Yogyakarta, 22/1/2025 – Hari kedua Konferensi Internasional ke-20 Asosiasi Internasional untuk Studi Migrasi Paksa (IASFM20) dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Serangkaian agenda di hari kedua meliputi kuliah umum, pleno, berbagai sesi paralel dan virtual, serta penyambutan oleh Resilience Development Initiative Urban Refugee Research Group (RDI UREF).
Dokumentasi Departemen Antropologi UGM
Agenda pertama pada hari kedua adalah kuliah umum yang bertajuk “The Urban Perspective on Forced Displacement” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Stephen Cairns, akademisi dari Monash University Indonesia yang memiliki keahlian di bidang studi perkotaan dan arsitektur di Ruang Auditorium Gedung Soegondo Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Prof. Dr. Stephen Cairns telah melakukan beberapa penelitian yang berfokus pada tumpang tindih antara arsitektur, urbanisme, dan kelestarian lingkungan dengan penekanan kuat pada wilayah Asia Tenggara. Prof. Cairns telah berkontribusi secara luas dalam studi perkotaan, terutama dalam memahami dinamika kota dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan.
Sebelum dilanjutkan dengan sesi coffe break, terdapat sesi pleno dengan topik “Reflection on the (Re)conception of Urban Displacement and the Right to the City“. Sesi pleno tersebut diawali dengan penyampaian materi “Cosmological Markings and Erasures: The Politics of Heritage, Gentrification and Displacement in Yogyakarta’s Kraton” yang mengkaji sebuah studi tentang rekonstruksi tembok benteng di sekitar kawasan Kraton Yogyakarta. Ada tiga elemen utama yang dibahas dalam penyampaian presentasi pada pleno ini. Pertama, rekonstruksi terkait pembangunan ekonomi berdasarkan pariwisata. Kedua, perencanaan dan pembangunan telah ditandai dengan observasi untuk menciptakan dan menciptakan kembali keaslian lingkungan yang dibangun. Ketiga, proyek ini menarik bagi otoritas karena Sultan, pemimpin berdaulat Provinsi dan pemilik tanah yang dulunya merupakan lahan istana, dihormati dan dikenal karena kebaikannya dalam hal perumahan rakyat.
Materi kedua disampaikan oleh Marco Kusumawijaya, seorang profesional dan aktivis di bidang arsitektur, lingkungan, seni, warisan budaya, perencanaan, dan pengembangan kota. Beliau menyampaikan materi dengan judul “Gentrification + Suburbanisation = Ab-urbanisation” yang membahas pergeseran populasi dari pusat kota yang semakin menipis ke daerah pinggiran kota yang semakin padat di beberapa kota kecil, menengah, dan besar di Indonesia. Tren saat ini, yang didorong oleh gentrifikasi neoliberal dan suburbanisasi, menghasilkan ”ab-urbanisasi’, urbanisasi ”menjauh dari kota” yang semakin jauh tanpa batas.
Pada penyampaian materi terakhir, Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, guru besar di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, menjelaskan adanya penurunan permukaan tanah di beberapa kota utama di sepanjang pesisir utara Jawa mencapai 15 cm per tahun karena sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut beliau, tekanan ini diperparah dengan pesatnya urbanisasi yang terjadi di Pulau Jawa, di mana tercatat oleh Badan Pusat Statistik bahwa 56,10% penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa pada tahun 2021. Tekanan ganda ini menghadapkan penduduk pesisir utara pada ancaman yang lebih tinggi. Namun, terlepas dari tantangan tersebut, migrasi atau mobilitas tidak muncul sebagai solusi untuk mengatasi risiko lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
Dengan berakhirnya rangkaian kuliah umum dan sesi pleno pada hari kedua Konferensi Internasional ke-20 IASFM di Universitas Gadjah Mada, diharapkan peserta semakin menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak migrasi paksa di wilayah perkotaan. Berbagai perspektif yang diangkat, mulai dari gentrifikasi, perubahan lingkungan, hingga hak atas kota, menegaskan perlunya pendekatan multidisiplin dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Konferensi ini tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi komunitas terdampak.
[Humas FIB UGM, Muhammad Ebid El Hakim]
