Yogyakarta, 14 April 2026  – Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Nur Aini Setiawati, M.Hum., Ph.D., sebagai Guru Besar dalam bidang Sejarah Agraria pada Fakultas Ilmu Budaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pusat UGM pada Selasa, 14 April 2026. Dalam pidato pengukuhannya, beliau membedah dinamika reforma agraria serta dampaknya terhadap pembangunan pertanian melalui studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan.

Prof. Nur Aini menyampaikan pidato berjudul “Dari Fenomena Agraria Menuju Pembangunan Pertanian: Indonesia dan Korea”. Beliau menekankan bahwa isu pemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara. Melalui pendekatan sejarah yang kronologis dan tematik, beliau mengevaluasi bagaimana perubahan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertanahan sejak masa lampau.

“Reforma agraria memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian. Dengan memahami agraria, studi ini mengevaluasi perubahan dalam produksi pertanian. Pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam pidato ini adalah bagaimana dampak reforma agraria pada pembangunan pertanian dapat dikaji ulang, mengingat persoalan reforma agraria dan pembangunan pertanian sejak zaman kerajaan selalu menjadi pertanyaan yang menarik,” ujar Prof. Nur Aini dalam pidatonya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan keberhasilan Korea Selatan dalam melaksanakan reformasi agraria pada periode 1945 hingga 1950. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian insentif bagi para petani. Dampaknya, sektor pertanian Korea mampu menyediakan pasokan pangan yang stabil di tengah arus industrialisasi dan urbanisasi. Selain itu, reformasi ini berkontribusi pada pembentukan kelas pekerja yang terdidik serta mendorong munculnya kelas kapital baru.

Kondisi yang berbeda terjadi pada periode 1960 hingga 1984. Prof. Nur Aini mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung terjebak dalam konflik ideologis dan birokrasi yang lemah. Industrialisasi nasional di Indonesia tidak berjalan selaras dengan pembenahan lahan atau land reform. Sebaliknya, pengadaan tanah untuk industri justru memperkuat konsentrasi penguasaan lahan oleh negara dan korporasi. Di sisi lain, Korea Selatan menempatkan reforma agraria sebagai fondasi utama industrialisasi nasional mereka.

Kegagalan pemerataan kepemilikan lahan di Indonesia juga dipicu oleh minimnya pengawasan dan adanya resistensi dari elite lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang berhasil membagikan tanah secara merata berkat dukungan kelembagaan yang kuat, seperti koperasi dan program pembangunan desa. Dampaknya terlihat pada kesejahteraan petani, di mana Korea Selatan mencapai swasembada beras sementara Indonesia mengalami stagnasi akibat ketimpangan struktural.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola agraria yang konsisten menjadi pembeda utama dalam mentransformasi tantangan lahan menjadi kekuatan pembangunan. Reforma agraria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah proses historis yang mencerminkan relasi kekuasaan dan arah masa depan bangsa.

Catatan sejarah ini menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan di masa kini. Pengelolaan sumber daya agraria yang inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Melalui kesinambungan antara kebijakan yang tepat dan legitimasi sosial, keadilan atas tanah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan rakyat secara adil dan merata.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

FIB UGM menjadi tuan rumah Workshop Oral History in Southeast Asia yang diselenggarakan oleh SEASREP Foundation bekerja sama dengan Sejarah Lisan pada 9–11 Februari 2026 di Ruang Multimedia FIB UGM. Kegiatan ini ditujukan bagi mahasiswa pascasarjana dan peneliti awal karier di Asia Tenggara untuk memperkuat kapasitas metodologis, etis, dan konseptual dalam penelitian sejarah lisan, di tengah tantangan produksi sejarah yang kerap dipengaruhi kepentingan politik dan keterbatasan arsip.

Workshop ini digelar sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan penggalian kisah hidup, kesaksian, dan narasi lapangan yang sering tidak tercatat dalam dokumen resmi. Di berbagai negara Asia Tenggara, kekerasan negara, pembungkaman arsip dan media, serta revisi narasi sejarah telah membentuk cara sejarah diproduksi dan disebarluaskan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menyaksikan upaya peninjauan ulang peristiwa kekerasan di Indonesia, menguatnya tafsir etno-nasionalis di Malaysia, dominasi narasi kepahlawanan tunggal di Singapura, hingga konflik situs warisan di perbatasan Thailand dan Kamboja. Situasi tersebut menempatkan suara kelompok yang terpinggirkan dalam posisi rentan untuk hilang dari ingatan kolektif.

Sejarah lisan dan sejarah sosial hadir sebagai pendekatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, praktiknya tidak lepas dari tantangan metodologis dan etis, terutama ketika penelitian menyentuh isu yang sensitif secara politik dan hukum, trauma, serta akses informasi yang tidak merata.

Workshop ini dirancang untuk menjawab kesenjangan pelatihan formal sejarah lisan di kawasan. Banyak peneliti muda mempelajari metode ini melalui praktik langsung tanpa pembekalan sistematis mengenai desain wawancara, interpretasi, etika, preservasi, dan pelibatan publik. Melalui pelatihan berbasis konteks Asia Tenggara, peserta diajak memahami sejarah lisan bukan sekadar perangkat teknis, tetapi juga sebagai konsep dan praktik kritis dalam membaca ulang produksi sejarah.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan pendekatan bertahap. Hari pertama membahas nilai dan metodologi sejarah lisan, termasuk penyusunan panduan wawancara dan persiapan menghadapi tantangan kerja lapangan. Hari kedua berfokus pada interpretasi, transkripsi, preservasi, dan publikasi, disertai panel diskusi serta sesi pertunjukan sejarah lisan untuk mengeksplorasi bentuk narasi alternatif. Hari ketiga menyoroti presentasi riset peserta dan pembahasan isu etika, relasi kuasa, serta tanggung jawab peneliti dalam lingkungan sosial politik yang kompleks.

Peserta yang mengikuti workshop diharapkan telah memiliki atau sedang merancang proyek penelitian berbasis wawancara sejarah lisan. Tidak ada batasan disiplin ilmu, namun peserta diminta aktif berbagi pengalaman dan terlibat dalam diskusi kolektif.

Melalui kombinasi kuliah, panel, lokakarya, pertunjukan, dan presentasi mahasiswa, penyelenggara menekankan pentingnya partisipasi aktif serta pembangunan komunitas. Workshop ini bertujuan membentuk jejaring peneliti sejarah lisan di Asia Tenggara dan Jepang yang berkomitmen pada kolaborasi dan praktik riset yang tidak eksploitatif.

Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan penelitian sejarah lisan beserta potensi tantangannya, mampu merancang wawancara yang peka konteks dan berlandaskan kesadaran etis, serta memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang relasi kuasa dan posisi diri dalam penelitian lapangan. Mereka juga didorong melihat sejarah lisan sebagai sarana kritik terhadap narasi negara yang dominan dan sebagai medium perluasan representasi sejarah.

Kehadiran workshop ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas akademik yang berpihak pada keberagaman suara dan tanggung jawab sosial. Upaya membangun komunitas peneliti yang kolaboratif dan reflektif menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang selama ini berada di pinggiran narasi.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Yogyakarta, 24/4/2025 — Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A. sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Sejarah. Acara pengukuhan digelar di Balai Senat UGM dan dihadiri oleh civitas akademika, keluarga, serta undangan dari berbagai institusi.

Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Apakah Kemerdekaan Politik Mengubah Konsep Kolonialisasi dan Dekolonialisasi Pengetahuan di Perguruan Tinggi?”, Prof. Agus Suwignyo menegaskan bahwa kemerdekaan politik Indonesia memang telah mengubah konsep kolonialisasi dan dekolonialisasi pengetahuan, meskipun perubahan tersebut tidak berjalan secara linier dan progresif.

“Delapan dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan, kita belum melihat dekolonialisasi pengetahuan yang berlangsung secara utuh dan sistematis di perguruan tinggi,” ujar Prof. Agus. Ia menekankan bahwa meskipun secara politik Indonesia telah merdeka, ranah keilmuan dan produksi pengetahuan masih dibayangi oleh warisan kolonial yang tak sepenuhnya terselesaikan.

Dalam pidatonya, Prof. Agus menyoroti bagaimana kritik terhadap institusi akademik telah muncul bahkan sejak era Presiden Soekarno. Ia mengutip pernyataan Soekarno: “Saya benci pada ke-juris-juris-an, saya benci pada keintelektuil-intelektuilan,” yang menunjukkan ketegangan antara politik dan intelektualitas. Ketegangan serupa, menurut Prof. Agus, kembali muncul dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto enam dekade kemudian: “Ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok enggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya enggak tahu itu? Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan.”

Kedua pernyataan ini, meskipun terpisah oleh waktu selama 64 tahun, mencerminkan keraguan terhadap posisi intelektual dalam lanskap kekuasaan politik. Prof. Agus menilai bahwa hal ini menjadi salah satu penghambat dalam upaya dekolonialisasi pengetahuan yang sejati, karena independensi akademik masih kerap tersandera oleh kepentingan ideologis.

Acara pengukuhan ditutup dengan penyampaian ucapan selamat dan harapan agar Prof. Agus terus berkontribusi dalam mengembangkan kajian sejarah yang kritis dan relevan dengan tantangan zaman, termasuk dalam mendorong dekolonialisasi pengetahuan yang lebih substansial di dunia akademik Indonesia.

[Humas FIB UGM, Bulan Churniati]

Yogyakarta, 11/2/2025 – Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada akan mengadakan seminar nasional bertajuk “Hibriditas Budaya Tionghoa-Jawa dalam Sejarah Indonesia.” Acara ini akan berlangsung di Ruang Auditorium di lantai 7 Gedung Soegondo, mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi keragaman budaya yang kaya yang telah membentuk sejarah Indonesia, dengan fokus khusus pada interaksi antara budaya Tionghoa dan Jawa.

Seminar ini akan menampilkan tiga pembicara terkemuka: Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M.A., Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., dan Prof. Dr. Rustopo, M.A. Setiap pembicara akan menyampaikan perspektif unik mereka tentang hibriditas budaya yang muncul dari interaksi sejarah antara komunitas Tionghoa dan Jawa di Indonesia. Topik ini sangat relevan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, yang menekankan pentingnya keragaman budaya dan inklusi.

Setelah presentasi, ada sesi tanya jawab di mana peserta dapat berinteraksi dengan para pembicara dan mendalami lebih jauh topik yang dibahas. Segmen interaktif ini bertujuan untuk mendorong dialog dan pertukaran ide di antara peserta, sehingga meningkatkan pemahaman tentang keragaman budaya di Indonesia.

Seminar ini terbuka untuk umum, dan semua individu yang berminat diundang untuk hadir. Ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada sejarah dan budaya Indonesia untuk mendapatkan wawasan dari para ahli terkemuka di bidangnya. Dengan berpartisipasi dalam seminar ini, peserta akan berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang keragaman budaya dan signifikansinya dalam mencapai SDGs.

Sebagai kesimpulan, seminar “Hibriditas Budaya Tionghoa-Jawa dalam Sejarah Indonesia” menjanjikan menjadi acara yang mencerahkan yang menyoroti pentingnya keragaman budaya dalam membentuk identitas Indonesia. Ini menjadi pengingat akan interaksi sejarah yang kaya yang terus mempengaruhi masyarakat kontemporer dan perlunya untuk merangkul serta merayakan keragaman ini demi masa depan yang lebih inklusif.

[Humas FIB UGM, Bulan Churniati]

Yogyakarta, 11/2/2025 – Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada mengadakan diskusi buku yang signifikan berjudul “Raja Candu Yogyakarta: Memoir Kho Ho Sing 1823-1878.” Acara ini berlangsung di Ruang Auditorium di lantai 7 Gedung Soegondo, menarik perhatian audiens yang beragam yang tertarik pada sejarah budaya dan kompleksitas keragaman budaya di Indonesia.

Diskusi ini menampilkan tiga pembicara terkemuka: Dr. Abdul Wahid, M.A., Dr. Leonard C. Epafras, dan Dr. Sri Margana. Masing-masing pembicara memberikan perspektif unik tentang kehidupan dan warisan Kho Ho Sing, sosok penting dalam sejarah Yogyakarta, yang memoarnya mencerminkan identitas budaya hibrida dari komunitas Tionghoa dan Jawa di Indonesia.

Setelah itu, diskusi dipungkasi dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para pembicara. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah tentang hubungan antara Kho Ho Sing dan Kesultanan Yogyakarta. Para pembicara menjelaskan bagaimana hubungan Kho Ho Sing dengan kesultanan mencerminkan ikatan rumit antara berbagai kelompok budaya di Yogyakarta.

Acara ini tidak hanya menyoroti signifikansi sejarah Kho Ho Sing tetapi juga menekankan tema yang lebih luas tentang keragaman budaya di Indonesia. Ini menjadi pengingat akan pentingnya mengenali dan merayakan berbagai pengaruh budaya yang telah membentuk bangsa ini.

Sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mempromosikan keragaman budaya, diskusi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang warisan multikultural Indonesia. Para pembicara mendorong audiens untuk menghargai kekayaan pertukaran budaya yang telah terjadi sepanjang sejarah.

Sebagai kesimpulan, diskusi buku tentang “Raja Candu Yogyakarta: Memoir Kho Ho Sing 1823-1878” merupakan acara yang sukses yang mempertemukan para akademisi, mahasiswa, dan penggemar budaya. Acara ini memberikan wawasan berharga tentang identitas budaya hibrida yang mendefinisikan Indonesia dan menekankan pentingnya melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya dalam masyarakat kontemporer.

[Humas FIB UGM, Bulan Churniati]