Yogyakarta (21/7),  Departemen Antropologi FIB UGM menyambut Dr.Tan Yujing dari Universitas Leiden. Dr.Tan Yujing merupakan dosen di Institute for Area Studies and International Studies yang memiliki minat kajian mobilisasi dan migrasi, ekonomi politik dalam inovasi, Global China, dan Sosiologi institusi yang berkaitan dengan asosiasi industri dan ekonomi. Dalam kunjungan nya ke Departemen Antropologi di Ruang Baca Lantai 5, Dr.Tan Yujing mempresentasikan hasil riset dan materinya di daerah Batang, Jawa Tengah dengan judul Understanding Mobility Regime in China Indonesia Economic Cooperative Zone (Batang) yang membahas tentang bagaimana daerah industri di Batang menjadi zona ekonomi yang banyak menyerap tenaga asing seperti Tiongkok dalam rezim mobilitas nya yang masif. Acara tersebut dimoderatori oleh Dr. Wahyu Kuncoro dari Departemen Antropologi yang berjalan selama satu setengah jam dari 13.00 hingga 14.30.

 Diresmikan pada Mei 2025, Zona Ekonomi Batang diciptakan  untuk mendukung investasi asing di industri ekspor Indonesia sebagai respon atas rezim mobilitas untuk memfasilitasi pekerja Tiongkok yang sering bermigrasi ke Indonesia. Dengan spektrum keahlian nya di bidang mobilisasi dan inovasi ekonomi politik dalam konteks industri, beliau menilik bagaimana kedatangan pekerja Tiongkok beradaptasi dengan industri lokal dan menciptakan relasi yang baru di lingkungan para pekerja pabrik di Batang. Dalam riset ini, Dr. Tan Yujing menggunakan berbagai pendekatan untuk mempelajari fenomena pekerja antardua negara tersebut. Salah satunya adalah dengan observasi partisipatoris dengan mengikuti dan bekerja dengan pekerja Tiongkok dan Indonesia selama 4 hari dalam seminggu untuk mempelajari rutinitas harian. Wawancara semi struktur dan obrolan kasual digunakan oleh Dr. Tan Yujing untuk mengetahui lebih dalam tentang hubungan pekerja dengan tempat mereka bekerja secara struktural. Baik itu secara manajerial karyawan, pekerjaan domestik, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah lokal dan global. 

Dari hasil risetnya itu, beliau menemukan adanya diferensiasi atau perbedaan pola hidup pekerja Tiongkok dan Indonesia yang membentuk dua dimensi kehidupan yang berbeda dalam satu tempat yang sama. Pekerja Tiongkok membawa kultur negaranya untuk bisa bertahan hidup di Batang sekaligus berasimilasi dengan kebiasaan penduduk lokal. Kolaborasi pekerja antardua negara tersebut tidak hanya dilihat sebagai budaya migrasi untuk mencari taraf ekonomi yang lebih baik. Lebih dari itu, para pekerja di Zona Ekonomi Batang turut menyukseskan kesuksesan ekonomi dan bilateral antar dua negara dalam skala makro. Riset Dr. Tan Yujing membuka pandangan bahwa kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia-Tiongkok tidak hanya dimaknai oleh kesuksesan secara global. Ada aktor-aktor kecil yang jarang terlihat oleh masyarakat luas sebagai penopang utama kesuksesan industri antarnegara, yaitu para pekerja Tiongkok dan Indonesia yang kolaboratif. Harapannya, zona ekonomi yang terintegrasi oleh dua negara di Batang ini bisa membantu surplus ekonomi dua negara secara implementatif.

Penulis : Zaky Ahmad Hidayat

Himpunan Mahasiswa Jepang (HIMAJE) Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Gadjah Mada melalui program kerja HIMAPI (HIMAJE Peduli) melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan donasi kepada Panti Asuhan Griya Yatim & Dhuafa Cabang Yogyakarta pada 1 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus program kerja rutin HIMAJE yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Sebelumnya, program ini dikenal dengan nama YUGIUKH (Yuk Berbagi untuk Khalayak) sebelum dikembangkan menjadi HIMAPI untuk memperluas bentuk kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, HIMAJE membuka penggalangan donasi yang melibatkan sivitas akademika maupun masyarakat umum. Donasi yang terkumpul berupa dana sebesar Rp1.450.000 serta berbagai barang, di antaranya buku dari Paguyuban Karya Salemba Empat UGM dan perlengkapan alat tulis. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan sembako, alat tulis, serta dukungan operasional bagi panti asuhan. Penyaluran donasi diwakili oleh pengurus Komisariat Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) bersama Pengurus Harian HIMAJE.

Melalui kegiatan HIMAPI, HIMAJE berharap dapat terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi di kalangan mahasiswa, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Ke depan, HIMAJE berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan bakti sosial dalam berbagai bentuk dengan jangkauan yang lebih luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Penulis: Barra Taura Nursaid

Yogyakarta, 21 April 2026 — Universitas Gadjah Mada (UGM) mengukuhkan Prof. Dr. Mutiah Amini, M.Hum. sebagai Guru Besar bidang Sejarah Sosial Perkotaan pada Fakultas Ilmu Budaya. Upacara pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Pusat UGM. Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Mutiah secara tajam menyoroti kesenjangan antara slogan kenyamanan kota dan realitas kehidupan ruang sosial warganya.

Pidato pengukuhan tersebut berjudul “Sejarah dan Imajinasi Warga tentang Ruang Sosial Perkotaan”. Prof. Mutiah memilih kata imajinasi sebagai refleksi atas berbagai fenomena sosial di ruang publik masa kini. Ia mengamati kontradiksi antara keberadaan warga yang tidur di pinggir jalan mengharapkan belas kasihan dengan berbagai akronim kebanggaan milik pemerintah kota. Slogan seperti Bandung Bermartabat, Semarang Kota ATLAS, Surabaya HEBAT, dan Yogyakarta Berhati Nyaman seolah menyiratkan janji ruang kota yang sempurna untuk ditinggali.

“Dari refleksi ini, tentunya menjadi penting untuk mempertanyakan apakah sebenarnya singkatan atau akronim yang dibuat masih menjadi cita-cita seluruh pemerintahan kota beserta warganya hingga saat ini? Atau sebaliknya, singkatan atau akronim tersebut hanya merupakan harapan sesaat saja?” papar Prof. Mutiah mengawali gagasannya.

Prof. Mutiah kemudian merujuk pada pemikiran Kartini mengenai ruang nyaman di perkotaan sebagai titik awal pembahasan. Ia menjelaskan bahwa ide penciptaan ruang sosial perkotaan sejak era kolonial ternyata membawa dampak besar yang sering terabaikan. Masyarakat menjadi semakin sadar akan batas antara ruang privat dan ruang publik. Fungsi rumah pada masa modernisasi perlahan bergeser. Rumah kerap kehilangan perannya sebagai tempat yang memberikan rasa nyaman dan rasa memiliki bagi keluarga, lalu berubah sekadar menjadi ruang fisik untuk berteduh sementara.

Imajinasi warga mengenai ruang perkotaan yang sehat dan harmonis terus hidup hingga periode kemerdekaan. Kompleksitas ruang publik memunculkan berbagai kekhawatiran terkait banjir, penggusuran, hingga masalah sampah rumah tangga dan industri. Masyarakat kelas menengah lantas menggunakan sarana media massa untuk menyuarakan kepasrahan mereka melalui kolom opini. Kalimat permohonan seperti kemana kami harus mengadu lazim muncul di surat kabar untuk menuntut pengembalian fungsi danau dan ruang publik lainnya.

Berbeda dengan kelas menengah, masyarakat miskin kota memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan imajinasi kolektifnya. Kelompok ini cenderung menduduki ruang publik perkotaan yang tersedia. Prof. Mutiah mengutip pandangan Lefebvre yang menyebut fenomena ini sebagai ruang representasi. Ruang tersebut dihidupkan melalui berbagai simbol dan imajinasi para penggunanya sebagai cara untuk mewujudkan memori kolektif warga kota.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa Kartini telah memikirkan persoalan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan perkotaan secara menyeluruh sejak lebih dari satu abad lalu. Prof. Mutiah menegaskan hal ini sebagai autokritik penting bagi para sejarawan era modern. Kartini telah membuka jalan pemikiran bahwa segala rumusan kebijakan pemerintah wajib disusun secara cermat dan komprehensif.

Perencanaan wilayah perkotaan pada akhirnya menuntut keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan ruang hidup yang estetik, harmonis, dan sehat merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan sistem sosial yang berkeadilan. Kebijakan tata ruang yang inklusif menjadi kunci utama agar sebuah kota benar-benar mampu menghidupi dan melindungi seluruh warganya secara layak untuk generasi mendatang.

Foto: Humas UGM

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 14 April 2026  – Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Nur Aini Setiawati, M.Hum., Ph.D., sebagai Guru Besar dalam bidang Sejarah Agraria pada Fakultas Ilmu Budaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pusat UGM pada Selasa, 14 April 2026. Dalam pidato pengukuhannya, beliau membedah dinamika reforma agraria serta dampaknya terhadap pembangunan pertanian melalui studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan.

Prof. Nur Aini menyampaikan pidato berjudul “Dari Fenomena Agraria Menuju Pembangunan Pertanian: Indonesia dan Korea”. Beliau menekankan bahwa isu pemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara. Melalui pendekatan sejarah yang kronologis dan tematik, beliau mengevaluasi bagaimana perubahan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertanahan sejak masa lampau.

“Reforma agraria memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian. Dengan memahami agraria, studi ini mengevaluasi perubahan dalam produksi pertanian. Pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam pidato ini adalah bagaimana dampak reforma agraria pada pembangunan pertanian dapat dikaji ulang, mengingat persoalan reforma agraria dan pembangunan pertanian sejak zaman kerajaan selalu menjadi pertanyaan yang menarik,” ujar Prof. Nur Aini dalam pidatonya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan keberhasilan Korea Selatan dalam melaksanakan reformasi agraria pada periode 1945 hingga 1950. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian insentif bagi para petani. Dampaknya, sektor pertanian Korea mampu menyediakan pasokan pangan yang stabil di tengah arus industrialisasi dan urbanisasi. Selain itu, reformasi ini berkontribusi pada pembentukan kelas pekerja yang terdidik serta mendorong munculnya kelas kapital baru.

Kondisi yang berbeda terjadi pada periode 1960 hingga 1984. Prof. Nur Aini mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung terjebak dalam konflik ideologis dan birokrasi yang lemah. Industrialisasi nasional di Indonesia tidak berjalan selaras dengan pembenahan lahan atau land reform. Sebaliknya, pengadaan tanah untuk industri justru memperkuat konsentrasi penguasaan lahan oleh negara dan korporasi. Di sisi lain, Korea Selatan menempatkan reforma agraria sebagai fondasi utama industrialisasi nasional mereka.

Kegagalan pemerataan kepemilikan lahan di Indonesia juga dipicu oleh minimnya pengawasan dan adanya resistensi dari elite lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang berhasil membagikan tanah secara merata berkat dukungan kelembagaan yang kuat, seperti koperasi dan program pembangunan desa. Dampaknya terlihat pada kesejahteraan petani, di mana Korea Selatan mencapai swasembada beras sementara Indonesia mengalami stagnasi akibat ketimpangan struktural.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola agraria yang konsisten menjadi pembeda utama dalam mentransformasi tantangan lahan menjadi kekuatan pembangunan. Reforma agraria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah proses historis yang mencerminkan relasi kekuasaan dan arah masa depan bangsa.

Catatan sejarah ini menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan di masa kini. Pengelolaan sumber daya agraria yang inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Melalui kesinambungan antara kebijakan yang tepat dan legitimasi sosial, keadilan atas tanah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan rakyat secara adil dan merata.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 19 April 2026 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) menggelar sesi pertama Mimbar Guru Besar bertajuk “Humaniora untuk Tata Kelola dan Transformasi Sosial: Bahasa, Sastra, dan Politik Kebijakan”. Forum akademik ini membedah sejumlah proposal dan rencana riset para akademisi yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari dinamika legitimasi politik, konflik tanah adat, hingga urgensi linguistik forensik dalam penegakan hukum.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni FIB UGM, Mimi Savitri, S.S., M.A., Ph.D., menegaskan bahwa tema mimbar kali ini sejalan dengan peta jalan penelitian fakultas. Pihaknya mendorong agar usulan penelitian yang ada dapat dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di masa mendatang.

“Bagaimana penelitian-penelitian yang ada bisa direkomendasikan sebagai policy brief. Harapannya FIB memiliki sumbangsih yang besar,” ujar Mimi Savitri saat membuka acara.

Ia menambahkan bahwa mimbar ini sengaja mengundang mahasiswa program doktoral untuk memotivasi mereka dan memberikan gambaran konkret dalam menyusun proposal penelitian disertasi.

Memasuki sesi pemaparan, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A., mempresentasikan proposal penelitian bertajuk “Ramalan Tentang Legitimasi dan Delegitimasi Presiden Indonesia”. Ia merencanakan kajian untuk melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berhadapan dengan narasi ramalan atau wangsit politik di media sosial. Melalui proposal ini, Prof. Bambang bermaksud memadukan konsep kosmologi kekuasaan Jawa dan teori agama jejaring. Rencana riset ini akan menelusuri bagaimana ramalan politik mengekspresikan harapan spiritual masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk melegitimasi maupun mendelegitimasi kekuasaan para pemimpin.

Pada pemaparan kedua, Nur Aini Setiawati, Ph.D., membedah draf atau rancangan buku berjudul “Tanah Adat di Indonesia: Politik Kebijakan dan Dinamika Konflik Agraria Abad 20”. Rancangan buku ini berupaya menjembatani kajian normatif hukum dan kajian gerakan sosial terkait konflik agraria. Ia memaparkan bahwa sengketa agraria pada dasarnya merupakan benturan dua cara pandang. Terdapat pemahaman komunal masyarakat yang melihat tanah sebagai ruang hidup warisan lintas generasi, berbenturan dengan pandangan negara yang menganggap tanah sebagai objek legal administratif. Oleh karena itu, draf buku ini akan membongkar sejarah pembentukan kebijakan negara dan akibat sosialnya di tingkat lokal yang sering memicu hilangnya akses masyarakat atas wilayah adat.

Pemaparan ketiga menghadirkan perspektif kebahasaan dari Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A., melalui rencana penelitian berjudul “Linguistik dan Linguistik Forensik”. Ia merancang kajian ini untuk merespons interaksi sosial di era digital yang acap kali memunculkan ketidakharmonisan dan kekerasan verbal. Rencana riset tersebut menekankan bahwa seiring peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ilmu linguistik forensik akan mengambil peran sentral. Pendekatan ilmu bahasa terapan ini diproyeksikan mampu mengurai berbagai kasus kejahatan berbahasa dengan memanfaatkan cabang-cabang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik.

Berbagai rancangan karya ilmiah yang lahir dari mimbar ini menunjukkan komitmen kuat ilmu humaniora dalam merumuskan landasan pemecahan masalah di tengah masyarakat. Perencanaan kajian yang matang terkait bahasa, budaya, dan sejarah sangat esensial untuk menyusun tata kelola publik yang berkeadilan. Upaya mempersiapkan riset berbasis kemanusiaan ini pada akhirnya diharapkan mampu membantu meredam ketimpangan ruang hidup, menciptakan iklim komunikasi yang beretika, serta mendorong terbangunnya institusi sosial yang lebih damai dan tangguh bagi masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]