Magister sastra kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Exercises in Chineseness: Literature, Mythmaking & Identity in Contemporary Tionghoa Communities” di Ruang 105 Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Rabu (20/5/2026). Acara diisi oleh peneliti dari Cornell University, Alexandra Masri Do, dengan moderator Naria Nur Iftitah dari Magister Sastra FIB UGM. Diskusi membahas identitas Tionghoa kontemporer di Indonesia melalui sastra, memori kolektif, hingga praktik budaya sehari-hari.

Dalam pemaparannya, Alexandra menyoroti posisi masyarakat Tionghoa Indonesia sebagai bagian dari diaspora Tionghoa terbesar di dunia. Ia menjelaskan bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum konsep negara bangsa modern muncul, dengan jejak permukiman yang tercatat sejak abad ke-7. Menurutnya, identitas “Tionghoa” di Indonesia tidak pernah tunggal, melainkan terus dinegosiasikan melalui bahasa, budaya, pengalaman sejarah, dan hubungan sosial lintas generasi.

Alexandra juga mengulas bagaimana warisan kolonial Belanda membentuk stratifikasi sosial yang masih meninggalkan jejak hingga kini. Ia menyinggung periode 1965 dan 1998 sebagai dua momentum traumatis yang membekas kuat dalam ingatan kolektif masyarakat Tionghoa Indonesia. Situasi politik pada masa itu turut memengaruhi cara komunitas Tionghoa memandang diri, negara, dan gagasan tentang kewarganegaraan.

Melalui sejumlah karya sastra kontemporer, Alexandra menunjukkan bagaimana pengalaman menjadi Tionghoa di Indonesia diartikulasikan lewat cerita-cerita personal. Ia mengutip novel The Longing karya Alberta Natasia Adji yang menggambarkan keterputusan generasi muda terhadap akar budaya leluhur.“I’m a copy of my mother, but I speak the language of the locals. The closest thing I’ve got to my Chinese heritage now is eating noodles with chopsticks and checking my luck according to the Chinese horoscope.” Sebagaimana dalam kutipan buku tersebut, ia menyebut identitas Tionghoa hadir hanya melalui simbol-simbol sederhana seperti penggunaan sumpit atau ramalan shio, sementara bahasa leluhur perlahan menghilang dari kehidupan sehari-hari.

Selain sastra, Alexandra menampilkan dokumentasi lapangan, yang baginya bersifat kolektif juga sangat personal, dari sejumlah wilayah seperti Glodok, Pantjoran PIK, Jambi, hingga Yogyakarta. Foto-foto kelenteng, sekolah Tionghoa, pasar, hingga arsip kewarganegaraan tahun 1953 digunakan untuk memperlihatkan bagaimana identitas Tionghoa terus diproduksi melalui ruang sosial dan praktik budaya. Ia menyebut proses tersebut sebagai “mythmaking” atau pembentukan narasi kolektif mengenai siapa dan bagaimana masyarakat Tionghoa dipahami.

Penelitian Alexandra juga menyoroti aspirasi masyarakat Tionghoa Indonesia masa kini, terutama generasi pasca-1998. Ia mempertanyakan apakah “tanah air” dipahami sebagai Indonesia, Tiongkok, atau justru ruang identitas yang berada di antara keduanya. Pertanyaan tersebut muncul seiring perubahan sosial, globalisasi, dan meningkatnya mobilitas generasi muda.

Dalam diskusi, Alexandra menekankan pentingnya fiksi dan sastra sebagai medium untuk memahami pengalaman minoritas yang sering kali luput dari narasi sejarah resmi. Menurutnya, karya sastra mampu merekam emosi, kecemasan, dan harapan komunitas Tionghoa secara lebih intim dibandingkan dokumen sejarah formal.

Acara berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Diskusi berkembang pada isu diskriminasi, nasionalisme, hingga representasi masyarakat Tionghoa dalam budaya populer Indonesia. Melalui kuliah umum ini, peserta diajak melihat identitas Tionghoa bukan sebagai kategori yang statis, tetapi lebih sebagai pengalaman yang terus dibentuk oleh sejarah, politik, budaya, dan kehidupan sehari-hari.

[Magister Linguistik, Khotibul Umam]

Kabar gembira datang dari tiga mahasiswa Sarjana Antropologi Budaya, FIB, UGM yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang National Excellence Competition (NEC) 2026 tingkat nasional. NEC diselenggarakan oleh Eduhub Incubator bekerja sama dengan Universitas Mataram. Kompetisi tersebut berlangsung pada 9–10 Mei 2026 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim tersebut terdiri atas Dinaesy Fadillah Hidayat, Aly Aydeed dan Nadila Aryani Az-Zalfa berhasil meraih Medali Emas pada cabang Essay Bidang Riset Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah bimbingan Agus Indiyanto, S.Sos., M.Si.

Kompetisi ini mengangkat tema “Integrasi Pemikiran Kritis, Inovasi Sosial, dan Kapabilitas Entrepreneurial Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Inklusif dan Pencapaian SDGs di Indonesia.” Dalam karya tulisnya, tim mengangkat persoalan pengelolaan event dan limbah sampah pariwisata di Yogyakarta yang dinilai masih menjadi tantangan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

Sebagai solusi, tim menawarkan inovasi berupa lembaga pengelolaan event panggung berbasis ekonomi sirkular. Gagasan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan acara dengan sistem pengurangan dan pemanfaatan kembali limbah, sehingga mampu menciptakan ekosistem event yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk tetap kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan menghadirkan gagasan inovatif serta dapat berkontribusi dalam menjawab berbagai persoalan sosial melalui riset dan karya ilmiah yang berdampak bagi masyarakat.

Penulis: Dewi W – disadur dari laporan Dinaesy Fadillah Hidayat 

Foto: Dinaesy Fadillah Hidayat dkk

Mahasiswa Program Studi S1 Arkeologi angkatan 2025, Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada melaksanakan kegiatan kuliah lapangan Mata Kuliah Etika dan Kebijakan Arkeologi pada tanggal 13 Mei 2026 di kawasan Candi Barong dan Stupa Dawangsari. Kegiatan ini didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah, Dr. Fahmi Prihantoro, S.S., M.A., sebagai bagian dari pembelajaran langsung di lapangan untuk memperkenalkan mahasiswa pada penerapan etika arkeologi dan kebijakan pelestarian cagar budaya. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa melakukan observasi terhadap kondisi situs, tata kelola kawasan, serta proses pemugaran yang pernah dilakukan pada bangunan cagar budaya. Melalui penjelasan dan diskusi secara langsung, mahasiswa diajak memahami bagaimana proses pelestarian dilakukan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, dan keberlanjutan situs di masa depan.

Kuliah lapangan ini menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung hubungan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik pengelolaan warisan budaya di lapangan. Selain memperdalam pemahaman mengenai etika dalam penelitian dan pelestarian arkeologi, kegiatan ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga situs cagar budaya, mulai dari aspek konservasi hingga pemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa arkeologi tidak hanya berfokus pada peninggalan masa lalu, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan keberlanjutan warisan sejarah Indonesia bagi generasi mendatang.

[Arkeologi, Muhammad Irsyad]

Sastra populer tidak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca ulang persoalan sosial, identitas, dan posisi rakyat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berangkat dari gagasan tersebut, pada hari Rabu, 13 Mei 2026, telah dilaksanakan Diskusi Publik bertajuk “Mempertanyakan Sosok Rakyat dalam Sastra Populer Indonesia” di Ruang Multimedia Margono Lantai 2 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti, mahasiswa Magister Sastra UGM, yang membahas representasi “rakyat” dalam karya sastra dan film populer Indonesia melalui beragam perspektif teoretis.

Diskusi dibuka dengan pemaparan dari Prof. Dr. Aprinus Salam, M.Hum. mengenai Sastra Populer dan Masalah Bangsa, dilanjutkan pengantar redaksional oleh Ella Manikam Auliyah yang mengangkat persoalan representasi “sosok rakyat” dalam sastra populer Indonesia. Selanjutnya, para pemateri mempresentasikan kajian masing-masing dengan fokus pada subjek rakyat, resistensi, cinta, kebebasan, dan otentisitas dalam berbagai karya sastra maupun film populer.

Pada sesi pertama, Tri Kurniawan S. membahas tokoh Harun dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata sebagai subjek subaltern yang mengalami keterbungkaman struktural akibat keterbatasan ekonomi, pendidikan, tubuh, dan akses terhadap wacana dominan. Kajian ini menunjukkan bahwa sastra populer mampu menghadirkan kritik terhadap konstruksi normalitas sosial. Selanjutnya, Giandra Febriyan mengkaji dilema moral dalam Agak Laen 2: Menyala Pantiku! dengan menunjukkan bahwa rakyat tidak selalu menjadi korban pasif, melainkan tetap memiliki agensi di tengah keterbatasan. Struktur komedi dalam karya tersebut menghadirkan kritik sosial secara ringan namun reflektif. Adapun Nur Firliyana membahas tokoh Wiro Sableng sebagai representasi rakyat yang digerakkan oleh rasa lapar sekaligus harapan akan masa depan yang lebih baik. Tokoh tersebut dipandang berhasil menghadirkan harapan baru di tengah situasi keputusasaan.

Dalam sesi diskusi pertama, peserta mengajukan sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai kemungkinan adanya perlawanan antarsesama rakyat yang telah menjadi borjuis, penegasan konsep dan kedudukan sastra populer, serta representasi Wiro Sableng dalam keseluruhan karya dibandingkan hanya pada objek kajian tertentu.

Pada sesi kedua, Darmastuti Eka H. membahas tokoh Jonathan dalam film Sore: Istri dari Masa Depan dengan menyoroti transformasi bentuk perlawanannya, dari perlawanan internal yang destruktif menjadi bentuk pengampunan terhadap ayahnya sebagai revolusi personal. Atiqah Khusnul H. memaparkan tokoh Dilan sebagai subjek radikal yang berani menjadi diri sendiri melalui “kegilaan cinta” dan kesetiaan terhadap pilihan hidupnya. Selanjutnya, M. Iqbal Saputra mengkaji konsep kebebasan subjektif dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala melalui pemikiran Shestov tentang kebenaran subjektif dan subjek kreatif. Abdul Jabaru H. menelaah novel Keluarga Cemara 1 karya Arswendo Atmowiloto dengan menyoroti tokoh Abah dan Emak sebagai subjek otentik ketika berada dalam “kebenaran cinta”, namun juga menunjukkan bagaimana humanisme dapat mereduksi kebebasan anak-anak untuk menjadi subjek yang otentik.

Pada sesi tanya jawab kedua, peserta mendiskusikan penggunaan teori non-sastra dalam kajian sastra, perbedaan konsep cinta menurut Alain Badiou dan Slavoj Žižek, serta persoalan narasi subaltern dalam representasi tokoh Harun.

Secara umum, diskusi publik ini menghasilkan pemahaman bahwa representasi “rakyat” dalam sastra populer Indonesia bersifat dinamis dan tidak tunggal. Rakyat tidak hanya digambarkan sebagai korban pasif, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki agensi, harapan, serta kemampuan melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Diskusi ini juga memperlihatkan bahwa sastra populer dapat menjadi medium refleksi sosial yang relevan dalam membaca persoalan bangsa dan kehidupan masyarakat kontemporer.

[Magister Sastra, Khotibul Umam]

Pada pertemuan terakhir di paruh pertama mata kuliah Poskolonialisme, mahasiswa Magister Sastra Universitas Gadjah Mada mendapatkan kesempatan mengikuti kuliah tamu bertajuk Baltic Postcolonialism yang disampaikan oleh Dr. Irma Budginaitė-Mačkinė, Associate Professor of Sociology di Vilnius University, Lithuania. Dr. Irma melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka skema mobilitas riset yang dibiayai oleh Project MARS: Non Western Migration from Global Perspectives.

Kuliah ini dihadirkan oleh dosen pengampu mata kuliah Poskolonialisme pada paruh pertama, yakni Dr. Arifah Arum Candra Hayuningsih. Kuliah tamu pada kelas Magister Sastra ini dilaksanakan pada Senin (27/4/2026) di Gedung Soegondo 224, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Mata kuliah Poskolonialisme merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dinamika kolonialisme serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, sastra, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada negara-negara di Asia dan Afrika, tetapi juga mencakup wilayah lain seperti Karibia, Kenya, India, Vietnam, hingga kawasan Eropa Timur, termasuk Lithuania, yang mengalami dominasi kekuasaan dalam bentuk yang berbeda dari kolonialisme klasik.

Berbagai pengalaman kolonial tersebut melahirkan pemikir-pemikir poskolonial yang berupaya mengkritisi dan mendekonstruksi hegemoni kolonial melalui gagasan-gagasan reflektif dan kritis. Tokoh-tokoh seperti Aimé Césaire, Albert Memmi, Frantz Fanon, Ngũgĩ wa Thiong’o, Trinh T. Minh-ha, Chandra Talpade Mohanty, serta Édouard Glissant menghadirkan perspektif beragam dalam memahami kolonialisme dan proses dekolonisasi.

Dalam pemaparannya, akademisi yang memiliki latar belakang interdisipliner dalam bidang ilmu politik dan sosiologi ini, menyoroti posisi Lithuania yang ambigu dalam kajian poskolonial, khususnya dalam konteks post-Soviet. Untuk memahami ambiguitas tersebut, Lithuania perlu dilihat dalam kerangka post-imperial, yakni sebagai negara yang mengalami transisi dari kekuasaan Kekaisaran Rusia hingga Uni Soviet menuju fase pasca-Soviet. Negara ini tidak mudah dikategorikan sebagai “terjajah” dalam pengertian kolonialisme klasik, namun tetap mengalami bentuk dominasi yang menyerupai kolonialisme (colonial-like domination).

Secara geografis, Lithuania merupakan negara dengan luas sekitar 65.300 km², atau kurang lebih setengah dari Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa yang setara dengan populasi penduduk di Kota Yogyakarta. Bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Lithuania, termasuk dalam rumpun Indo-Eropa cabang Baltik dan menjadi bagian penting dari identitas nasional yang tetap bertahan di tengah berbagai tekanan sejarah.

Dari sisi historis, Lithuania pernah tergabung dalam persatuan politik melalui Uni Polandia–Lithuania pada tahun 1569. Namun, pada tahun 1795, negara ini kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu, berbagai kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa dominasi yang terjadi tidaklah sederhana, melainkan berlangsung secara sistematis dan kompleks.

Dalam pemaparannya, sosiolog yang telah melakukan riset ilmiah selama sepuluh tahun lebih tersebut juga menerangkan persoalan terkait pandangan sejarawan Darius Staliūnas yang mendeskripsikan dominasi Rusia di Lithuania menyasar berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik, Lithuania berada di bawah kontrol kekuasaan eksternal yang membatasi kedaulatan nasional. Dalam aspek sosial, praktik represi seperti sensor dan pembatasan kebebasan menjadi bagian dari pengalaman masyarakat. Secara ekonomi, terjadi eksploitasi serta pengalihan orientasi ekonomi untuk kepentingan pusat kekuasaan.

Selanjutnya pada bidang budaya, bahasa, dan agama, dominasi ini tampak melalui kebijakan yang mendorong Russification. Pemerintah Rusia mempromosikan Kristen Ortodoks, membatasi pengaruh Gereja Katolik, serta pernah melarang penggunaan alfabet Latin. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menggeser identitas lokal Lithuania. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan juga dijadikan sebagai alat kontrol untuk membentuk cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Sebagai bentuk respons terhadap tekanan tersebut, masyarakat Lithuania menunjukkan berbagai bentuk resistensi, salah satunya melalui tindakan migrasi besar-besaran. Pada periode 1865–1915, sekitar 700.000 penduduk Lithuania meninggalkan negaranya dan berpindah ke berbagai wilayah, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Brasil, Argentina, dan Jerman. Migrasi ini dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan tidak langsung terhadap dominasi yang mereka alami.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Lithuania memasuki fase post-Soviet transition yang ditandai dengan pemulihan kemerdekaan politik pada tahun 1990 serta berakhirnya kontrol langsung dari kekuatan eksternal. Namun demikian, dampak dari dominasi sebelumnya masih terasa hingga saat ini. Lithuania, seperti negara-negara Eropa Timur lainnya, menghadapi tantangan sebagai negara yang relatif kurang berkembang, belum sepenuhnya modern, dan masih berada dalam proses mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat.

Oleh karena itu, pengalaman Lithuania menunjukkan bahwa kolonialisme tidak selalu berbentuk penjajahan geografis yang eksplisit, tetapi juga dapat dikenali melalui relasi kuasa yang kompleks dan berlapis. Ambiguitas inilah yang menjadikan Lithuania sebagai kasus yang menarik dalam kajian poskolonial, sekaligus memperluas cakupan analisis poskolonial di luar wilayah Global South.

[Magister Sastra, Selvia Parwati Putri]