Zurich, 15/03/2025 – Nur Wulan Dari atau yang kerap disapa sebagai Wucha, menampilkan karyanya pada festival film etnografi bertajuk Regard Bleu yang ke-16. Pada event yang membawa tema The Liminal Space itu Wucha berkesempatan untuk unjuk karya sebuah film pendek yang disutradarainya dengan judul Laila (2023). Film ini menceritakan sosok Laila, seorang gadis tangguh berusia 15 tahun yang menolak pernikahannya dengan cara melarikan diri ke laut. Melalui film Laila, Wucha ingin membangkitkan kesadaran khalayak terhadap isu pernikahan anak yang masih amat tinggi di Indonesia, karena sarat akan makna tak heran film ini telah ditayangkan dalam berbagai festival bergengsi seperti JAFF 2024 dan festival SeaShort Film Festival 2024 di Malaysia.

Dengan latar belakang pendidikan perfilman yang kuat semasa S1 di ISI Yogyakarta dan ilmu antropologi di Magister Antropologi UGM, Wucha Wulan Dari menjadi seorang sutradara film dan juga peneliti yang memiliki perhatian mendalam pada isu-isu perempuan, budaya serta perubahan iklim. Ia juga menginisiasi semaya.id untuk mengembangkan riset audio-visual berbasis sosial budaya. 

Untuk mewujudkan SDGs 4: Pendiidkan Berkualitas, Departemen Antropologi sangat mengapresiasi luaran karya film etnografis sebagai sebuah medium baru untuk mewadahi inisiasi kreatif dari mahasiswa dengan membuka kesempatan submisi tugas akhir nonskripsi atau nontesis. Karya-karya ini tidak hanya memperkaya penelitian antropologis, tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas, menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman sosial dan kompleksitas kehidupan manusia.

[Humas Magister Antropologi, Novilatul Ananda Ramadhani]

Yogyakarta, 21-23/01/25 – Konferensi International Association for the Study of Forced Migration (IASFM20) telah sukses diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), menghadirkan akademisi, praktisi, dan aktivis dari berbagai negara. Acara ini dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, mengutip dari pidato pembukanya bahwa migrasi paksa sangat beragam konteksnya, di Indonesia sendiri isu migrasi paksa banyak diakibatkan oleh bencana alam, oleh karena itu Departemen Antropologi FIB UGM berusaha mewadahi pembahasan persoalan ini. Turut hadir pada sesi pembuka, Dr. Elisabeth Erianawati dari Resilience Development Initiative (RDI) menekankan bahwa konferensi ini menjadi wadah penting bagi para peneliti yang menaruh perhatian pada  dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap pengungsi serta isu semakin terbatasnya sumber daya. Sementara itu, Presiden IASFM, Dr. Veronica Fynn Bruey, menggarisbawahi bahwa migrasi paksa bukan hanya soal perpindahan, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan hak-hak asasi mereka.

Setelah serangkaian pidato pembukaan kemudian dimulailah sesi keynote lecture oleh Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. yang membawakan diskusi perpindahan paksa di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai kawasan yang menjadi tempat singgah 99% pengungsi pada 2020.

Sesi plenary (pleno) pertama dipandu oleh peneliti senior dari Monash University,  Prof. Antje Missbach yang membawakan diskusi mengenai perlindungan pengungsi dan dinamika kebijakan internasional terkait migrasi beserta pembicara lainnya yaitu Prof Ranabir Samaddar, Dr. Sripapha Petcharamesree, dan Prof. Susan Banki. Sementara itu, sesi kreatif menampilkan berbagai perspektif inovatif tentang solusi migrasi paksa melalui karya seni dan pameran yang akan digelar di Fakultas Ilmu Budaya UGM selama rangkaian konferensi IASFM20.

Pada hari kedua, konferensi ini menyuguhkan kuliah utama oleh Prof. Stephen Cairns dari Monash University yang membahas dampak urbanisasi terhadap komunitas migran dan pengungsi. Ia menyoroti ketimpangan ekonomi dan eksklusi sosial di kawasan perkotaan yang berkembang pesat, seperti Banten di Indonesia. Sementara itu, sesi paralel pada Hari ke-2 dimulai setelah jeda  coffee break  dengan diskusi menarik yang dibawakan oleh lebih dari 120 pembicara. Salah satu tema pada sesi paralel ini adalah Pengantar Pameran Seni: Museum Kenangan yang Tercabik-cabik oleh Mumtaz Chopan,  seniman kelahiran Afghanistan, menampilkan karya berjudul Museum of Shredded Memories. Instalasi ini menggambarkan fragmentasi identitas pengungsi akibat perpindahan paksa. Sesi Ignite Stage juga menampilkan berbagai inisiatif komunitas dalam menangani isu migrasi melalui pendekatan seni dan partisipasi masyarakat.

Menutup Konferensi dengan Refleksi dan Harapan

Konferensi IASFM20 ditutup dengan sesi pleno tentang hubungan antara migrasi, tak berkewarganegaraan, dan dinamika gender di Asia Tenggara. Diskusi ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok migran yang rentan.

Sebelum konferensi resmi ditutup, sesi Ignite Stage menampilkan komunitas Emplace Initiative, yang berfokus pada pemberdayaan pemuda pengungsi. Acara ini diakhiri dengan laporan kegiatan serta sambutan dari Presiden IASFM, Veronica Fynn-Bruey, dan perwakilan UGM, yang menyampaikan harapan agar konferensi ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi permasalahan migrasi paksa di masa depan.

Dengan berbagai sesi yang menggugah pemikiran, konferensi yang turut diusung oleh Departemen Antropologi UGM dan Resilience Development Initiative (RDI) ini telah memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas migrasi paksa dalam dunia yang semakin urban, serta membangun fondasi bagi diskusi lebih lanjut di masa mendatang, meningkatkan keprihatinan dan kewaspadaan seiring tidak terbendungnya pengaruh perubahan iklim pada wacana perpindahan paksa. Melalui konferensi ini kami berharap bahwa kesiap-siagaan para cendekiawan akademis maupun praktisioner berdampak pada rekomendasi kebijakan dan pembuatan keputusan sehingga dapat mewujudkan kolaborasi yang sinergis.

[S1 Antropologi Budaya UGM, Novilatul Ananda Ramadhani]

Yogyakarta, 23/1/2025 – Hari ketiga Konferensi Internasional ke-20 Asosiasi Internasional untuk Studi Migrasi Paksa (IASFM20) dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Serangkaian agenda di hari ketiga meliputi sesi pleno, Ignite State, berbagai sesi paralel dan virtual, serta penutupan.

Dokumentasi Departemen Antropologi UGM

Agenda di hari terakhir diawali dengan sesi pleno yang bertajuk “Multidimensionality in Urban Displacement and Knowledge Production“. Sesi pleno tersebut membahas adanya pergeseran paradigma dalam studi dan praktik terkait migrasi paksa di mana pengetahuan para pengungsi semakin diakui sebagai sumber informasi yang penting. Para pengungsi tidak lagi sekadar dipandang sebagai objek penelitian, tetapi sebagai saksi dengan pengalaman hidup yang berharga, bahkan dapat memposisikan diri sebagai mitra dalam produksi suatu pengetahuan terkait migrasi paksa.

Dalam konteks pembahasan tersebut, sebagian pengungsi tidak lagi tinggal di kamp-kamp yang berada di bawah pengawasan lembaga kemanusiaan, tetapi menetap di lingkungan perkotaan dan berinteraksi dengan komunitas diaspora, sesama pengungsi, bahkan masyarakat lokal sehingga peran organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi kurang dominan, sementara organisasi yang dipimpin pengungsi (Refugee Lead Organisations) menjadi semakin penting. Pengakuan terhadap pengetahuan pengungsi dapat mengubah cara pandang seta kebijakan terkait isu pengungsi. Adanya sesi diskusi juga mengeksplorasi perspektif baru yang dapat muncul dengan adanya pendekatan ini serta bagaimana metode produksi pengetahuan yang lebih inklusif sehingga dapat merombak hubungan antara peneliti dan subjek penelitian.

Setelah sesi pleno, terdapat sesi “Ignite State” yang membahas peran kepemimpinan, kreativitas, dan pencapaian para pemuda pengungsi dalam mengembangkan inisiatif berbasis komunitas. Dalam beberapa tahun terakhur, pemuda pengungsi telah menunjukkan ketangguhan inovasi yang luar biasa dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas pengungsi. Namun, upaya mereka masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih lanjut dalam diskusi global mengenai pengungsian dan migrasi.

Melalui sesi berdurasi satu jam di IASFM20 ini, para pemimpin muda diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta pelajaran yang mereka peroleh dalam menjalankan program yang berbasis komunitas. Tujuan utama dari sesi tersebut adalah memperkuat suara pemuda pengungsi dan menampilkan hasil nyata dari inisiatif yang mereka lakukan. Selain itu, sesi tersebut juga bertujuan untuk mengubah narasi mengenai pengungsi yang dari sebelumnya sekadar kelompok rentan menjadi agen perubahan yang inovatif dan mandiri.

Konferensi Internasional ke-20 IASFM di Universitas Gadjah Mada Yogyakata tidak hanya menjadi sebuah ajang akademik, tetapi juga ruang bagi para peneliti untuk berbagi pengalaman dan menunjukkan peran aktif mereka dalam menciptakan solusi bagi komunitas internasional. Dengan semakin diakuinya pengetahuan dan kepemimpinan pengungsi dalam isu migrasi paksa, konferensi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam penelitian serta kebijakan terkait pengungsi.

[Humas FIB UGM, Muhammad Ebid El Hakim]

Yogyakarta, 22/1/2025 – Hari kedua Konferensi Internasional ke-20 Asosiasi Internasional untuk Studi Migrasi Paksa (IASFM20) dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Serangkaian agenda di hari kedua meliputi kuliah umum, pleno, berbagai sesi paralel dan virtual, serta penyambutan oleh Resilience Development Initiative Urban Refugee Research Group (RDI UREF).

Dokumentasi Departemen Antropologi UGM

Agenda pertama pada hari kedua adalah kuliah umum yang bertajuk “The Urban Perspective on Forced Displacement” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Stephen Cairns, akademisi dari Monash University Indonesia yang memiliki keahlian di bidang studi perkotaan dan arsitektur di Ruang Auditorium Gedung Soegondo Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Prof. Dr. Stephen Cairns telah melakukan beberapa penelitian yang berfokus pada tumpang tindih antara arsitektur, urbanisme, dan kelestarian lingkungan dengan penekanan kuat pada wilayah Asia Tenggara. Prof. Cairns telah berkontribusi secara luas dalam studi perkotaan, terutama dalam memahami dinamika kota dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan.

Sebelum dilanjutkan dengan sesi coffe break, terdapat sesi pleno dengan topik “Reflection on the (Re)conception of Urban Displacement and the Right to the City“. Sesi pleno tersebut diawali dengan penyampaian materi “Cosmological Markings and Erasures: The Politics of Heritage, Gentrification and Displacement in Yogyakarta’s Kraton” yang mengkaji sebuah studi tentang rekonstruksi tembok benteng di sekitar kawasan Kraton Yogyakarta. Ada tiga elemen utama yang dibahas dalam penyampaian presentasi pada pleno ini. Pertama, rekonstruksi terkait pembangunan ekonomi berdasarkan pariwisata. Kedua, perencanaan dan pembangunan telah ditandai dengan observasi untuk menciptakan dan menciptakan kembali keaslian lingkungan yang dibangun. Ketiga, proyek ini menarik bagi otoritas karena Sultan, pemimpin berdaulat Provinsi dan pemilik tanah yang dulunya merupakan lahan istana, dihormati dan dikenal karena kebaikannya dalam hal perumahan rakyat.

Materi kedua disampaikan oleh Marco Kusumawijaya, seorang profesional dan aktivis di bidang arsitektur, lingkungan, seni, warisan budaya, perencanaan, dan pengembangan kota. Beliau menyampaikan materi dengan judul “Gentrification + Suburbanisation = Ab-urbanisation” yang membahas pergeseran populasi dari pusat kota yang semakin menipis ke daerah pinggiran kota yang semakin padat di beberapa kota kecil, menengah, dan besar di Indonesia. Tren saat ini, yang didorong oleh gentrifikasi neoliberal dan suburbanisasi, menghasilkan ”ab-urbanisasi’, urbanisasi ”menjauh dari kota” yang semakin jauh tanpa batas.

Pada penyampaian materi terakhir, Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, guru besar di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, menjelaskan adanya penurunan permukaan tanah di beberapa kota utama di sepanjang pesisir utara Jawa mencapai 15 cm per tahun karena sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut beliau, tekanan ini diperparah dengan pesatnya urbanisasi yang terjadi di Pulau Jawa, di mana tercatat oleh Badan Pusat Statistik bahwa 56,10% penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa pada tahun 2021. Tekanan ganda ini menghadapkan penduduk pesisir utara pada ancaman yang lebih tinggi. Namun, terlepas dari tantangan tersebut, migrasi atau mobilitas tidak muncul sebagai solusi untuk mengatasi risiko lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Dengan berakhirnya rangkaian kuliah umum dan sesi pleno pada hari kedua Konferensi Internasional ke-20 IASFM di Universitas Gadjah Mada, diharapkan peserta semakin menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak migrasi paksa di wilayah perkotaan. Berbagai perspektif yang diangkat, mulai dari gentrifikasi, perubahan lingkungan, hingga hak atas kota, menegaskan perlunya pendekatan multidisiplin dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Konferensi ini tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi komunitas terdampak.

[Humas FIB UGM, Muhammad Ebid El Hakim]

Yogyakarta, 21/1/2025 – Hari pertama Konferensi Internasional ke-20 Asosiasi Internasional untuk Studi Migrasi Paksa (IASFM20) dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Serangkaian agenda di hari pertama meliputi sambutan-sambutan, kuliah umum, sidang pleno, presentasi kreatif, berbagai sesi paralel, Rapat Umum IASFM, dan makan malam bersama.

Dokumentasi Departemen Antropologi UGM

Setelah upacara pembukaan yang diselenggarakan di Gedung Grha Sabha Pramana, agenda dilanjutkan dengan adanya kuliah umum yang bertajuk “International Migration and Forced Displacement in The Southeast Asia Region” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., profesor dengan spesialisasi di bidang keamanan nasional dan isu-isu strategis di Indonesia. Beliau memegang posisi penting di Pusat Penelitian Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di mana beliau mendedikasikan karirnya untuk mendalami migrasi, keamanan manusia, dan hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Prof. Pudjiastuti adalah seorang ahli yang diakui dalam bidang migrasi paksa dan penyelundupan manusia. Penelitiannya yang secara signifikan mempengaruhi pembuatan kebijakan dan wacana akademik tentang isu-isu tersebut.

Setelah diselingi dengan sesi coffe break, terdapat sesi pleno dengan topik “Reflection on the Global Agenda for International Migration“. Sesi pleno tersebut diawali dengan penyampaian materi “Global Migration Agenda and Realities in Southeast Asia” yang mengkaji hubungan antara agenda migrasi global dan realitas di lapangan di Asia Tenggara. Presentasi ini menyelidiki dampak dari kebijakan migrasi dan suaka ASEAN (atau ketiadaan kebijakan tersebut) terhadap perlindungan hak-hak migran, perdebatan mengenai keteraturan dan ketidakteraturan dalam konteks Asia Tenggara dengan fokus khusus pada bagaimana ASEAN menangani migran dari Myanmar setelah kudeta Februari dan isu represi transnasional. Presentasi ini diakhiri dengan beberapa pemikiran untuk memikirkan kembali implikasi dari kurangnya tata kelola migrasi ASEAN serta komitmen terhadap perlindungan hak-hak migran di kawasan ini. Materi tersebut disampaikan oleh Dr. Sriprapha Petcharamesree, ahli dalam bidang hak asasi manusia, studi ASEAN/SEA, migrasi, kewarganegaraan, bisnis dan hak asasi manusia, serta hubungan internasional.

Materi kedua disampaikan oleh Prof. Ranabir Samaddar, ilmuwan politik India yang menjabat sebagai Ketua Terhormat dalam Studi Migrasi dan Migrasi Paksa di Mahanirban Calcutta Research Group. Beliau menyampaikan materi dengan judul “Protection as Punishment” yang dalam penjelasannya, Prof. Ranabir Samaddar mengungkapkan bahwa sosok pengungsi dalam situasi tertentu mewakili keberadaan ilegal – yang secara “sah” kehilangan hak, moda mobilitas, dan sumber daya. Kemanusiaan dalam kondisi seperti itu mengikat sosok ilegal ini dengan negara demi kelangsungan kehidupan ilegal atau semi-legal. Kedaulatan dikembalikan oleh neoliberalisme dengan cara ini. Mode kontrol digital dan mode kontrol lainnya digunakan. Dan, ingat, di sini juga, alasan di awal selalu perlindungan. Memang, dorongan global compact untuk menggunakan teknologi baru untuk melindungi pengungsi dan migran sangat jelas dan lantang.

Pada penyampaian materi terakhir, Dr. Susan Banki, ahli dalam bidang politik, kelembagaan, dan sosial, menjelaskan akar dan solusi untuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran keadilan sosial, menyampaikan materi dengan judul “What Refugee Activists Contribute to Global Protection Regimes“. Menurut beliau, agenda migrasi global, proses, dan aktor yang terkait dengannya dapat dibedakan dari Global Protection Regime yang tanpa ragu mengedepankan perlindungan terhadap populasi migran daripada kontrol terhadap mereka. Dalam materi ini, Dr. Susan Banki menunjukkan bahwa migran dan pengungsi memainkan peran penting dalam bentuk-bentuk aktivisme yang memajukan Global Protection Regime.

Dengan berakhirnya hari pertama Konferensi Internasional ke-20 IASFM di Universitas Gadjah Mada, diskusi secara mendalam telah membuka portal penghalang bagi kolaborasi lebih lanjut dalam mengkaji isu-isu migrasi paksa di tingkat regional maupun global. Para peserta, baik yang berprofesi sebagai peneliti atau individu yang tertarik dengan topik ini tidak hanya mendapatkan wawasan baru dari para pakar ternama, tetapi juga diajak untuk merenungkan peran kebijakan, teknologi, dan aktivisme dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif dan adil bagi para migran dan pengungsi.

[Humas FIB UGM, Muhammad Ebid El Hakim]