Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]

Yogyakarta, 6 Desember 2025 – Dr. Agung Wicaksono, dosen Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, menjadi narasumber dalam National Conference of Japan Society of Southeast Asian Studies (JSEAS) yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta melalui Zoom Meeting. Dalam forum akademik tersebut, Dr. Agung mempresentasikan penelitian berjudul “Agrarian Structure and Rural Youth Aspirations: A Case Study of Trukosari village located in the Eastern Part of Pemalang District” yang menyoroti bagaimana generasi muda pedesaan di Jawa membangun aspirasi dan strategi hidup di tengah perubahan agraria dan menurunnya ketertarikan terhadap sektor pertanian.

Dalam pemaparannya, Dr. Agung menjelaskan bahwa minat rendah generasi muda terhadap pekerjaan pertanian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan preferensi, tetapi berkaitan erat dengan kondisi struktural, terutama ketimpangan kepemilikan lahan. Merujuk data historis 1992–2012, ia menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi lahan pada pemilik besar, sementara petani kecil semakin terdorong ke posisi near-landless. Konteks ini membentuk persepsi bahwa pertanian tidak lagi menjanjikan sebagai sumber penghidupan.

Menggunakan pendekatan etnografi dan konsep social navigation, Dr. Agung menggambarkan bagaimana pemuda desa menavigasi pilihan hidup mereka melalui sektor non-pertanian, seperti wirausaha kecil dan industri bakery. Meski banyak pemuda memilih keluar dari sektor pertanian, penelitian ini menemukan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat permanen. Di masa depan, sebagian dari mereka tetap melihat pertanian sebagai opsi—baik untuk menaikkan status keluarga melalui kepemilikan lahan, maupun sebagai pekerjaan yang layak ketika mereka telah mencapai stabilitas ekonomi di sektor lain.

[Antropologi Budaya, Bonifacius Edo Wisnu]

Senin, 6 Oktober 2025 – Bagaimana jika pembangunan tidak harus mengulang model-model gagal yang sama?
Pertanyaan ini menjadi premis utama dari buku “Reimagining Development in Southeast Asia: Alternative Practices from the Grassroots and Social Movements”. Pada Senin, 6 Oktober 2025 Departemen Antropologi mengadakan soft Launching buku “Reimagining Development in Southeast Asia: Alternative Practices from the Grassroots and Social Movements”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara sejumlah peneliti yang menyoroti berbagai konteks sosial, politik, dan geografis di kawasan Asia Tenggara. Melalui beragam penelitian lapangan dan refleksi teoretis, buku ini menempatkan pembangunan alternatif sebagai fokus utama, sekaligus mengajak pembaca untuk membayangkan ulang arti kemajuan dari sudut pandang masyarakat yang selama ini sering terpinggirkan dalam wacana pembangunan arus utama.

Lebih jauh, para penulis juga mengajak kita untuk mempertanyakan kembali cara pandang yang membatasi pengalaman masyarakat dalam kerangka negara-bangsa. Pembagian wilayah seperti “Asia Tenggara” sesungguhnya tidak lepas dari ekses kolonialisme yang berusaha mengkotakkan ruang sosial dan kebudayaan menjadi entitas yang terpisah. Melalui lensa ini, buku Reimagining Development in Southeast Asia tidak hanya berbicara tentang alternatif pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat membayangkan kembali hubungan lintas batas—baik secara historis maupun kultural—yang justru menjadi sumber vital bagi munculnya praktik-praktik pembangunan dari akar rumput.

Dalam soft launching buku yang diselenggarakan pada hari Senin lalu, dua dari penyusunnya, Ananeza P. Aban, PhD Researcher dari Universitas Ghent, dan Jose Monfred C. Sy, PhD Researcher dari Universitas Hong Kong, hadir untuk memberikan presentasi singkat mengenai garis besar isi buku serta topik-topik utama yang dibahas. Keduanya menyoroti bagaimana inisiatif-inisiatif lokal dan gerakan sosial di berbagai negara Asia Tenggara dapat menjadi bentuk pembangunan alternatif yang berupaya keluar dari format kolonial dan menegosiasikan kembali relasi kuasa dalam konteks global.

Acara ini juga menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk meninjau kembali konsep pembangunan yang selama ini didominasi oleh perspektif global dan kebijakan ekonomi arus utama. Melalui peluncuran ini, para penulis berharap dapat membuka percakapan yang lebih luas mengenai masa depan pembangunan di kawasan, bagaimana pengalaman dari akar rumput dapat menjadi sumber inspirasi bagi arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengajak para peneliti untuk berpartisipasi dalam mendokumentasikan praktik-praktik pembangunan lokal—terutama di wilayah Asia Tenggara.

[Antropologi Budaya, Daiva Keefe Kalimasadha]