Yogyakarta, 21 April 2026 — Universitas Gadjah Mada (UGM) mengukuhkan Prof. Dr. Mutiah Amini, M.Hum. sebagai Guru Besar bidang Sejarah Sosial Perkotaan pada Fakultas Ilmu Budaya. Upacara pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Pusat UGM. Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Mutiah secara tajam menyoroti kesenjangan antara slogan kenyamanan kota dan realitas kehidupan ruang sosial warganya.

Pidato pengukuhan tersebut berjudul “Sejarah dan Imajinasi Warga tentang Ruang Sosial Perkotaan”. Prof. Mutiah memilih kata imajinasi sebagai refleksi atas berbagai fenomena sosial di ruang publik masa kini. Ia mengamati kontradiksi antara keberadaan warga yang tidur di pinggir jalan mengharapkan belas kasihan dengan berbagai akronim kebanggaan milik pemerintah kota. Slogan seperti Bandung Bermartabat, Semarang Kota ATLAS, Surabaya HEBAT, dan Yogyakarta Berhati Nyaman seolah menyiratkan janji ruang kota yang sempurna untuk ditinggali.

“Dari refleksi ini, tentunya menjadi penting untuk mempertanyakan apakah sebenarnya singkatan atau akronim yang dibuat masih menjadi cita-cita seluruh pemerintahan kota beserta warganya hingga saat ini? Atau sebaliknya, singkatan atau akronim tersebut hanya merupakan harapan sesaat saja?” papar Prof. Mutiah mengawali gagasannya.

Prof. Mutiah kemudian merujuk pada pemikiran Kartini mengenai ruang nyaman di perkotaan sebagai titik awal pembahasan. Ia menjelaskan bahwa ide penciptaan ruang sosial perkotaan sejak era kolonial ternyata membawa dampak besar yang sering terabaikan. Masyarakat menjadi semakin sadar akan batas antara ruang privat dan ruang publik. Fungsi rumah pada masa modernisasi perlahan bergeser. Rumah kerap kehilangan perannya sebagai tempat yang memberikan rasa nyaman dan rasa memiliki bagi keluarga, lalu berubah sekadar menjadi ruang fisik untuk berteduh sementara.

Imajinasi warga mengenai ruang perkotaan yang sehat dan harmonis terus hidup hingga periode kemerdekaan. Kompleksitas ruang publik memunculkan berbagai kekhawatiran terkait banjir, penggusuran, hingga masalah sampah rumah tangga dan industri. Masyarakat kelas menengah lantas menggunakan sarana media massa untuk menyuarakan kepasrahan mereka melalui kolom opini. Kalimat permohonan seperti kemana kami harus mengadu lazim muncul di surat kabar untuk menuntut pengembalian fungsi danau dan ruang publik lainnya.

Berbeda dengan kelas menengah, masyarakat miskin kota memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan imajinasi kolektifnya. Kelompok ini cenderung menduduki ruang publik perkotaan yang tersedia. Prof. Mutiah mengutip pandangan Lefebvre yang menyebut fenomena ini sebagai ruang representasi. Ruang tersebut dihidupkan melalui berbagai simbol dan imajinasi para penggunanya sebagai cara untuk mewujudkan memori kolektif warga kota.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa Kartini telah memikirkan persoalan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan perkotaan secara menyeluruh sejak lebih dari satu abad lalu. Prof. Mutiah menegaskan hal ini sebagai autokritik penting bagi para sejarawan era modern. Kartini telah membuka jalan pemikiran bahwa segala rumusan kebijakan pemerintah wajib disusun secara cermat dan komprehensif.

Perencanaan wilayah perkotaan pada akhirnya menuntut keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan ruang hidup yang estetik, harmonis, dan sehat merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan sistem sosial yang berkeadilan. Kebijakan tata ruang yang inklusif menjadi kunci utama agar sebuah kota benar-benar mampu menghidupi dan melindungi seluruh warganya secara layak untuk generasi mendatang.

Foto: Humas UGM

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 14 April 2026  – Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Nur Aini Setiawati, M.Hum., Ph.D., sebagai Guru Besar dalam bidang Sejarah Agraria pada Fakultas Ilmu Budaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pusat UGM pada Selasa, 14 April 2026. Dalam pidato pengukuhannya, beliau membedah dinamika reforma agraria serta dampaknya terhadap pembangunan pertanian melalui studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan.

Prof. Nur Aini menyampaikan pidato berjudul “Dari Fenomena Agraria Menuju Pembangunan Pertanian: Indonesia dan Korea”. Beliau menekankan bahwa isu pemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara. Melalui pendekatan sejarah yang kronologis dan tematik, beliau mengevaluasi bagaimana perubahan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertanahan sejak masa lampau.

“Reforma agraria memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian. Dengan memahami agraria, studi ini mengevaluasi perubahan dalam produksi pertanian. Pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam pidato ini adalah bagaimana dampak reforma agraria pada pembangunan pertanian dapat dikaji ulang, mengingat persoalan reforma agraria dan pembangunan pertanian sejak zaman kerajaan selalu menjadi pertanyaan yang menarik,” ujar Prof. Nur Aini dalam pidatonya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan keberhasilan Korea Selatan dalam melaksanakan reformasi agraria pada periode 1945 hingga 1950. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian insentif bagi para petani. Dampaknya, sektor pertanian Korea mampu menyediakan pasokan pangan yang stabil di tengah arus industrialisasi dan urbanisasi. Selain itu, reformasi ini berkontribusi pada pembentukan kelas pekerja yang terdidik serta mendorong munculnya kelas kapital baru.

Kondisi yang berbeda terjadi pada periode 1960 hingga 1984. Prof. Nur Aini mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung terjebak dalam konflik ideologis dan birokrasi yang lemah. Industrialisasi nasional di Indonesia tidak berjalan selaras dengan pembenahan lahan atau land reform. Sebaliknya, pengadaan tanah untuk industri justru memperkuat konsentrasi penguasaan lahan oleh negara dan korporasi. Di sisi lain, Korea Selatan menempatkan reforma agraria sebagai fondasi utama industrialisasi nasional mereka.

Kegagalan pemerataan kepemilikan lahan di Indonesia juga dipicu oleh minimnya pengawasan dan adanya resistensi dari elite lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang berhasil membagikan tanah secara merata berkat dukungan kelembagaan yang kuat, seperti koperasi dan program pembangunan desa. Dampaknya terlihat pada kesejahteraan petani, di mana Korea Selatan mencapai swasembada beras sementara Indonesia mengalami stagnasi akibat ketimpangan struktural.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola agraria yang konsisten menjadi pembeda utama dalam mentransformasi tantangan lahan menjadi kekuatan pembangunan. Reforma agraria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah proses historis yang mencerminkan relasi kekuasaan dan arah masa depan bangsa.

Catatan sejarah ini menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan di masa kini. Pengelolaan sumber daya agraria yang inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Melalui kesinambungan antara kebijakan yang tepat dan legitimasi sosial, keadilan atas tanah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan rakyat secara adil dan merata.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 19 April 2026 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) menggelar sesi pertama Mimbar Guru Besar bertajuk “Humaniora untuk Tata Kelola dan Transformasi Sosial: Bahasa, Sastra, dan Politik Kebijakan”. Forum akademik ini membedah sejumlah proposal dan rencana riset para akademisi yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari dinamika legitimasi politik, konflik tanah adat, hingga urgensi linguistik forensik dalam penegakan hukum.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni FIB UGM, Mimi Savitri, S.S., M.A., Ph.D., menegaskan bahwa tema mimbar kali ini sejalan dengan peta jalan penelitian fakultas. Pihaknya mendorong agar usulan penelitian yang ada dapat dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di masa mendatang.

“Bagaimana penelitian-penelitian yang ada bisa direkomendasikan sebagai policy brief. Harapannya FIB memiliki sumbangsih yang besar,” ujar Mimi Savitri saat membuka acara.

Ia menambahkan bahwa mimbar ini sengaja mengundang mahasiswa program doktoral untuk memotivasi mereka dan memberikan gambaran konkret dalam menyusun proposal penelitian disertasi.

Memasuki sesi pemaparan, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A., mempresentasikan proposal penelitian bertajuk “Ramalan Tentang Legitimasi dan Delegitimasi Presiden Indonesia”. Ia merencanakan kajian untuk melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berhadapan dengan narasi ramalan atau wangsit politik di media sosial. Melalui proposal ini, Prof. Bambang bermaksud memadukan konsep kosmologi kekuasaan Jawa dan teori agama jejaring. Rencana riset ini akan menelusuri bagaimana ramalan politik mengekspresikan harapan spiritual masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk melegitimasi maupun mendelegitimasi kekuasaan para pemimpin.

Pada pemaparan kedua, Nur Aini Setiawati, Ph.D., membedah draf atau rancangan buku berjudul “Tanah Adat di Indonesia: Politik Kebijakan dan Dinamika Konflik Agraria Abad 20”. Rancangan buku ini berupaya menjembatani kajian normatif hukum dan kajian gerakan sosial terkait konflik agraria. Ia memaparkan bahwa sengketa agraria pada dasarnya merupakan benturan dua cara pandang. Terdapat pemahaman komunal masyarakat yang melihat tanah sebagai ruang hidup warisan lintas generasi, berbenturan dengan pandangan negara yang menganggap tanah sebagai objek legal administratif. Oleh karena itu, draf buku ini akan membongkar sejarah pembentukan kebijakan negara dan akibat sosialnya di tingkat lokal yang sering memicu hilangnya akses masyarakat atas wilayah adat.

Pemaparan ketiga menghadirkan perspektif kebahasaan dari Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A., melalui rencana penelitian berjudul “Linguistik dan Linguistik Forensik”. Ia merancang kajian ini untuk merespons interaksi sosial di era digital yang acap kali memunculkan ketidakharmonisan dan kekerasan verbal. Rencana riset tersebut menekankan bahwa seiring peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ilmu linguistik forensik akan mengambil peran sentral. Pendekatan ilmu bahasa terapan ini diproyeksikan mampu mengurai berbagai kasus kejahatan berbahasa dengan memanfaatkan cabang-cabang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik.

Berbagai rancangan karya ilmiah yang lahir dari mimbar ini menunjukkan komitmen kuat ilmu humaniora dalam merumuskan landasan pemecahan masalah di tengah masyarakat. Perencanaan kajian yang matang terkait bahasa, budaya, dan sejarah sangat esensial untuk menyusun tata kelola publik yang berkeadilan. Upaya mempersiapkan riset berbasis kemanusiaan ini pada akhirnya diharapkan mampu membantu meredam ketimpangan ruang hidup, menciptakan iklim komunikasi yang beretika, serta mendorong terbangunnya institusi sosial yang lebih damai dan tangguh bagi masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Keterbatasan ekonomi keluarga sama sekali tidak menyurutkan langkah Deni untuk menorehkan pencapaian membanggakan. Berangkat dari latar belakang keluarga buruh tani, ia berhasil dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mapres) 1 Program Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2026. Keberhasilan ini ia raih berkat ketekunannya mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi serta dedikasinya dalam merancang gagasan sastra inklusif bagi penyandang disabilitas.

Deni menuturkan bahwa motivasi utamanya lahir dari kondisi keluarga. Kedua orang tuanya merupakan lulusan sekolah dasar. Ia ingin membuktikan bahwa hambatan finansial bukanlah halangan untuk bermimpi besar. Keikutsertaannya dalam ajang bergengsi ini merupakan upaya mewujudkan impian orang tuanya sekaligus memperluas dampak inisiatif sosial yang sedang ia kembangkan.

“Prestasi ini saya dedikasikan untuk Ibu dan Almarhum Bapak saya, yang meski dengan pendidikan lulusan SD, beliau bisa menyekolahkan putranya dengan beasiswa di UGM,” ungkap Deni.

Proses menuju gelar Mapres 1 UGM membutuhkan waktu dan persiapan matang. Deni memulai persiapannya sejak semester pertama perkuliahan di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan penuh rasa syukur. Selama lima semester berturut-turut, penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) ini aktif mengikuti berbagai kompetisi. Ia sukses mengumpulkan sepuluh capaian unggulan yang terdiri dari enam prestasi internasional tersertifikasi serta empat prestasi nasional tersertifikasi.

Tantangan terbesar yang ia hadapi selama mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) adalah menjaga konsistensi. Para peserta ajang ini dituntut unggul secara akademik sekaligus mampu membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kualitas diri secara menyeluruh. Deni menikmati seluruh proses tersebut karena rintangan yang ada justru membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Ia pun mendaftar pada waktu yang tepat ketika merasa benar-benar siap.

Deni memandang mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Selama masa perkuliahan, ia aktif terjun dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam bidang sastra yang ia tekuni, Deni menyoroti masih adanya kesenjangan akses bagi penyandang disabilitas pendengaran dalam menikmati karya sastra.

Berangkat dari keresahan tersebut, ia menyusun gagasan kreatif mengenai pengembangan sastra inklusif melalui pembelajaran puisi. Ia ingin sastra menjadi ruang ekspresi sekaligus lingkungan yang ramah bagi semua kalangan tanpa pengecualian.

Dalam mengatur jadwal kegiatannya, Deni menerapkan metode SMART sejak awal masa studi agar setiap target menjadi spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Metode ini membantunya memetakan prioritas antara studi, perlombaan, dan kegiatan lain secara mingguan. Ia menerapkan prinsip belajar otodidak agar bisa fokus pada tujuan akhir.

“Kenali prioritas dan tujuan, buat perencanaan yang realistis, dan nikmati prosesnya. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali,” pesan Deni bagi mahasiswa lain. Menurutnya, kesiapan dapat dibangun setiap hari guna menyambut berbagai peluang di masa depan.

Gelar Mapres 1 UGM tahun 2026 bagi Deni merupakan sebuah amanah untuk terus bertumbuh dan memberi makna luas bagi masyarakat. Ia berencana merealisasikan konsep sastra inklusifnya melalui kolaborasi bersama berbagai pihak terkait agar literasi untuk teman tuli dapat terwujud secara nyata. Ia memegang teguh prinsip bahwa keberhasilan membutuhkan proses yang berjalan konsisten.

“Tak harus cepat untuk menjadi hebat, yang penting tetap melangkah dengan tekad,” tegasnya.

Kisah Deni membawa pesan kuat mengenai pentingnya menciptakan ruang pendidikan dan literasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya menghadirkan akses yang adil bagi kelompok disabilitas merupakan pijakan penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 21/04/2025 – Sebagai bagian dari upaya memperdalam pemahaman tentang dinamika politik Indonesia, mahasiswa Indonesian Culture and Language Study (INCULS) mengunjungi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kantor Gubernur DIY. Kunjungan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang proses legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, tetapi juga secara implisit menyentuh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Dalam kunjungan ke DPRD DIY, mahasiswa INCULS berdiskusi dengan pengajar tentang peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik. Mereka menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang sejalan dengan proses perdamaian yang menekankan tata kelola yang efektif, inklusif, dan transparan. Di Kantor Gubernur, mahasiswa INCULS mendapat kesempatan untuk berkeliling dan mendapatkan cerita  mengenai tantangan dan strategi pembangunan di Yogyakarta. Topik seperti pelestarian budaya, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan dibahas. Pemerintah DIY menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemuda dan mahasiswa memegang peran kunci dalam mendorong inovasi dan pengawasan kebijakan publik.

Kunjungan ini tidak hanya memperkaya pemahaman mahasiswa tentang politik Indonesia, tetapi juga menyadarkan mereka bahwa kebijakan publik yang baik adalah fondasi pencapaian SDGs. Dengan memahami proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa INCULS diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun global. Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pendidikan politik dan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan harus berjalan beriringan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.  

[Humas INCULS, Thareeq Arkan Falakh]