Yogyakarta, 4 Juni 2026 — Kuliah umum bersama Min Seong Kim diselenggarakan pada pukul 11.00–13.00 WIB di Ruang 205 Gedung Poerbatjaraka. Dalam kesempatan tersebut, Kim menyampaikan presentasi bertajuk “Trembling Grounds of the Archipelago: Pluriversal Ontopolitics and More-than-Human Antagonism”, sebuah kajian yang menginterogasi kembali asumsi-asumsi dasar politik pluriversal melalui pengalaman ekologis dan politik yang berkembang di kepulauan Indonesia.

Dalam paparannya, Kim mengangkat perdebatan mengenai politik pluriversal yang belakangan berkembang dalam kajian lingkungan, dekolonialitas, dan posthumanisme. Politik pluriversal, sebagaimana dirumuskan oleh sejumlah pemikir kontemporer, berupaya menantang cara pandang modern yang memisahkan manusia dari alam serta menempatkan dunia sebagai objek yang dapat dikuasai. Sebaliknya, perspektif ini menekankan bahwa kehidupan tersusun oleh jejaring relasi yang saling terkait antara manusia dan berbagai entitas nonmanusia, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bentang alam dan materialitas bumi.

Menurut Kim, politik pluriversal umumnya dibangun di atas asumsi bahwa relasionalitas merupakan dasar ontologis kehidupan. Melalui asumsi tersebut, politik dipahami sebagai upaya membangun dan merawat hubungan yang memungkinkan berbagai bentuk keberadaan hidup berdampingan. Namun, ia mempertanyakan apakah relasionalitas benar-benar dapat menjadi fondasi yang memadai untuk memahami dinamika politik, terutama ketika berhadapan dengan konflik, ketegangan, dan perpecahan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi hubungan.

Untuk mengembangkan kritik tersebut, Kim merujuk pada karya-karya Adam Bobbette dan Sophie Chao yang meneliti berbagai bentuk relasi manusia dan nonmanusia di Indonesia. Berbagai kasus yang mereka angkat menunjukkan bahwa keterhubungan antarmakhluk tidak selalu menghadirkan harmoni. Relasi-relasi tersebut justru kerap ditandai oleh gesekan, pertentangan kepentingan, dan bentuk-bentuk ketidakstabilan yang memperlihatkan dimensi politik dari dunia *more-than-human*. Dengan demikian, keberadaan nonmanusia dalam politik tidak hanya membuka kemungkinan kolaborasi dan keterhubungan, tetapi juga menghadirkan antagonisme yang membentuk medan sosial dan ekologis.

Bertolak dari pembacaan tersebut, Kim menghubungkan persoalan politik *more-than-human* dengan tradisi pemikiran pasca-fondasional, khususnya konsep antagonisme yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau. Dalam kerangka ini, antagonisme dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa tidak ada tatanan sosial yang dapat sepenuhnya utuh, final, atau bebas dari konflik. Setiap upaya membangun keteraturan selalu berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Karena itu, politik tidak pernah sekadar persoalan menciptakan relasi, ia juga berhadapan dengan batas-batas, ketegangan, dan negativitas yang menyertai setiap bentuk kehidupan bersama.

Melalui pembacaan tersebut, Kim mengusulkan bahwa dimensi konflik dan negativitas perlu memperoleh tempat yang lebih sentral dalam diskusi mengenai pluriversalisme. Alih-alih memandang relasionalitas sebagai dasar yang telah tersedia sebelumnya, ia menunjukkan bahwa kehidupan bersama, baik antarmanusia maupun antara manusia dan nonmanusia, selalu dibentuk melalui proses negosiasi, pertarungan, dan antagonisme yang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan.

Kuliah umum ini menghadirkan perspektif kritis terhadap perkembangan teori politik dan ekologi kontemporer, sekaligus membuka ruang refleksi mengenai bagaimana masyarakat memahami hubungan dengan dunia yang lebih luas daripada sekadar dunia manusia. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap krisis ekologis dan relasi lintas-spesies, presentasi Kim menawarkan cara pandang yang menempatkan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik itu sendiri.

Penulis: Khotibul Umam

Yogyakarta, 12 Maret 2026 – Dr. Gaffari Rahmadian dari Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada mengajak kelas S2 Paradoks Pasar dan Pembangunan untuk melihat relasi manusia dan non-manusia dalam wacana pembangunan melalui perspektif baru. Melalui filsafat potentialities Giorgio Agamben, Dr. Gaffari mengembangkan konsep ini untuk membedah relasi manusia dan alam dalam narasi pembangunan.

Bagi banyak pembuat kebijakan dan korporasi, “potensi” adalah kata sakti yang sering disandingkan dengan janji pembukaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan kemajuan pembangunan. Namun, melalui kacamata Agamben, Dr. Gaffari menantang logika tersebut. Potensi, menurutnya, bukanlah sesuatu yang statis atau sekadar “sumber daya yang menunggu untuk diekstraksi.”

“Potensi adalah sebuah kapasitas atau force—baik pada benda maupun manusia—yang belum terealisasi menjadi hal yang riil,” jelasnya. Ia kemudian mempertegas bahwa potensi juga mencakup kemampuan untuk tidak merealisasikan diri. Di sinilah letak kemerdekaan yang sesungguhnya–ketika masyarakat memiliki potensi namun menolak untuk diatur oleh sistem negara yang ingin mengeksploitasinya, di situlah mereka benar-benar merdeka.

Usai pemaparan materi, suasana ruang kelas berubah menjadi lebih dinamis. Mahasiswa magister larut dalam diskusi mendalam yang membedah berbagai kasus nyata di lapangan, menghubungkan kerangka teoritis Agamben dengan realitas sosio politik yang  diamati.

Penulis : Daiva Keefe
Foto : Dr. Des Christy

Yogyakarta, 19 April 2026 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) menggelar sesi pertama Mimbar Guru Besar bertajuk “Humaniora untuk Tata Kelola dan Transformasi Sosial: Bahasa, Sastra, dan Politik Kebijakan”. Forum akademik ini membedah sejumlah proposal dan rencana riset para akademisi yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari dinamika legitimasi politik, konflik tanah adat, hingga urgensi linguistik forensik dalam penegakan hukum.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni FIB UGM, Mimi Savitri, S.S., M.A., Ph.D., menegaskan bahwa tema mimbar kali ini sejalan dengan peta jalan penelitian fakultas. Pihaknya mendorong agar usulan penelitian yang ada dapat dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di masa mendatang.

“Bagaimana penelitian-penelitian yang ada bisa direkomendasikan sebagai policy brief. Harapannya FIB memiliki sumbangsih yang besar,” ujar Mimi Savitri saat membuka acara.

Ia menambahkan bahwa mimbar ini sengaja mengundang mahasiswa program doktoral untuk memotivasi mereka dan memberikan gambaran konkret dalam menyusun proposal penelitian disertasi.

Memasuki sesi pemaparan, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A., mempresentasikan proposal penelitian bertajuk “Ramalan Tentang Legitimasi dan Delegitimasi Presiden Indonesia”. Ia merencanakan kajian untuk melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berhadapan dengan narasi ramalan atau wangsit politik di media sosial. Melalui proposal ini, Prof. Bambang bermaksud memadukan konsep kosmologi kekuasaan Jawa dan teori agama jejaring. Rencana riset ini akan menelusuri bagaimana ramalan politik mengekspresikan harapan spiritual masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk melegitimasi maupun mendelegitimasi kekuasaan para pemimpin.

Pada pemaparan kedua, Nur Aini Setiawati, Ph.D., membedah draf atau rancangan buku berjudul “Tanah Adat di Indonesia: Politik Kebijakan dan Dinamika Konflik Agraria Abad 20”. Rancangan buku ini berupaya menjembatani kajian normatif hukum dan kajian gerakan sosial terkait konflik agraria. Ia memaparkan bahwa sengketa agraria pada dasarnya merupakan benturan dua cara pandang. Terdapat pemahaman komunal masyarakat yang melihat tanah sebagai ruang hidup warisan lintas generasi, berbenturan dengan pandangan negara yang menganggap tanah sebagai objek legal administratif. Oleh karena itu, draf buku ini akan membongkar sejarah pembentukan kebijakan negara dan akibat sosialnya di tingkat lokal yang sering memicu hilangnya akses masyarakat atas wilayah adat.

Pemaparan ketiga menghadirkan perspektif kebahasaan dari Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A., melalui rencana penelitian berjudul “Linguistik dan Linguistik Forensik”. Ia merancang kajian ini untuk merespons interaksi sosial di era digital yang acap kali memunculkan ketidakharmonisan dan kekerasan verbal. Rencana riset tersebut menekankan bahwa seiring peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ilmu linguistik forensik akan mengambil peran sentral. Pendekatan ilmu bahasa terapan ini diproyeksikan mampu mengurai berbagai kasus kejahatan berbahasa dengan memanfaatkan cabang-cabang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik.

Berbagai rancangan karya ilmiah yang lahir dari mimbar ini menunjukkan komitmen kuat ilmu humaniora dalam merumuskan landasan pemecahan masalah di tengah masyarakat. Perencanaan kajian yang matang terkait bahasa, budaya, dan sejarah sangat esensial untuk menyusun tata kelola publik yang berkeadilan. Upaya mempersiapkan riset berbasis kemanusiaan ini pada akhirnya diharapkan mampu membantu meredam ketimpangan ruang hidup, menciptakan iklim komunikasi yang beretika, serta mendorong terbangunnya institusi sosial yang lebih damai dan tangguh bagi masa depan.

[Humas FIB UGM, Candra Solihin]

Sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas akademik maupun nonakademik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) terus mengembangkan dan merawat berbagai ruang hijau serta area terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika. Salah satu area hijau yang menjadi daya tarik kampus adalah taman di depan Gedung Soegondo. Taman yang tertata rapi dengan berbagai jenis tanaman ini menghadirkan suasana yang hijau, asri, dan menyejukkan. Keberadaan taman tidak hanya mempercantik lingkungan kampus, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun tamu yang berkunjung ke FIB UGM.

Upaya menghadirkan lingkungan yang nyaman juga diwujudkan melalui penempatan berbagai tanaman hias di dalam ruangan. Tanaman-tanaman tersebut ditempatkan di ruang Dekanat, ruang rapat, ruang kerja, hingga ruang kegiatan mahasiswa. Kehadiran tanaman di dalam ruangan memberikan suasana yang lebih segar, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja dan belajar yang lebih produktif. Selain itu, FIB UGM memiliki area rerumputan yang luas di depan Gedung Margono. Area ini menjadi salah satu ruang terbuka yang sering dimanfaatkan mahasiswa untuk berinteraksi, berdiskusi, beristirahat, maupun melaksanakan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Keberadaan area hijau ini memberikan ruang yang mendukung aktivitas sosial dan akademik dalam suasana yang lebih santai dan menyenangkan.

Tidak hanya menyediakan ruang hijau, FIB UGM juga memiliki area terbuka non-hijau yang terdiri atas tanah lapang, area konblok, dan grassblock. Area-area tersebut dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas sivitas akademika serta kegiatan kolaborasi dengan mitra. Beragam kegiatan dapat diselenggarakan di area ini, mulai dari olahraga bersama, kegiatan kemahasiswaan, pameran, bazar, hingga berbagai program kerja sama dengan instansi dan komunitas mitra FIB UGM.

Ketersediaan ruang hijau dan area terbuka di lingkungan FIB UGM merupakan bagian dari upaya mewujudkan kampus yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan sivitas akademika. Melalui pengelolaan ruang terbuka yang baik, FIB UGM berharap dapat terus menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang sehat, nyaman, serta mendukung pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan produktivitas seluruh warga kampus.

Keberadaan ruang hijau dan area terbuka di lingkungan FIB UGM berkontribusi terhadap beberapa tujuan dan indikator SDGs, antara lain:

SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being)

SDG 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)

SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)

SDG 15 – Ekosistem Daratan (Life on Land)

SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) terus berkomitmen mewujudkan kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya air yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan sumur resapan dan mengelola sistem drainase kampus secara terintegrasi guna mendukung konservasi air tanah serta mengurangi potensi genangan dan banjir di lingkungan fakultas. FIB UGM memiliki beberapa sumur resapan yang tersebar di area kampus, antara lain di sebelah Gedung Soegondo, sebelah Gedung G, dan sekitar Gedung Purbatjaraka. Keberadaan sumur resapan ini berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah sehingga dapat membantu meningkatkan cadangan air tanah, mengurangi limpasan air permukaan, serta meminimalkan risiko genangan saat curah hujan tinggi.

Selain berperan dalam konservasi air, sumur resapan juga menjadi bagian penting dari upaya pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui sumur resapan membantu menjaga keseimbangan siklus hidrologi dan mendukung ketersediaan air tanah dalam jangka panjang.

Sebagai pelengkap sistem pengelolaan air hujan, FIB UGM juga mengelola jaringan drainase yang berada di beberapa titik strategis kampus, di antaranya di sebelah Gedung Purbatjaraka dan sekitar area Genset FIB UGM. Sistem drainase tersebut berfungsi untuk mengalirkan air hujan secara terarah menuju saluran pembuangan yang telah ditetapkan sehingga aliran air dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan drainase yang optimal memiliki peran penting dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya genangan maupun banjir di lingkungan kampus. Selain itu, keberadaan saluran drainase yang terawat juga membantu menjaga kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas sivitas akademika, terutama pada musim hujan.

Melalui keberadaan sumur resapan dan sistem drainase yang dikelola secara berkelanjutan, FIB UGM menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan kampus hijau yang tidak hanya nyaman untuk kegiatan akademik, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Penyediaan sumur resapan dan pengelolaan sistem drainase di FIB UGM merupakan bagian dari komitmen Fakultas dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 15 (Ekosistem Daratan), serta SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan kampus.