitian juga menegaskan relevansi kajian sastra dalam membaca dinamika sosial-politik Indonesia. Dengan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi sastra dan estetisasi politik, disertasi ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti dan sastrawan untuk melihat sastra sebagai ruang kritik yang produktif.

Sidang terbuka ini menutup rangkaian promosi doktor dengan penegasan bahwa kajian sastra tidak terlepas dari upaya membangun kesadaran kritis masyarakat. Melalui pembacaan ulang karya sastra masa lalu, ruang akademik turut berkontribusi menjaga ingatan kolektif, mendorong kebebasan berpikir, dan menumbuhkan praktik kebudayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kehidupan sosial ke depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]