Yogyakarta, 26 September 2025 – Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM), berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyelenggarakan Talkshow Arkeologi UGM dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Acara ini berlangsung secara bauran, yakni luring di Gedung Soegondo lantai 7 (709) serta daring melalui Zoom Meeting, dengan menghadirkan tema besar tentang arkeologi maritim dan Badan Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
Talkshow menghadirkan tiga narasumber lintas bidang yaitu yang pertama dari Departemen Arkeologi UGM, Widya Nayati, M.A., Ph.D., membawakan materi berjudul “Pelabuhan: Pusat Pertukaran Komoditas atau Pusat Pertukaran Budaya?” yang menyoroti peran pelabuhan dalam lintas sejarah dan interaksi budaya. Selanjutnya, Frista Yorhanita, S.Si., M.Si., Direktur Sumber Daya Kelautan Kementrian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan “BMKT: Sumber Daya Kelautan dalam Perspektif Kebijakan” dengan menekankan pentingnya tata kelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Sementara itu, dari Fakultas Hukum UGM, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M. Jur., mengulas “Kajian Hukum terkait BMKT” yang menyoroti aspek regulasi serta perlindungan hukum atas pemanfaatan BMKT.
Usai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberi ruang bagi peserta untuk memperdalam wawasan seputar arkeologi maritim, aspek kebijakan, hingga regulasi hukum yang mendukung pelestarian BMKT. Talkshow kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang akademik untuk mempertemukan perspektif arkeologi, kelautan, dan hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merawat warisan maritim Indonesia.
Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kegiatan ini mendukung SDG 14: Ekosistem Lautan dan SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya pelestarian warisan maritim sekaligus pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Selain itu, talkshow ini juga mendukung SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan regulasi hukum yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]
