Sadar atau tidak, kebanyakan dari hasil penelitian kita mengekor pada konsep-konsep yang dihadirkan oleh peneliti Asing, sehingga kita tidak pernah merdeka dari “penjajahan” ilmu pengetahuan Barat. Padahal, Nusantara memiliki tradisi dan sastra lisan yang penuh dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan peradaban yang kaya dalam bentuk pewarisan sastra dan tradisi lisan.
“Dahsyatnya konsep pengetahuan lokal tidak kalah dengan pengetahuan luas yang selalu kita impor. Konsep “Tsunami” misalnya, yang menggambarkan gelombang tinggi yang terjadi di Pantai Barat Sumatra sampai Aceh. Pengetahuan local masyarakat Simeleu (Aceh) telah lama mengenal konsep pengetahuan tentang gelombang besar tersebut dengan “mong” atau “smong”. Gambaran konsep pengetahuan local lain tentang “Living Green” yang ada pada masyarakat Riau. Dan dalam konteks ini, masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan living green yang mengakar pada masyarakat Riau. Karena konsep pengetahuan local itu tidak pernah dihadirkan, maka sumber pengetahuan local nusantara semakin tidak terdengar gaungnya.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. Bambang Purwanto dalam Pengantar Seminar Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora bertema “Tradisi Lisan, Sastra Lisan dan Sejarah Lisan dalam Perspektif Kajian Kritis” di Ruang Margono, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu 4 Juli 2014.
Prof. Bambang menambahkan bahwa kebiasaan sebagian peneliti Indonesia tidak memanfaatkan dan menghadirkan konsep-konsep local dalam kajiannya sehingga konsep-konsep local yang demikian baik itu tidak mampu berdialog dengan konsep-konsep yang lebih dulu dihadirkan oleh peneliti lainnya.
Dalam konteks ini, peneliti yang ada pada level paling tinggi seharusnya menghadirkan konsep-konsep lokal Nusantara yang kaya itu ke dalam penelitian mereka sehingga dialog dengan konsep yang sudah ada bisa berdialog dengan baik dalam ranah ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan Sastra Lisan, Tradisi Lisan dan Sejarah Lisan.
Diakhir pengantarnya, Prof. Bambang mengajak para peneliti (mahasiswa S3 yang sedang menyusung Disertasi) agar memanfaatkan potensi pengetahuan dan peradaban local yang kaya itu dalam penelitian mereka. “Belum tentu yang tertulis dalam teks itu lebih hebat daripada yang lisan. Pengabaian tradisi lisan sebagai sumber sejarah (sebagai sumber pengetahuan) selama ini telah mengabaikan banyak peradaban yang ada di Nusantara”, ulasnya.

Contributor:
La Ode Rabani, FIB-UGM

Background

Over the last three decades there has been a rise in museum criticism. What were common practices in museology are now being challenged; especially the ways museums curate their collections, or work with their different stakeholders. Under the pressure of such critique, museum practices have changed significantly worldwide. Museums in the so-called West, for example, have been attempting to ‘decolonize’ their practices, if only partial and incomplete, confronting their colonial roots, while trying to develop new methodologies deemed more suitable for collections and display in the post colonial present. Similarly methodological shifts have been happening in areas of museum conservation and education.

Co-terminus with this rethinking of museums in the West has been similar developments in museology in so-called non-traditional museum spaces, including, and perhaps, especially in Asia, with significant rise in the number of museums as well as an increase in museum training programmes. Despite these sea changes, and the long history of established museum tradition in many non-western societies – in many instances since the 19th century – these local museums remain marginal institutions. In fact, the word ‘museum’ still remains uncommon within the cultural vocabulary of many such societies. Recently academics have tried to identify non-western museological models, where, for example, preservation practices that parallel those in conventional museums can be found. Still these models have not developed sufficiently. Nor are they sufficiently valorized and embedded within museum practice to have the desired effect of improving the status of museums in and the value of museums to these societies.

In response to the need to strengthen museum practice in several of these countries, numerous museum professionals travel to Europe and North America to study museology. This is complemented by a growing number of locally based museology training programmes in Asia. In Indonesia, for example, formal training programs in the field of museology were recently developed in a number of Universities. The archaeology departments of the Universitas Gadjah Mada and Universitas Indonesia have museology training programs at both the Bachelors and the Masters levels. These programmes were developed with the assistance of institutions in the West. But have these local based programs worked? Or, do those who return with ‘western’ museology training really impact the local situation enough?

Five years into the museology education programs Universitas Gadjah Mada, it is now timely to reflect on the state of museums and museum education in Indonesia and Asia in general. More than a critical assessment of the programs themselves, we want to ask questions about how to rethink museological practices that have been already defined in the West for our own museums. We now have museology training programs but do they sufficiently serve our needs? Is the limited valorization of local museums based solely in the fact that they are ‘innately’ western institutions or are there other, more practical reasons for their shortcomings? How do we further develop a training program that responds to local needs? What histories of museums should be mobilized to inform a local museum practice? What, we want to ask, is a museum of our own? The conference will be divided in a number of interrelated sessions addressing different topics in in museology, both at concept and practical levels.

http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/main/2014/05/call-for-papers/

Hal yang kontras antara sejarah sosial yang kurang mendapat perhatian pada era Orde Baru dan modernitas masyarakat beserta infrastruktur perkotaan yang dianggap sebagai “kelebihan” Orde Baru. Kedua hal itu disampaikan oleh dua pebicara, Toeti Kakialatu, mantan Wartawan Istana pada era Orde Baru dan Ilham Daeng Makelo, dosen pada Jurusan Sejarah Universitas Hassanudin Makassar di Aula Gedung Margono FIB UGM,Rabu 16 Mei 2014. 

Menurut pemaparan Toeti, Salah satu kajian yang kurang mendapat perhatian dalam sejarah orde baru  adalah sejarah sosial, padahal elemen-elemen sosial yang menjadi “bungkus” dari politik kekuasaan yang dijalankan Suharto sangat membekas dalam ingatan sosial dan melembaga dalam kehidupan kemasyarakatan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Majelis Ta’lim yang didirikan untuk mengakomodasi aktivitas sosial keagamaan menjadi begitu kuat sebagai “sampul sosial” untuk mewujudkan tujuan lain dari orde Baru. Menguatnya peran dan kehadiran perempuan dalam ranah legislatif juga sebagian diperkuat pada era Suharto melalui pendidikan organisasi sosial keagamaan Majelis Ta’lim Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan seperti Tuti Alawiyah dan lainnya menjadi bukti peran tersebut, lanjut Toeti Kakialatu dalam presentasinya yang berjudul “Sejarah Sosial Era Orde Baru”.

Pemakalah kedua yang tampil dalam forum ini adalah Ilham Daeng Makello. Menurut Ilham Era Orde Baru yang dikenal sebagai orde pembangunan juga menjadi pemberi “warna baru” dalam modernitas di kota-kota Indonesia. Meskipun realitas modernitas di kota-Kota Indonesia sudah dimulai sejak awal Abad ke-20. Lebih lanjut ilham mengatakan bahwa  “Kota Makassar adalah salah satu kota yang mengalami pekembangan signifikan dalam arus modernisasi. Gaya Hidup dan perluasan morfologis kota beserta dampak yang mengikutinya melahirkan sisi lain yang juga meragukan terhadap apa yang disebut modernitas. Perilaku masyarakat perkotaan  yang menyertai perkembangan modernitas kota seperti banyaknya tindakan kriminal, penyerobotan tanah, hadirnya kantong-kantong pemukiman liar (slum area), konflik, dan mengalirnya arus urbanisasi ke kota melahirkan keruwetan tersendiri dalam mengatur dan mengembangakan kota Makassar sebagai kota modern”.

Turut hadir dalam seminar yang digagas oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tersebut adalah Dr. Agus Suwignyo dari Jurusan Sejarah UGM sebagai pembahas. Menurut Dr. Agus, kajian-kajian sejarah era orde baru memang sudah banyak, tetapi masih miskin perspektif. Oleh karena itu, objek kajian yang sama yang dikaji dengan perspektif yang berbeda akan menambah kemajuan dalam ilmu pengetahuan Indonesia, termasuk dalam disiplin sejarah dan sastra. Dalam konteks itu kedua makalah yang dipaparkan sudah dalam bingkai perspektif yang baru itu. Konsep transformasi yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan modernitas di Kota Makassar menjadi relevan dengan catatan menghadirkan banyak elemen-elemen kota yang masih terus mengalami perubahan menjadi kota modern. Demikian halnya dengan sejarah sosial Orde Baru, sejauh mungkin bisa menghadirkan sisi sosial yang lebih luas terhadap era yang masih “membingungkan” sebagian masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat bawah. (-ode–, contributor; mahasiswa S3, Ilmu Sejarah FIB-UGM)

*Hasil Seminar Program Pendidikan Doktor, Fakultas Ilmu Budaya UGM

Seminar Hasil Penelitian FIB UGM merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Dies Natalis FIB UGM ke-68. Seminar ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian masing-masing wakil prodi/jurusan di FIB UGM sehingga diharapkan hasil-hasil penelitian warga FIB tersebut dapat terpublikasikan pada segenap civitas academica FIB dan masyarakat umum. Seminar akan diselenggarakan Kamis, 6 Maret 2014 mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB di Auditorium FIB, Gedung Purbatjaraka lantai 3 FIB UGM. Peserta seminar tidak dipungut biaya, tetapi terbatas hanya untuk 150 orang yang dapat berasal dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat umum. Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa booklet seminar, sertifikat, kudapan, dan makan siang. Pendaftaran peserta seminar dapat melalui sekretariat panitia dies, kang_ahid@yahoo.com, mimi_savitri@yahoo.com, atau wirakurniawati@ugm.ac.id.

Tahun 1945 hingga 1950 merupakan periode krusial dalam sejarah modern Indonesia. Historiografi Indonesia menyebut periode ini dengan berbagai istilah khusus, seperti periode revolusi, periode perang kemerdekaan, atau periode dekolonisasi. Istilah-istilah tersebut semuanya mengindikasikan keadaan transisi sosial, politik dan ekonomi yang penuh dengan konflik dan drama. Sebuah proses yang hasilnya sangat menentukan nasib bangsa Indonesia (what Indonesia to be). Historiografi ‘national’ yang disponsori negara sangat mendominasi kajian periode ini. Mereka umumnya sangat menekankan perspektif dan semangat nasionalistik dan heroism yang cenderung militeristik. Sementara historiografi internasional juga sangat kuat menekankan perselisihan politik, diplomasi, dan pergeseran institusional. Dalam kajian-kajian tersebut, kekerasan yang terjadi seringkali ditempatkan hanya sebagai latar belakang atau catatan kaki semata.

Padahal faktanya, tahun-tahun ini merupakan periode penuh konflik dan kekerasan yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat dan dipicu oleh beragam motivasi baik yang bersifat personal maupun kolektif, baik bersifat ideologis-politis atau pragmatis-sporadis. Kekerasan massa terjadi hampir di seluruh pelosok negeri seiring absennya otoritas negara (vacuum of power) dan lemahnya legitimasi pemerintahan yang ada, baik di wilayah yang dikuasai Belanda maupun Republik. Kajian-kajian historis yang berupaya untuk memahami kekerasan kolektif tersebut secara proporsional dan kritis masih relative kurang, dan seringkali mengalami kendala metodologis dan tak jarang pula politis. Oleh karena itu, upaya-upaya akademik untuk mendorong pengkajian kekerasan massa pada tahun-tahun 1945-1950 perlu terus dilakukan di kalangan akademisi (mahasiswa, dosen dan peneliti) dan khalayak umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada bermaksud menyelenggarakan sebuah seminar yang secara khusus mengangkat tema tentang kekerasan pada periode tersebut. “