Bahasa Jawa selama ini sering diasosiasikan dengan wilayah Yogyakarta dan Surakarta yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Selain itu, masyarakat juga akrab dengan dialek Jawa Timuran yang lugas atau dialek Banyumasan yang kerap dianggap unik oleh penutur bahasa Jawa lainnya. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa bahasa Jawa juga hidup dan berkembang di luar wilayah utama tersebut, yakni di Provinsi Banten, sebelah ujung barat pulau Jawa. Di wilayah ini, berkembang sebuah variasi bahasa yang dikenal sebagai Bahasa Jawa dialek Banten.

Dalam klasifikasi dialek bahasa Jawa, Ras (1994) membagi bahasa Jawa menjadi tiga kelompok besar, yaitu dialek Jawa bagian barat, tengah, dan timur. Bahasa Jawa Dialek Banten (BJDB) termasuk kelompok dialek Jawa bagian barat dan sering pula disebut sebagai bahasa Jawa Serang atau Jaseng, karena sebagian besar penuturnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Serang (Rohbiah & Mu’awwanah, 2021).

Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan wilayah penggunaan BJDB secara berbeda. Penelitian Danasasmita dan Pronggodigdo menyebutkan bahwa dialek ini digunakan di wilayah bekas Keresidenan Banten yang mencakup Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat juga memasukkan wilayah Tangerang sebagai daerah yang memiliki penutur dialek tersebut (Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985). Secara geografis, keberadaan bahasa ini cukup unik karena berada di antara beberapa komunitas bahasa lain, yaitu penutur bahasa Betawi di wilayah Jakarta, penutur bahasa Sunda di bagian selatan Banten, serta penutur bahasa Lampung di seberang Selat Sunda (Rohbiah & Mu’awwanah, 2020).

Pengaruh Sejarah dalam Perkembangan Dialek

Kemunculan bahasa Jawa di Banten tidak terlepas dari proses sejarah panjang kawasan tersebut. Pada awal abad ke-16, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Situasi ini berubah setelah terjadinya Perjanjian Sunda–Portugis pada tahun 1522. Perjanjian tersebut memicu konflik yang kemudian berujung pada penaklukan Pelabuhan Banten pada tahun 1526 dan Sunda Kelapa pada tahun 1527 oleh pasukan Demak dan Cirebon (Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985).

Setelah penaklukan tersebut, Banten dipimpin oleh Syarif Hidayatullah yang berasal dari Cirebon. Hanya saja, secara politik, Banten sebenarnya dikendalikan oleh Sultan Demak. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah,  Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang aktif dalam jaringan perdagangan dan perhubungan bagi para pedagang Jawa dan Islam (Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985). Patmadiwiria (1977) menambahkan bahwa bermukimnya prajurit penaklukan Banten dari Jawa juga membawa serta bahasa dan kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Kesultanan Demak dan Cirebon menjadi penyebab atau asal-muasal dari munculnya dialek Banten

Pengaruh budaya Jawa juga semakin kuat pada abad ke-17 ketika Kesultanan Mataram memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa Barat. Penyebaran budaya Jawa pada masa itu tidak hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga pada masyarakat lapisan bawah (Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985).

Selain faktor sejarah, kondisi geografis turut membentuk perkembangan BJDB. Keberadaan Pelabuhan Merak yang menjadi jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra memungkinkan interaksi intensif dengan masyarakat Lampung. Interaksi tersebut melahirkan komunitas penutur bahasa Lampung di beberapa wilayah pesisir Banten, seperti di Kecamatan Anyer. Kontak budaya ini kemudian turut memengaruhi kosakata dalam bahasa Jawa dialek Banten (Rohbiah & Mu’awwanah, 2021).

Keunikan Pelafalan

Sebagai sebuah dialek, BJDB memiliki ciri khas yang tampak, terutama pada aspek pelafalan dan kosakata. Salah satu keunikan paling menonjol adalah variasi pelafalan fonem /a/. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al. (1985), disebutkan bahwa bunyi ini memiliki tiga variasi pengucapan yang berbeda, bergantung pada wilayah penuturnya.

Di daerah Kota Serang, Cilegon, dan wilayah sekitarnya, fonem /a/ sering dilafalkan mendekati bunyi [ɤ], yang mirip dengan bunyi “eu” dalam bahasa Sunda (Patmadiwiria, 1977; Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985). Sementara itu, di wilayah pinggiran Serang seperti Barugbug, Pagelaran, Cikande, dan Kragilan, fonem /a/ tetap dilafalkan sebagai [a]. Adapun di beberapa daerah seperti Rancasawah dan sebagian wilayah Cilegon, fonem /a/ dibunyikan sebagai [ɔ] (Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al., 1985).

Variasi bunyi atas fonem /a/ terjadi dari beberapa keadaan, di antaranya sebagai berikut (Karia, 1914; Iskandarwassid Mulyana, Hudari, et al., 1985):

1. Fonem /a/ pada suku kata terbuka akan menghadirkan variasi bunyi. Contoh: sira [sirɤ], ora [orɤ], dan kula [kulɤ].
2. Khusus pada daerah Kota Serang dan sekitarnya, /a/ dapat berbunyi [ɤ] pada kata bersilabel satu, yaitu mah [mɤh]. Akan tetapi, kata bersilabel satu lainnya seperti lah, la, dan tah tetap dibaca [a].
3. Jika /a/ terletak pada sebuah kata dengan suku kata terbuka, lalu kemudian ditutup dengan pelekatan sufiks, maka /a/ dilafalkan sebagai /a/. Contoh: sira [sirɤ] menjadi sirane [siranI] dan apa [apɤ] menjadi apane [apanI].

Kosakata Khas

Selain pelafalan, BJDB juga memiliki sejumlah kosakata yang berbeda dari bahasa Jawa standar yang digunakan di Yogyakarta dan Surakarta. Berikut 5 contoh beserta pengucapannya didasarkan dan disesuaikan dengan Karia (1914), Iskandarwassid, Mulyana, Hudari, et al. (1985), Poerwadarminta (1939), Sulistyowati (2015), dan Patmadiwiria (1977):

 

1. kastelâ atau kêstelâ ‘pepaya’, yang dalam bahasa Jawa standar disebut kates
2. sirâ ‘kamu’, yang dalam bahasa Jawa standar disebut kowe
3. kepremen ‘bagaimana’, yang setara dengan kepiye
4. ayun ‘ingin’, yang dalam bahasa Jawa standar disebut arep
5. ning ‘jika’, yang setara dengan yen
6. derbe ‘punya’, yang dalam bahasa Jawa standar disebut duwe
7. linggar ‘pergi’, yang setara dengan lungå

Perbedaan kosakata ini menunjukkan bahwa BJDB memiliki perkembangan leksikal yang khas dan tidak sepenuhnya identik dengan bahasa Jawa standar.

*Untuk memberi kemudahan, penulis memberikan simbol khusus untuk <a> yang dibunyikan [a], <å> yang dibunyikan [ɔ], dan <â> yang dibunyikan [ɤ]

Hasil Kontak Bahasa

Keunikan BJDB juga tercermin dari banyaknya kosakata hasil kontak dengan bahasa lain. Bahasa Sunda, Betawi, Melayu, dan Lampung turut memberikan pengaruh terhadap perbendaharaan kata dalam dialek ini. Berlandaskan pada Rohbiah & Mu’awwanah (2021), berikut adalah contoh-contoh pengaruh dari masing-masing bahasa tersebut.

1. Dari bahasa Sunda, misalnya, kata kolot yang berarti ‘tua’ serta beuleum yang berarti ‘membakar’ yang digunakan oleh penutur BJDB daerah di Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, alih-alih menggunakan kata tuâ dan ngobong dalam BJDB. 
2. Dari bahasa Betawi terdapat kata engkong yang berarti ‘kakek’ dan betot yang berarti ‘menarik’ yang digunakan oleh penutur BJDB di Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, alih-alih menggunakan kata ende lanang dan narik dalam BJDB.
3. Pengaruh bahasa Melayu terlihat pada penggunaan kata laki untuk menyebut ‘suami’ oleh penutur BJDB di Desa Kampung Baru & Binong, Kecamatan Pamarayan, Desa Pontang & Wanayasa, Kecamatan Pontang, Desa Tanara & Pedaleman, Kecamatan Tanara, dan Desa Anyar & Cikoneng, Kecamatan Anyar, alih-alih menggunakan kata rayat lanang dalam BJDB.
4. Pengaruh bahasa Lampung muncul kata eppak yang berarti ‘empat’ dan duwai yang berarti ‘danau’ yang digunakan oleh penutur BJDB di Desa Anyar, Kecamatan Anyar, alih-alih menggunakan kata papat dan danau dalam BJDB.

Fenomena penyerapan tersebut biasanya muncul di wilayah-wilayah yang memiliki intensitas kontak budaya tinggi dengan komunitas bahasa tertentu.

Penulis: Haryo Untoro

Editor: Haryo Untoro & Nurul Fajri Rahmani

Pembuat Keluku: Nurul Fajri Rahmani

 

Daftar Pustaka

Iskandarwassid; Mulyana, Y.; Hudari, A; Sjarif, T.K.S. (1985). Struktur Bahasa Jawa Dialek Banten. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Karia, M. M. D. (1914). Dialect Djawa Banten. Batavia: G Kolff & Co.

Patmadiwiria, M. (1977). Kamus Dialek Jawa Banten-Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Poerwadarminta, W.J.S. (1939). Baoesastra Jawa. Batavia: J.B. Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen.

Ras, J.J. (1994). Inleiding tot het Modern Javaans. Leiden: KITLV.

Rohiah, T.S., & Mu’awwanah, U. (2020). Inovasi Leksikal Bahasa Jawa Banten di Perbatasan Kabupaten Serang Provinsi Banten: Kajian Geografis – Linguistik. Serang: Media Madani

Sulistyowati. (2018). Kompleksitas dan Fleksibilitas Realisasi Bunyi Vokal Bahasa Jawa. Mutiara dalam Sastra Jawa Edisi 4, 4(3), 29-45.

Daftar Gambar

Akbar. (2025, 13 Oktober). Keraton Kaibon, Jejak Kejayaan Kesultanan Banten di Kota Serang [Gambar]. Serangkota.go.id. https://serangkota.go.id/detailpost/keraton-kaibon-jejak-kejayaan-kesultanan-banten-di-kota-serang. 

Pembahasan mengenai tingkat tutur bahasa Jawa umumnya berhenti pada dua istilah yang paling populer, yakni tingkat tutur ngoko dan krama. Padahal, di lingkungan keraton Jawa berkembang satu ragam bahasa khusus yang digunakan oleh para abdi dalem di lingkungan istana, yaitu Basa Kedhaton dan Basa Bagongan. Apa itu Basa Kedhaton atau Basa Bagongan?

Secara istilah, basa berarti ‘bahasa’, sedangkan kedhaton merujuk pada ‘keraton’ atau ‘kerajaan’. Basa Kedhaton atau Basa Bagongan itu sendiri digunakan oleh para sentana ‘kerabat raja’ dan abdi dalem ketika menghadap raja, seperti Sultan atau Sunan, serta Pangeran Adipati Anom ‘putra mahkota’ di Keraton (Padmosoekotjo, 1953:16). Istilah yang digunakan di Keraton Kasunanan Surakarta adalah Basa Kedhaton, sementara di Keraton Kasultanan Yogyakarta dikenal sebagai Basa Bagongan (Padmosoekotjo, 1953).

Dalam naskah Serat Purwa Ukara, tercatat bahwa Sejarah penggunaan Basa Bagongan sendiri telah tercatat sejak masa pemerintahan Hamengkubuwana (HB) I. Namun, penggunaannya sempat dilarang pada masa HB V karena kurang disukai, sebelum akhirnya diperbolehkan kembali oleh HB VI (Setyowijaya, 2015:61–63).

Istilah “Bagongan” sendiri kerap dihubungkan dengan tokoh Bagong dalam tradisi pewayangan Yogyakarta. Tokoh ini dikenal lugas, apa adanya, dan tidak terlalu halus dalam bertutur. Karakter tersebut dinilai merepresentasikan sifat Basa Bagongan yang “setengah madya”, tidak sehalus krama, tetapi tetap sopan dan beritikad baik (Padmosoekotjo, 1953:89). Sementara itu, dalam naskah Serat Purwa Ukara dijelaskan bahwa istilah “Bagongan” diciptakan oleh Sri Sultan itu sendiri. Istilah ini identik dengan pegoan ‘bahasa Jawa yang tidak lazim atau menyimpang dari kebiasaan’ (Setyowijaya, 2015:62–63).

Keunikan dari Basa Kedhaton dan Basa Bagongan dapat diketahui dari bentuk kebahasaannya, yaitu memiliki istilah-istilah khusus, struktur gramatikal, dan penggunaan bentuk sastra dengan pelekatan imbuhan ragam bahasa Kawi atau bahasa Jawa Kuna untuk sastra (Padmosoekotjo, 1953; Setyowijaya, 2015; dan Poedjosoedarmo & Laginem, 2014).

Ciri paling menonjol dari Basa Kedhaton adalah penggunaan kata ganti orang pertama (aku) dan kata ganti orang kedua (kamu). Bentuk kata ganti di Kasunanan Surakata dibedakan sesuai jabatan: mara ‘aku’ dan para ‘kamu’ yang digunakan oleh putra-sentana ‘anak pejabat istana’, manira ‘aku’ dan pakenira ‘kamu’ untuk punggawa, kula ‘aku’ dan jengandika ‘kamu’ untuk panèwu ‘camat’ dan mantri ‘lurah’, serta robaja ‘aku’ dan pantèn ‘kamu’ untuk pujangga. Sementara itu, di Yogyakarta hanya dikenal pasangan manira ‘aku’ dan pakenira ‘kamu’ (Padmosoekotjo, 1953:16).

Selain itu, terdapat sejumlah kosakata khas lainnya. Poedjosoedarmo dan Laginem (2014) mencatat bahwa terdapat sekitar 40 kosakata khusus dari Basa Kedhaton dan 11 kosakata khusus Basa Bagongan. Beberapa di antaranya ialah:

• enggèh ‘iya’ 
• wènten ‘ada’, 
• wikana ‘tidak tahu’, 
• sumitra ‘singa’.

Kemudian, ragam ini juga sering memanfaatkan bentuk bernuansa sastra atau imbuhan Kawi, misalnya kakersake ‘dikehendaki’, mangangge ‘memakai’, sinerat ‘ditulis’, dan lumebet ‘masuk’.

Dari segi tata bahasa, terdapat perbedaan antara struktur tata bahasa Basa Kedhaton dari Surakarta dan Basa Bagongan dari Yogyakarta. Basa Kedhaton dari Surakarta yang tetap menggunakan tata kalimat dalam wujud krama. Berdasarkan hal tersebut, maka prefiks dan sufiks yang digunakan tetap menggunakan variasi krama, yaitu prefiks pasif {dipun-} dan sufiks {-aken}.

Kondisi tersebut berbeda dengan struktur Basa Bagongan memperlihatkan percampuran krama dan ngoko dalam satu bentuk. Contoh yang ditemukan dalam Serat Purwa Ukara yaitu sebagai berikut: 

Rawuhé Kanjeng Tuwan Panes, wènten ing negari Ngayugya minangka kumissarising gupermèn… 

‘Datangnya Kanjeng Tuwan Panes, di Negari Yogyakarta sebagai komisaris gupermen..’. 

Dalam hal ini, kata rawuhé, berasal dari kata dasar rawuh ‘datang’ (krama inggil) yang dilekati sufiks {-é} (ngoko). Fenomena tersebut menunjukkan perpaduan tingkat tutur dalam satu kata (Setyowijaya, 2015:57).

Selain itu, perbedaan lainnya adalah perbedaan penggunaan antara Basa Kedhaton dan Basa Bagongan. Basa Kedhaton tidak dimaksudkan untuk menghadirkan efek kesejajaran antarpengguna (Poedjosoedarmo & Laginem, 2014:21–22). Poedjosoedarmo & Laginem (2014:22) menerangkan bahwa terdapat beberapa tingkatan yang berbeda, seperti: 

• Manungkara, digunakan oleh para bangsawan, seperti Kanjeng Gusti dan Bendara Pangeran
• Mangungkak basa, digunakan oleh para punggawa pangkat tinggi antara satu dengan yang lain
• Angagok wicara, digunakan oleh bangsawan tinggi kepada orang yang lebih rendah pangkatnya.

Hal tersebut berbeda dengan Basa Bagongan di Yogyakarta yang tetap menyampaikan rasa hormat sekaligus menghadirkan kesetaraan di antara penutur dan mitra tutur (Poedjosoedarmo & Laginem, 2014:10).

Fungsi dari Basa Bagongan tidak sekadar untuk komunikasi lisan di lingkungan istana saja. Variasi bahasa Jawa ini juga ditemukan dalam komunikasi tulis atau persuratan. Selain itu, Basa Bagongan juga digunakan dalam upacara adat Keraton, tepatnya ketika pemimpin prajurit diperintahkan untuk mengantarkan gunungan dalam proses adat Grebeg (Setyowijaya, 2015:63-66).

 

Baik Basa Kedhaton maupun Basa Bagongan memiliki ciri khasnya tersendiri. Kendatipun menjadi kekayaan budaya yang tidak ternilai, keberadaan Basa Bagongan kini semakin jarang dijumpai. Setyowijaya (2015:66–67) mencatat bahwa penutur aktif umumnya abdi dalem berusia di atas 60 tahun. Generasi muda keraton cenderung hanya menggunakan ngoko dan krama. Regenerasi dari luar lingkungan keraton serta anggapan kurang sopan jika dipakai kepada pejabat tinggi turut menyebabkan ragam ini jarang digunakan.

[Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa, Haryo Untoro]

Daftar Pustaka

Padmosoekotjo, S. (1953). Ngéngréngan Kasusastran Djawa. Jogyakarta: Hien Hoo Sing

Poedjosoedarmo, S., dan Laginem. (2014). Bahasa Bagongan. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setyowijaya, A. (2015). Teks Basa Bagongan dalam Naskah Sêrat Purwa Ukara: Suntinga Teks, Terjemahan, dan Deskripsi Kebahasaan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Daftar Gambar

Verkaik, A. (t.t.). Abdi Dalem – Yogya [Gambar]. Pinterest. https://pin.it/5XmXoVqln

Widya. (t.t.). Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat / Surakarta Hadiningrat Royal Palace. Solo, Java [Gambar]. Pinterest.  https://pin.it/5Wm9RNcqm. 

Wirasandjaya, F.R. (2019, 16 Agustus). Spiritualisme Masyarakat Jawa [Gambar]. Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/frwirasandjaya/5d56c9ff097f3675ad5e5bd4/spiritualisme-masyarakat-jawa.

Yogyakarta, 03 Maret 2026 – Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ova Emilia, mendorong lahirnya berbagai inovasi dan lompatan baru dalam pengembangan ilmu humaniora saat menyampaikan sambutan pada perayaan Dies Natalis ke-80 Fakultas Ilmu Budaya UGM (FIB UGM). Momentum delapan dekade perjalanan fakultas ini dinilai sebagai saat yang tepat untuk merefleksikan pencapaian sekaligus memperkuat kontribusi humaniora bagi pembangunan peradaban.

Dalam sambutannya, Prof. Ova Emilia menyampaikan rasa bangga atas laporan perkembangan fakultas yang dipaparkan oleh Prof. Setiadi. Ia menegaskan bahwa perayaan Dies Natalis tidak hanya menjadi peringatan usia institusi, tetapi juga kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perkembangan FIB UGM hingga saat ini.

“Usia 80 tahun merupakan usia yang matang, namun pada saat yang sama juga menuntut ketangkasan untuk terus beradaptasi dan berinovasi,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih FIB UGM menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Civitas akademika, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan terobosan dan lompatan baru agar fakultas mampu bertahan sekaligus berkembang dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sejak didirikan pada tahun 1946, FIB UGM dinilai mampu menunjukkan resiliensi melalui kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Ketangguhan tersebut tercermin dari kontribusi para alumni serta berbagai karya ilmiah dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Prof. Ova Emilia mengibaratkan FIB UGM seperti pohon jati yang semakin kokoh seiring bertambahnya usia. Semakin tua pohon jati, semakin kuat dan semakin berkualitas kayunya. Analogi tersebut mencerminkan kematangan dan ketangguhan fakultas dalam menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan humaniora.

Ia juga menyoroti sejumlah prestasi akademik yang berhasil diraih fakultas, termasuk pengakuan terhadap dosen di tingkat internasional serta keberhasilan sejumlah program studi yang masuk dalam tiga besar terbaik secara nasional. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.

Selain itu, peningkatan kinerja riset di lingkungan fakultas juga menjadi perhatian. Meskipun alokasi anggaran internal relatif terbatas, jumlah penelitian yang dihasilkan tetap tinggi karena adanya dukungan pendanaan dari berbagai mitra nasional maupun internasional. Hal ini dinilai sebagai bukti kepercayaan publik terhadap universitas.

“Besarnya dana yang diperoleh dari mitra luar untuk kegiatan tridarma merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap universitas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kuatnya tradisi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UGM yang mendapat dukungan luas dari berbagai mitra. Setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan universitas, menurutnya, selalu mendapat respons positif dari berbagai pihak yang ingin turut berkontribusi.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Ova Emilia menyampaikan terima kasih kepada para pendiri, pendahulu, guru besar, civitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dan mengembangkan FIB UGM hingga mencapai berbagai capaian saat ini. Ia berharap nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan yang ditanamkan di lingkungan kampus dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.

Perayaan Dies Natalis ke-80 FIB UGM juga mencerminkan komitmen fakultas dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan pendidikan humaniora sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pengembangan pendidikan tinggi yang inklusif dan bermutu. Selain itu, kerja sama riset dengan berbagai mitra nasional dan internasional turut mendukung SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), sementara inovasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berkontribusi pada SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

Menutup sambutannya, Prof. Ova Emilia menyampaikan pantun sebagai bentuk apresiasi dan harapan bagi masa depan fakultas.

Pergi kondangan naik kendaraan

Pakai kebaya warna merah tua

Delapan dekade usia kedewasaan

Jaya senantiasa Fakultas Ilmu Budaya

Dirgahayu FIB UGM!

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]

Yogyakarta, 25 Februari 2026 – Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada, Prof. Setiadi, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Kajian Masjid Mardliyah UGM yang mengangkat tema “Refleksi Kemanusiaan dan Keadilan atas Isu Pengungsi“. Kajian ini mengajak jamaah untuk melihat fenomena pengungsian secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pemaparannya, Prof. Setiadi menekankan bahwa fenomena migrasi terpaksa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang kerap melahirkan marginalisasi. Ia menyoroti bahwa ketika isu pengungsian mencuat, diskusi publik sering kali bergeser pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani, alih-alih berfokus pada substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri.

Menurutnya, pengungsi adalah individu yang sedang berupaya membangun kembali sejarah kehidupannya setelah terputus dari pekerjaan, pendidikan, cita-cita, dan komunitas asal. Perpindahan secara terpaksa dapat terjadi dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro, akibat konflik, diskriminasi, tekanan politik, maupun bencana alam. Dalam konteks tersebut, kondisi “mengungsi” pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan diri demi keberlangsungan hidup.

Secara konseptual, istilah pengungsi dalam ranah internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena ketakutan yang beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negaranya. Definisi ini juga mencakup individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula pengungsi dalam negeri yang berpindah tempat tinggal tetapi masih berada dalam wilayah negaranya sendiri.

Lebih lanjut, Prof. Setiadi mengajak peserta kajian untuk melihat isu pengungsi sebagai bagian dari dinamika sejarah kehidupan manusia. Para pengungsi bukan sekadar angka statistik, melainkan subjek yang memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan terbesar bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga hambatan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kajian ini juga menegaskan keterkaitan isu pengungsi dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pengungsi sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Pemenuhan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi pengungsi juga berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4), sementara kolaborasi lintas negara dan lembaga mencerminkan pentingnya kemitraan global (SDG 17).

Melalui kajian ini, Dekan FIB UGM menegaskan bahwa refleksi atas isu pengungsi adalah panggilan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan sosial.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]

Yogyakarta, 20 Februari 2026 – Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar kajian kebangsaan yang menghadirkan Prof. Panut Mulyono, Rektor UGM periode 2017–2022, Guru Besar Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM, serta Ketua Forum Rektor Indonesia periode 2021–2022. Dalam kajian tersebut, Prof. Panut mengangkat tema tentang peran Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal utama pembangunan bangsa.

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beruntung karena memiliki jumlah penduduk yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, kekuatan tersebut harus dikelola dengan baik melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

“Dengan nasionalisme yang tinggi, etos kerja yang kuat, serta pengelolaan SDM yang optimal, kita dapat mempercepat kemajuan bangsa,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa SDM yang hebat hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu.

Prof. Panut juga mengingatkan pentingnya meneladani para tokoh pendidikan bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, yang telah meletakkan fondasi kuat bagi sistem pendidikan nasional. Ia turut mengutip pernyataan Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan kemajuan dan kemandirian sebuah bangsa. Bangsa dengan sistem pendidikan yang lemah akan sulit berkembang, bahkan berpotensi mengalami kemunduran. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas menjadi alat percepatan untuk menguasai sains dan teknologi serta meningkatkan daya saing global.

Dalam perspektif keislaman, Prof. Panut mengaitkan pentingnya pendidikan dengan nilai-nilai Al-Qur’an, khususnya Surah Al-‘Alaq ayat 1–5 yang menekankan perintah membaca dan mencari ilmu sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Ia juga menyinggung Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi. Kampus tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan mendorong inovasi yang inklusif serta berkontribusi aktif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kajian ini sejalan dengan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education) yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan inklusif, SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui peningkatan kualitas SDM dan etos kerja, serta SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) dalam penguatan penguasaan sains dan teknologi untuk mendorong kemajuan bangsa.

Melalui forum kajian ini, Masjid Kampus UGM tidak hanya menjadi ruang spiritual, tetapi juga ruang intelektual yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan strategis bagi kemajuan Indonesia menuju bangsa yang mandiri dan berdaya saing global.

[Humas FIB UGM, Alma Syahwalani]