Yogyakarta, 4/2/2025 – Prof. dr. Martijn Eickhoff memaparkan sebuah presentasi tentang kekerasan ekstrem yang dilakukan militer Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen Sejarah UGM bersama beberapa institusi Belanda pada Selasa, 4 Februari 2025 di Ruang 709 Gedung Soegondo Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Diskusi tersebut dihadiri oleh 24 peserta, termasuk Kepala Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Wahid.
Dalam presentasinya, Prof. dr. Martijn Eickhoff menguraikan temuan-temuan penting dari buku “Melewati Batas” (Beyond the Pale) yang merupakan hasil penelitian komprehensif yang melibatkan 30 peneliti Belanda, 11 peneliti Indonesia, dan 6 peneliti internasional. Penelitian ini dimulai September 2017 dengan dukungan penuh pemerintah Belanda tanpa adanya intervensi. “Pandangan resmi pemerintah Belanda tahun 1969 yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata secara keseluruhan berperilaku benar di Indonesia dan hanya terjadi beberapa ekseses, kini tidak dapat dipertahankan lagi”, ungkapnya.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa militer Belanda secara sering dan struktural menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk penyiksaan, eksekusi tanpa pengadilan, pemerkosaan, perusakan properti, dan pembakaran kampung. Para pejabat politik, militer, sipil, dan hukum saat itu justru mentolerir, mempromosikan, menutupi, dan tidak melakukan tindakan untuk menghukum pelaku kekerasan.
Prof. dr. Martijn Eickhoff menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan ekstrem tersebut, di antaranya meremehkan kekuatan nasionalisme Indonesia yang berujung pada strategi politik dan militer yang tidak realistis, serta kesediaan menggunakan kekerasan ekstrem untuk menghancurkan Republik dan mengambil alih kendali dekolonisasi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan olehnya, “Angkatan bersenjata Belanda sebagai institusi bertanggung jawab atas kekerasan ekstrem yang meluas dan struktural ini. Pemerintah Belanda secara keseluruhan bertanggung jawab atas apa yang terjadi”.
Menanggapi hasil penelitian ini, Kabinet Rutte langsung memberikan dukungan dan permintaan maaf yang ditujukan terutama kepada korban dari pihak Indonesia, komunitas Indisch, dan veteran. Meski demikian, beberapa segmen komunitas veteran dan Indisch menyatakan kekecewaan dan kemarahan. Kelompok aktivis juga mengkritik penelitian ini karena dianggap mengabaikan ketidakadilan kolonial selama berabad-abad sebelumnya.
Di Indonesia sendiri, tanggapan positif terutama datang dari kalangan akademisi, sementara reaksi pemerintah dan masyarakat cenderung dingin. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya menjembatani narasi sejarah antara Indonesia dan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
[Humas FIB UGM, Muhammad Ebid El Hakim]
